Zonafaktualnews.com – Pengadaan 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut menghabiskan anggaran APBN sekitar Rp100 miliar menuai kritik dari Forum Koalisi Rakyat Bersatu (F-KRB).
Kebijakan tersebut dinilai bertolak belakang dengan narasi efisiensi anggaran yang selama ini terus digaungkan pemerintah.
Ketua F-KRB, Muh. Darwis, menilai penggunaan uang negara untuk program kurban berskala besar di tengah tekanan ekonomi masyarakat merupakan ironi serius dalam tata kelola fiskal negara.
“Rakyat diminta memahami efisiensi, kementerian disuruh hemat, perjalanan dinas dipangkas. Tapi negara justru mengalokasikan anggaran besar untuk program simbolik yang sangat melekat pada figur Presiden. Ini kontradiksi yang nyata,” kata Darwis dalam keterangannya di Makassar, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, polemik sapi kurban Presiden bukan sekadar soal ibadah kurban atau halal-haram, melainkan menyangkut prioritas penggunaan APBN di tengah banyaknya persoalan dasar masyarakat yang belum terselesaikan.
Darwis menyinggung masih banyaknya sekolah rusak, harga pangan yang terus menekan daya beli masyarakat, persoalan stunting, pengangguran muda, hingga petani yang kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.
“Rakyat kecil hari ini bahkan berpikir dua kali untuk berobat karena biaya hidup makin berat. Tapi negara malah menemukan prioritas membeli ribuan sapi dengan anggaran fantastis. Publik tentu berhak bertanya, urgensinya di mana?” ujarnya.
F-KRB juga mengkritik pembelaan pemerintah, elite Partai Gerakan Indonesia Raya, hingga Majelis Ulama Indonesia yang dinilai menggiring kritik publik menjadi sekadar persoalan legalitas formal dan agama.
Padahal, kata Darwis, kritik utama masyarakat justru menyasar aspek etika penggunaan APBN dan kuatnya personalisasi kekuasaan dalam program tersebut.
“Jangan dibelokkan seolah kritik ini antiagama atau anti-kurban. Yang dipersoalkan adalah mengapa uang negara dipakai untuk program simbolik yang komunikasinya dibangun mengitari figur penguasa,” tegasnya.
Kritik Logika “Baitul Mal Modern”
F-KRB turut menyoroti pernyataan MUI yang menganalogikan APBN sebagai “Baitul Mal modern” untuk membenarkan penggunaan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban Presiden.
Darwis menilai analogi tersebut tidak bisa disederhanakan begitu saja dalam konteks negara modern yang memiliki sistem keuangan publik, utang negara, kewajiban pelayanan dasar, dan prinsip akuntabilitas demokrasi.
Ia menyinggung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan APBN harus dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan keadilan.
“APBN modern bukan kas absolut penguasa seperti dalam sistem monarki klasik. APBN berasal dari pajak rakyat lintas agama dan wajib dipertanggungjawabkan untuk kepentingan publik yang terukur,” katanya.
Darwis menegaskan legalitas formal maupun pembenaran syariat tidak otomatis membuat suatu kebijakan layak secara etik publik.
“Kalau semua yang legal dianggap otomatis benar, maka publik tidak punya ruang lagi mengkritik pemborosan, konflik kepentingan, atau politik pencitraan,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan agar legitimasi agama tidak digunakan untuk membangun persepsi bahwa kritik terhadap penggunaan APBN identik dengan kritik terhadap syariat.
“Itu sesat logika. Kritik publik ini soal tata kelola anggaran dan prioritas negara, bukan soal menolak agama,” ujarnya.
“Rakyat Menjerit, Negara Sibuk Seremoni”
Selain itu, F-KRB menyoroti kondisi peternak rakyat yang hingga kini masih menghadapi persoalan klasik seperti mahalnya harga pakan, minimnya modal usaha, distribusi yang dikuasai tengkulak, hingga harga ternak yang tidak stabil.
Darwis mempertanyakan mengapa negara terlihat lebih cepat membeli sapi siap potong dibanding membangun sistem peternakan rakyat secara menyeluruh.
“Kalau memang niat membantu rakyat dan peternak, kenapa bukan ekosistem peternakannya yang dibereskan? Kenapa bukan subsidi pakan, koperasi peternak, atau stabilisasi harga sapi yang diperkuat?” katanya.
Menurut F-KRB, anggaran sekitar Rp100 miliar tersebut lebih relevan jika diarahkan untuk sektor yang memiliki dampak sosial jangka panjang.
Darwis menyebut dana sebesar itu dapat digunakan untuk rehabilitasi ratusan ruang kelas rusak, penguatan program penanganan stunting, hingga membantu kelompok tani yang saat ini kesulitan pupuk dan modal usaha.
“Rakyat hari ini tidak membutuhkan seremoni empati setahun sekali. Rakyat membutuhkan pekerjaan, harga pangan stabil, sekolah layak, pupuk murah, dan layanan kesehatan yang terjangkau,” katanya.
Ia juga menepis alasan bahwa program tersebut wajar karena merupakan tradisi pemerintahan sebelumnya.
“Tradisi buruk bukan legitimasi. Melanjutkan kesalahan masa lalu tidak otomatis membuat kebijakan hari ini menjadi benar,” tutup Darwis.
(Id Amor)
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
