Jokowi Sibuk Cawe-cawekan Ganjar Abaikan Aturan Main Demokratis

Minggu, 14 Mei 2023 - 19:18 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Jokowi Sibuk Cawe-cawekan Ganjar Abaikan Aturan Main Demokratis

Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi

Zonafaktualnews.com – Jokowi dianggap mengabaikan aturan main demokratis karena ikut cawe-cawe (ikut membantu) dan sibuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai salah satu bacapres.

Banyak pihak yang mempertanyakan penyelenggaraan Pemilu 2024 apakah akan berjalan demokratis atau tidak.

Salah satu pihak yang menyoroti sikap Jokowi itu adalah Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto

Dalam acara diskusi, Wijayanto yang tampil sebagai pembicara itu membahas, “Netralitas Presiden, Abuse of Power dan Penodaan Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Indef melalui virtual, Minggu (14/5/2023).

“Saat ini sudah menjadi satu bacaan kita sehari-hari bagaimana presiden ikut cawe-cawe, ikut sibuk, sibuk sekali untuk menjadi king maker, untuk ikut mendukung salah satu calon yang dikehendakinya,” ujarnya

BACA JUGA :  Unjuk Syahwat ke Gadis Tetangga, Bandot Tua "Di-Makeover" Warga

Salah satu sikap cawe-cawe Jokowi itu adalah dengan mengundang tokoh-tokoh ke Istana Negara.

Wijayanto menilai, dengan tidak diundangnya Partai Nasdem dalam pertemuan beberapa waktu lalu di Istana Negara, menunjukkan bahwa koalisi tersebut merupakan koalisi untuk Pemilu 2024.

“Kalau ini koalisi untuk 2024, pertanyaannya adalah apakah sah seorang presiden yang masih menjabat itu kemudian pekerjaannya justru bukan pekerjaan yang diamanatkan konstitusi?” tanya Wijayanto.

Karena menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya bekerja untuk mengawal berjalannya demokrasi dengan baik, termasuk Pemilu harus berjalan jujur dan adil.

BACA JUGA :  SP3 Kasus Istri Polisi Tipu Istri Polisi Kembali Berperkara di Polres Gowa

Wijayanto pun mengutip berbagai studi, bahwa demokrasi di Amerika Serikat mati karena salah satunya adalah diabaikannya aturan main demokratis.

Ia melihat akhir-akhir ini presiden mengabaikan aturan main demokratis, yaitu bahwa presiden seharusnya netral dalam pemilu.

“Mengapa demikian? Karena, presiden sebagai seorang masih menjabat mendapatkan mandatnya dari publik, yang sah oleh konstitusi,

Dia diminta menggunakan pengaruhnya kekuasaannya, untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali, untuk publik secara luas tanpa terkecuali. Bukan salah satu saja,” jelas Wijayanto.

BACA JUGA :  Bahlil Buka Suara Soal Ormas Keagamaan yang Tolak Garap Tambang

Wijayanto pun menerangkan bahwa, ketika presiden aktif dengan semua kekuatan yang dimilikinya, dapat mempengaruhi pilihan para pengikutnya.

Muncul pertanyaan apakah pola pemilu yang diwarnai dengan keaktifan presiden mempengaruih pengikutnya itu bisa disebut demokratis.

“Lalu kemudian ketika presiden mendukung salah satu calon atau tokoh-tokoh yang diinginkannya, apakah presiden menggunakan aset publik apa tidak?

Istana itu apakah digunakan untuk mendukung calon tertentu? Jadi rapat tim sukses? Kan (seharusnya) tidak,” pungkas Wijayanto.

Editor : Isal

Berita Terkait

Surya Paloh Persilakan Proses Konstitusional Pemakzulan Wapres Gibran
Bahlil Tepis Tudingan Penyadapan: Gimana Bisa? Saya Pun Disadap, Abuleke!
Pengamat Politik Minta Jokowi Jangan “Ngehalu” PSI Bisa Jadi Partai Besar
Kebijakan Tidak Jalan! Gerindra Sebut Tiga Menteri Layak Diberi “Rapor Merah”
AHY Berpeluang Besar Menggantikan Wapres Gibran Bila Tergeser dari Istana
Husniah Talenrang Lengser, Darmawangsyah Muin Pegang Kemudi Plt Bupati Gowa
Simulasi Pemakzulan Beredar di Medsos, DPR Ditantang Lengserkan Gibran
Putusan MK Buka Jalan Pemakzulan, Denny Dorong DPR Impeachment Gibran