Bayar Rp16,7 Triliun, Prabowo Masuk Barisan “Anak Buah” Perdamaian Versi Trump

Kamis, 29 Januari 2026 - 15:11 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Bayar Rp16,7 Triliun, Prabowo Masuk Barisan “Anak Buah” Perdamaian Versi Trump

Prabowo menandatangani piagam Dewan Perdamaian pada Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). (AP Photo/Markus Schreiber)

Zonafaktualnews.com – Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai sorotan.

Sorotan tersebut datang dari sejumlah netizen yang mempertanyakan arah kebijakan luar negeri pemerintah, terutama terkait penggunaan dana negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Di media sosial, keputusan itu bahkan disebut-sebut sebagai langkah yang menempatkan Indonesia ke dalam barisan “anak buah” Trump.

Sejumlah netizen mempertanyakan konsistensi janji politik Prabowo yang sebelumnya kerap menegaskan tidak tunduk pada asing.

“Katanya tidak tunduk sama asing, kok sekarang malah gabung. Ini malah jadi antek ?” tulis salah satu netizen menanggapi keputusan Prabowo bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, Kamis (29/1/2026).

Komentar bernada kritik pun terus bermunculan.

BACA JUGA :  Wah Ngeri, BNPB Umumkan 303 Warga Meninggal Akibat Banjir Bandang Sumatra

“Rakyat disuruh sabar, negara malah keluarin triliunan buat forum luar negeri,” timpal netizen lainnya.

“Kalau benar sukarela, kenapa kesannya Indonesia harus bayar mahal?” tulis akun lain.

“Ini perdamaian Gaza atau Prabowo cari aman?” sindir warganet.

“Kalau ujungnya Israel tetap bebas menyerang, buat apa ikut dewan beginian?” tulis komentar lainnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan, keikutsertaan Indonesia dinilai sebagai tindakan konkret yang realistis untuk memastikan mekanisme Dewan Perdamaian dapat berjalan sesuai tujuan awalnya.

“Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi,” ujar Sugiono dalam konferensi pers usai rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

BACA JUGA :  Media Belanda Gulirkan Isu Indonesia Bangkrut, Prabowo Singgung "Londo Ireng"

Sugiono mengungkapkan, negara-negara yang memilih berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian Gaza diundang untuk memberikan kontribusi dana lebih dari USD 1 miliar atau setara Rp16,7 triliun.

Meski demikian, ia menegaskan tidak terdapat kewajiban mutlak bagi setiap negara untuk menyetor dana tersebut.

Negara yang memberikan kontribusi akan memperoleh status sebagai anggota tetap selama tiga tahun.

“Kalau satu negara ikut berpartisipasi membayar, itu artinya dia menjadi anggota permanen,” kata Sugiono.

Menurutnya, dana yang dihimpun akan difokuskan pada pemulihan kondisi Gaza serta kebutuhan rekonstruksi pascakonflik.

“Rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Karena itu negara-negara yang diundang diajak berpartisipasi,” jelasnya.

BACA JUGA :  Tak Mau Dianggap Remeh, Prabowo Tegaskan Tolak Jadi Cawapres Ganjar

Meksi begitu, kontribusi dana tersebut bersifat sukarela. Tanpa menyetor dana pun, suatu negara tetap dapat menjadi anggota Dewan Perdamaian dengan masa keikutsertaan terbatas.

Kemlu RI memandang Dewan Perdamaian Gaza hanya sebagai mekanisme sementara untuk menghentikan kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap warga sipil Palestina yang telah terdampak konflik selama dua tahun terakhir.

Hingga kini, pemerintah belum memberikan tanggapan lanjutan terkait derasnya kritik publik tersebut, di tengah kondisi Gaza yang masih terus dilanda serangan Israel.

 

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Sentil Bahaya IPO Paksaan, Mintarsih Dukung Polri Sikat Penggoreng Saham
Motor Emak Diembat Buat Biayai Pacar, Wanita Bucin di Bone Dicokok Polisi
Jambret Sial, Niat Rampas HP Malah Tumbang Ditendang Wanita Silat di Mamuju
Pembalut Wanita “Dipalak” PPN 11 Persen, Pemerintah Diminta Kaji Ulang
Binance Kena Hack Rp114 Triliun, Laptop Karyawan Jadi Celah Masuk Hacker
Kebijakan Tidak Jalan! Gerindra Sebut Tiga Menteri Layak Diberi “Rapor Merah”
Digeruduk Loyalis Usai Fitnah Anggota DPR RI, Kadispar Sultra Minta Maaf
Tawuran Pecah di Makassar, Konvoi Motor Diserang Pakai Busur dan Batu