Sekjen PDIP: Wawancara Saya di TV Produk Jurnalistik, Bukan Pidana

Minggu, 9 Juni 2024 - 05:33 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Sekjen PDIP: Wawancara Saya di TV Produk Jurnalistik, Bukan Pidana

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Zonafaktualnews.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai wawancara dirinya di stasiun televisi nasional yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya merupakan produk jurnalistik bukan tindak pidana.

Hasto Kristiyanto mengatakan bila ada masalah dengan isi wawancara dia dengan pihak televisi seharusnya dilaporkan ke Dewan Pers bukan menjadi persoalan pidana.

“Kalau ada masalah terkait hal tersebut, seharusnya lebih dulu dilaporkan ke Dewan Pers bukan menjadi persoalan pidana,” ujar Sekjen PDIP Hasto yang ditemui wartawan, Sabtu (8/6/2024) malam.

Hasto mejelaskan berbagai dalil yang membuktikan pernyataannya menghasut di muka umum hingga adanya berita hoaks atau bohong yang menimbulkan kerugian di muka umum ataupun kerusuhan tidak ada kaitannya dengan wawancara di televisi tersebut.

BACA JUGA :  PDIP Kuliti Salam Merdeka Anies Baswedan

Dewan Pers, kata dia, turut memperkuat argumentasi yang disampaikan oleh Tim Hukum PDIP bahwa wawancara Hasto di stasiun televisi nasional merupakan bagian dari produk jurnalistik.

Maka dari itu, Hasto menyebutkan para pakar dan tokoh pro demokrasi menilai bahwa pelaporan tersebut merupakan kriminalisasi sebagai upaya membungkam kebebasan pers dan kebebasan bersuara yang merupakan amanat dari konstitusi dan termasuk hak asasi manusia (HAM).

Terlebih, kata dia, dirinya memiliki peran sebagai Sekjen PDIP, dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ataupun UU Partai Politik bahwa partai politik memiliki kedaulatan dalam menjalankan komunikasi politik serta pendidikan politik.

BACA JUGA :  Gempar Video 37 Detik, ABG Diberi Obat Perangsang Lalu Digauli

“Masa kritik tidak boleh, kan apa yang kami sampaikan terkait persoalan pemilu,” ungkapnya

Kendati demikian sebagai warga negara yang baik, ia diajarkan untuk taat hukum dan percaya pada jalan yang benar serta proses hukum ataupun jalan supremasi hukum, sehingga dirinya tetap datang untuk memenuhi pemanggilan dari Polda Metro Jaya.

“Hukum kita adalah hukum NKRI, bukan hukum negara kolonial ya,” tegas Hasto.

Seperti diketahui, Hasto dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan diperiksa selama 2,5 jam, Selasa (4/6/2024).

Dia dilaporkan oleh dua orang atas nama Hendra dan Bayu Setiawan pada 26 Maret 2024 dan 31 Maret 2024 dengan Laporan Polisi (LP) Nomor LP/B/1735/III/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA dan LP/B/1812/III/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.

BACA JUGA :  Roy Suryo dan dr Tifa Dicokok, Kuasa Hukum Nyatakan Perang Terbuka Lawan Jokowi

Hasto dilaporkan atas dugaan pelanggaran tiga pasal, yakni Pasal 160 KUHP, Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), serta Pasal 45A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (***)

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

Surya Paloh Persilakan Proses Konstitusional Pemakzulan Wapres Gibran
Bahlil Tepis Tudingan Penyadapan: Gimana Bisa? Saya Pun Disadap, Abuleke!
Pengamat Politik Minta Jokowi Jangan “Ngehalu” PSI Bisa Jadi Partai Besar
Kebijakan Tidak Jalan! Gerindra Sebut Tiga Menteri Layak Diberi “Rapor Merah”
AHY Berpeluang Besar Menggantikan Wapres Gibran Bila Tergeser dari Istana
Husniah Talenrang Lengser, Darmawangsyah Muin Pegang Kemudi Plt Bupati Gowa
Simulasi Pemakzulan Beredar di Medsos, DPR Ditantang Lengserkan Gibran
Putusan MK Buka Jalan Pemakzulan, Denny Dorong DPR Impeachment Gibran