PDIP Sebut Tanpa Reformasi Anak Tukang Kayu Tidak Bisa Jadi Presiden

Minggu, 21 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning dan foto Lawas Jokowi saat Bergelut dengan Usaha Mebel (Kolase)

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning dan foto Lawas Jokowi saat Bergelut dengan Usaha Mebel (Kolase)

Zonafaktualnews.com – PDIP mengadakan Diskusi Kudatuli untuk mengenang peristiwa 27 Juli 1996, saat massa pendukung Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, mengambil alih Kantor DPP PDIP secara paksa.

Diskusi ini menyoroti bagaimana peristiwa tersebut menjadi momen penting dalam reformasi Indonesia yang dimulai pada Mei 1998.

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kudatuli merupakan titik balik yang memicu reformasi.

“Tanpa Kudatuli dan 27 Juli, tidak akan ada reformasi. Reformasi dimulai dari sini,” ujar Ribka dalam sambutannya di Kantor DPP PDIP, Sabtu (20/7/2024).

Ribka menyoroti bahwa reformasi telah merombak total sistem birokrasi di Indonesia, membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk meraih posisi kepemimpinan.

“Reformasi membuat anak-anak dari latar belakang sederhana, seperti anak buruh atau petani, bisa menjadi gubernur atau bupati. Ini adalah hasil dari perubahan yang terjadi,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Megawati Akhirnya Restui Hak Angket yang Digulirkan di DPR RI

Mengambil contoh Presiden Jokowi, yang berasal dari keluarga tukang kayu, Ribka menggarisbawahi bahwa tanpa reformasi, Jokowi tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi presiden.

“Reformasi memungkinkan anak tukang kayu menjadi presiden. Sayangnya, ada beberapa orang yang sekarang menjadi sombong,” sindir Ribka.

Selain itu, Ribka menekankan pentingnya kebebasan pers yang dihasilkan dari reformasi. Pada era Orde Baru, pers terbelenggu oleh kekuasaan.

BACA JUGA :  Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo Subianto

“Kasus 27 Juli membawa kebebasan pers dan menghapus dwifungsi ABRI. Kini, ada upaya untuk mengembalikan dwifungsi ABRI, bahkan lebih agresif dan menindas,” pungkas Ribka.

 

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

Status Ijazah Jokowi Belum Diputus, Hakim Tak Pernah Nyatakan Keaslian
Samin Tan dan Purnomo Pernah Masuk Forbes, Mintarsih Ungkap Fakta Baru
Efisiensi Anggaran Dipertanyakan, Motor MBG Diduga Di-markup Fantastis
Perlawanan Belum Selesai, Budiman S Bawa Sengketa Tanah Maros ke MA
PERMAHI Kawal Kasus ART Bengkulu, Nilai Cacat Bukti dan Dorong RDPU DPR
Dituding Danai Roy Suryo, JK Ngamuk Laporkan Rismon atas Tuduhan Tanpa Bukti
Harga Minyak Dunia Melonjak, APBN Diperkirakan Hanya Bisa Bertahan Singkat
Adaptasi Situasi Global, Pemerintah Berlakukan WFH ASN dan Swasta Setiap Jumat

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 02:23 WITA

Status Ijazah Jokowi Belum Diputus, Hakim Tak Pernah Nyatakan Keaslian

Kamis, 16 April 2026 - 23:45 WITA

Samin Tan dan Purnomo Pernah Masuk Forbes, Mintarsih Ungkap Fakta Baru

Rabu, 15 April 2026 - 10:01 WITA

Efisiensi Anggaran Dipertanyakan, Motor MBG Diduga Di-markup Fantastis

Jumat, 10 April 2026 - 22:07 WITA

Perlawanan Belum Selesai, Budiman S Bawa Sengketa Tanah Maros ke MA

Jumat, 10 April 2026 - 10:15 WITA

PERMAHI Kawal Kasus ART Bengkulu, Nilai Cacat Bukti dan Dorong RDPU DPR

Berita Terbaru