Zonafaktualnews.com – Kapolres Majene didesak segera menindak oknum polisi yang diduga menjadi backing mafia BBM di SPBU Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar).
Desakan itu disampaikan Ketua Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (DPP APKAN RI), Dedi Setiady.
Dedi menegaskan agar pihak terkait mengusut tuntas dugaan sindikat BBM bersubsidi tanpa pandang bulu, termasuk menindak oknum polisi berpangkat Iptu dengan inisial S yang bertugas di Polres Majene.
Oknum tersebut diduga terlibat dalam praktik penyaluran Solar subsidi ke pihak industri.
“Kami meminta Kapolres Majene turun tangan, tanpa pandang bulu. Sikat oknum polisi tersebut sesuai hukum yang berlaku,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/10/2025).
Dedi mengungkap bahwa oknum polisi tersebut diduga “bermain api” dengan mempercayakan penyaluran Solar subsidi kepada seorang warga berinisial A, yang berdomisili di Kelurahan Rangas.
A disebut menggunakan rekomendasi nelayan sebagai kedok untuk membeli Solar subsidi dalam jumlah besar, bekerja sama dengan anak pengelola SPBU Rangas agar transaksi berjalan lancar.
Tambahan informasi menyebutkan warga lain berinisial SD juga menjalankan modus serupa.
SD diduga memanfaatkan rekomendasi nelayan untuk membeli Solar bersubsidi, kemudian sebagian dijual ke industri atau dialirkan ke mobil tangki industri.
“Jadi ini tidak bisa ditolerir. Ini bukan sekadar pelanggaran etik, tapi sudah masuk ranah pidana. Harus segera diusut oleh pihak berwenang,” kata Dedi
Dedi juga mendesak Pertamina Patra Niaga untuk melakukan penyelidikan internal guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Bila belum mampu, ia meminta Mabes Polri turun tangan mengatensi kasus ini.
“Kami minta Kapolda Sulbar dan Kejati Sulbar segera ambil langkah. Jangan tunggu masalah ini viral baru bertindak,” tambah Dedi.
Praktik penyaluran Solar subsidi itu memicu keresahan warga. Pasalnya, stok Solar subsidi di SPBU cepat habis, sementara nelayan dan sopir angkutan kesulitan mendapatkan bahan bakar yang seharusnya menjadi hak mereka.
“Mereka pakai nama nelayan untuk ambil Solar, tapi ujung-ujungnya dijual ke industri. Kami yang benar-benar butuh malah tidak kebagian,” ujar salah seorang warga Rangas yang enggan disebut namanya.
Aktivis antikorupsi Hendra menilai dugaan keterlibatan oknum aparat harus menjadi perhatian serius publik.
Polres Majene didorong segera membentuk tim pemeriksa internal (Propam) untuk menelusuri keterlibatan personel, termasuk koordinasi dengan pengelola SPBU Rangas.
Selain itu, Pertamina diharapkan melakukan audit distribusi BBM di SPBU tersebut, menelusuri data kuota, rekomendasi nelayan, dan pola pembelian yang tidak wajar.
Praktik penyaluran BBM bersubsidi ke pihak yang tidak berhak melanggar Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur ancaman pidana penjara enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar bagi pelaku.
Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Majene AKBP Muhammad Amiruddin dan pihak Pertamina Wilayah Sulawesi Barat belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan oknum polisi maupun warga sipil dalam praktik penyelewengan Solar subsidi di SPBU Rangas.
(Id Amor)
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
