Zonafaktualnews.com – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin tegas menolak reklamasi
Menurutnya reklamasi mempercepat potensi terjadinya banjir lantaran turut menghambat laju keluar masuknya air di pesisir.
“Mencegah terjadinya rob atau terjadinya pasang itu dengan reklamasi, saya tidak setuju itu karena akan menambah beban bagi pesisir, menambah ruang baru di pesisir itu menghambat laju keluar masuknya air, dan itu terjadi di CPI dan Makassar New Port,”katanya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Reklamasi dapat merusak ekosistem pantai, kata Amin, dia tidak ingin reklamasi dimasifkan demi urusan bisnis atau mengakomodir kepentingan pengusaha.
“Kami tidak merekomendasikan untuk melanjutkan Reklamasi yang berorientasi bisnis khususnya, dan rakus lahan atau rakus tempat,” paparnya
Amin berharap Pemkot Makassar mempertimbangkan reklamasi sebagai alternatif yang diklaim mencegah banjir.
Walhi akan terus berseberangan dengan pemerintah yang melancarkan reklamasi.
“Kami akan kembali berseberangan dengan wali kota, kami tidak pernah menyarankan perbaikan kota atau mitigasi kita dari Rob atau pasang lewat reklamasi,” ujarnya
Amin mengungkap penyebab banjir di Makassar karena daerah resapan yang semakin berkurang di tengah padatnya permukiman penduduk.
Air yang harusnya meresap ke tanah ketika hujan turun, justru terhempas ke permukiman warga.
“Jadi memang wilayah resapan air itu sangat kecil. Pada saat terjadi curah hujan tinggi tanah di Kota Makassar tidak bisa menghisap air itu, ini fakta,” ungkapnya
Makassar juga diperhadapkan akan kinerja drainase yang tidak maksimal. Drainase butuh pembenahan total.
“Drainase di Kota Makassar itu terhubung satu sama lain. Tapi daerah yang bermasalah ada Makassar wilayah Utara, daerah Sudiang itu belum terhubung drainasenya,” ucapnya.
Amin menilai Makassar berada di wilayah yang dilintasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tallo. Banjir di Makassar turut dipengaruhi daerah penyangganya, baik Gowa maupun Maros
Makassar 74 persen itu berada di daerah DAS Tallo. Tengah-tengah antara Maros, Makassar dan Gowa itu ada satu perumahan yang cukup elit gitu yah dan memang perlu dilihat dengan realistis.
“Jadi Makassar selalu terlimpah air, jadi kalau ada daerah atasnya yang banjir, terkena lagi limpahan air,” paparnya.
Atas kondisi itu, penanganan banjir harus secara komprehensif dengan melibatkan daerah lain.
Di satu sisi, Makassar butuh membenahi wilayah resapan di samping juga memperluas ruang terbuka hijau.
“Caranya apa, tentu dengan memulihkan ruang hijau, di daerah resapan di Kabupaten Gowa sebagai daerah penyanggah,” ujarnya.
Wali kota bisa bersinergi dengan bupati Gowa atau gubernur mendiskusikan pemulihan daerah penyangga Kota Makassar
“Supaya daya tampungnya normal dan bagus, supaya limpasan airnya tidak masuk ke Makassar,” saran Amin.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto menganggap reklamasi bukan sebagai pemicu banjir di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan
Menurut Danny, reklamasi tidak bisa disalahkan lantaran daerah lain tanpa reklamasi pun tetap dilanda banjir.
“Kenapa konsep reklamasi itu muncul, terbukti bahwa daerah-daerah yang melakukan reklamasi seperti Dubai, Singapura, itu berhasil menahan kenaikan air laut untuk masuk ke darat,” ungkapnya.
Danny menyebut efek positif dari reklamasi telah dirasakan di Center Point of Indonesia (CPI) Makassar.
Dia mengklaim CPI adalah tempat yang tidak akan terdampak rob dan mampu bertahan hingga 200 tahun.
Itu artinya kata dia bisa memproteksi hingga 200 tahun kalau ada rob bisa tertahan di situ.
“Coba kita lihat rob yang ada di Makassar itu sekitar Tallo, Ujung Tanah, yang mengalami rob. Kenapa karena di situ tidak ada reklamasi,” terangnya.
Reklamasi untuk pengembangan Makassar New Port (MNP) juga demikian. Menurut Danny reklamasi di kawasan itu juga demi kepentingan mitigasi.
“Reklamasi New Port itu untuk kebutuhan ruang, dan kebutuhan perairan. Reklamasi yang ada di Pantai Losari itu reklamasi kebutuhan mitigasi,” katanya
Danny menegaskan, selama sifatnya untuk mitigasi bencana, reklamasi harus dilakukan. Beda halnya jika kepentingan demi komersialisasi yang diakuinya akan ditolak.
“Makanya itu, kenapa UU kita mengakomodir reklamasi, yang kita tolak itu adalah reklamasi yang tidak sesuai UU. Kalau reklamasi sesuai UU dan berbasis mitigasi itu sudah diakomodir oleh UU” ungkapnya
Di luar dari reklamasi, Danny tidak menepis perlunya pembenahan total drainase di Makassar. Apalagi saat banjir, drainase tidak berfungsi maksimal mengalirkan air.
“Drainase yang bermasalah di Pengayoman, itu kecamatan Panakkukang. Jadi itu evaluasi, kenapa bisa banyak sampah di drainase. Masalah drainase, diselesaikan nanti,” kata Danny.
Namun klaim Danny tersebut tetap dibantah oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).
Kedua belah pihak pun saling mengutarakan argumennya dalam momen Rakorsus Pemkot Makassar yang digelar di Hotel Four Point By Sheraton Makassar, Selasa (14/3/2023).
Editor : Isal
