Cukup sudah! Jangan lagi berlindung di balik aturan seolah-olah sedang menegakkan keadilan.
Kami tahu itu hanya tameng untuk menunda hak rakyat Tana Luwu! Ini bukan soal prosedur.
Ini soal ketakutan!
Takut melihat Luwu mandiri.
Takut melihat Luwu sejahtera.
Takut melihat Luwu kuat secara politik!
Selama ini kami hanya dipakai saat pemilu, Suara kami diambil, Sumber daya kami dikeruk,
Tapi ketika kami menuntut hak kami disuruh menunggu!
Kami tidak minta belas kasihan, kami menuntut keadilan, jika aturan dijadikan alat untuk menahan hak rakyat, maka rakyat berhak bangkit melawan ketidakadilan!
Ingat ini baik-baik, Tana Luwu bukan alat kekuasaan, Tana Luwu adalah kekuatan Dan ketika rakyat bersatu, tidak ada kekuasaan yang mampu menghentikan sejarah!
Luwu Raya bukan daerah miskin, Luwu Raya adalah daerah kaya yang dimiskinkan oleh sistem yang tidak adil.
Tanahnya menghasilkan nikel, Lautnya menghasilkan ikan, Kebunnya menghasilkan sawit dan kakao.
Hutannya menyimpan nilai ekonomi besar, Setiap tahun sumber daya ini mengalirkan uang,
Royalti bergerak, Pajak berjalan dan Aktivitas industri hidup.
Namun yang tidak bergerak secepat itu adalah kesejahteraan rakyatnya.
Mengapa?
Karena nilai tambah lebih banyak keluar daripada tinggal, Karena keputusan strategis terlalu jauh dari wilayah ini dan Karena rentang kendali membuat prioritas pembangunan tidak selalu berpihak.
Kita melihat paradoks:
Daerah penghasil, tetapi jalan rusak.
Daerah tambang, tetapi desa tertinggal.
Daerah perkebunan luas, tetapi petani belum kuat.
Inilah makna “dimiskinkan”
Bukan karena tanahnya tidak kaya, tetapi karena struktur kebijakan membuat kekayaan itu tidak kembali secara proporsional kepada rakyatnya.
Ini bukan tuduhan emosional, Ini realitas tata kelola, Selama desain fiskal dan kewenangan tetap jauh, maka ketimpangan akan terus terjadi.
Luwu Raya tidak kurang potensi, yang kurang adalah keadilan distribusi dan keberpihakan kebijakan.
Dan selama ketimpangan itu ada, maka narasi “daerah kaya yang dimiskinkan” bukan slogan itu fakta yang dirasakan rakyat setiap hari.
Ini Pola Lama
Sumber daya ada di daerah, Keputusan ada di Jakarta, Risiko tinggal di rakyat, Kita tidak menolak energi bersih, Kita tidak anti pembangunan, Tapi kita menolak satu hal,
“Rakyat hanya jadi penonton di tanahnya sendiri”.
Jawabannya Cuma satu
“Provinsi Luwu Raya adalah Solusi Keadilan”
Jumat, 27 Februari 2026
Penulis : Karimuddin (Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara)
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
