Zonafaktualnews.com – Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam diskusi Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulsel Kamis (13/7/2023).
Ketiga bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024 ini diberikan waktu untuk berpidato melempar berbagi rencana program masing-masing bila nantinya terpilih sebagai presiden.
Anies Singgung ketimpangan

Anies sempat menyinggung ketimpangan di berbagai wilayah Indonesia meski tidak dilihat atau bersumber dari data dan angka melainkan melalui foto udara Indonesia di malam hari.
Foto-foto udara Indonesia di malam hari yang dibawanya itu terlihat sebagian besar lampu di wilayah di Pulau Jawa menyala, sebagian di Pulau Sumatera menyala, dan Indonesia Timur hanya sebagian kecil.
“Potret ini potret kota-kota di Indonesia. Ketika dilihat kota-kota Indonesia ini wajah ketimpangan yang ada. Ini tidak pakai data lho, gambar saja,” tuturnya.
Anies lantas membandingkan ketimpangan dari sisi penggunaan listrik dengan beberapa negara lain. Salah satunya, India yang penduduknya lebih banyak dari pada Indonesia.
“Jadi kalau bapak perhatikan, lampu ini gambarkan kota Indonesia. Di situ lihat ketimpangan yang luar biasa. India itu terlihat bahwa kota-kota di sana ini memiliki kontribusi relatif setara,” kata dia.
Kemiskinan ekstrem di Jakarta
Anies juga menyinggung masih adanya kemiskinan ekstrem masih terjadi pusat pemerintahan negara, DKI Jakarta.
Anies mengaku meriset hal tersebut saat berkeliling sebelum menjadi gubernur. Menurut Anies, kesenjangan sosial di ibu kota sangat tinggi.
Anies menilai kesenjangan sosial yang tinggi di perkotaan perlu dibereskan terlebih dahulu dari pada permasalahan lain.
“Yang ekstrem miskin di situ, yang ekstrem kaya juga di situ. Jadi, ketimpangan di kota-kota kita itu ketimpangan yang harus dibereskan agak awal,” katanya
Ingin bentuk Kementerian Kota
Anies turut menyindir keberpihakan pemerintah dalam mengawal pembangunan perkotaan.
Baginya, langkah pemerintah memang telah membentuk kementerian khusus yang mengawal pembangunan desa. Namun, tak ada badan serupa untuk perkotaan.
Ia menilai seharusnya ada instansi khusus yang membuat standar pembangunan perkotaan. Mulai dari standar pengelolaan sampah hingga penyediaan kebutuhan air bagi warga.
“Tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan sehingga kementerian-kementerian itu program-programnya tidak terkoordinir untuk perkotaan, tetapi kalau pedesaan ada kementeriannya,” ujarnya
Heran kerap ditanya keberlanjutan IKN
Anies mengaku heran selama ini kerap ditanya soal keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan bila dia menjadi presiden berikutnya.
“Bila ini adalah rencana baik pasti jalan terus. Pasti. Bila ini ada masalah, saya kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu?” kata Anies.
Anies merasa heran lebih sering ditanya sikapnya terhadap IKN ketimbang soal harga pangan hingga subsidi bahan bakar minyak.
“Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya? Dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya,” kata dia.

Prabowo Puji kebijakan hilirisasi Jokowi
Prabowo memuji kebijakan hilirisasi Jokowi berhasil menaikkan pendapatan Indonesia.
Misalnya, hilirisasi nikel yang mampu menaikkan pendapatan hingga 20 kali lipat.
Dia juga mencontohkan hilirisasi kelapa sawit. Menurut hitungan Prabowo, pendapatan Indonesia melompat 79 kali lipat karena kelapa sawit diolah menjadi margarin sebelum diekspor.
Prabowo pun memuji keteguhan Jokowi menerapkan hilirisasi industri di tengah gangguan negara lain.
Menurutnya, kebijakan Jokowi sudah benar dalam menyejahterakan rakyat Indonesia.
“Strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar dan saya bertekad, apabila saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini,” ucap Prabowo.
Ingin pindahkan makam Diponegoro
Prabowo turut mengutarakan keinginannya memindahkan makam pahlawan Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya. Makam Diponegoro hingga saat ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan.
“Di kota ini ada makam pahlawan Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah aslinya dan tidak salahnya kita berfikir apakah tidak alam yang merdeka. Tentunya seizin rakyat Sulsel, apakah tidak ada kita kembalikan makam Pangeran Diponegoro ke asalnya,” kata Prabowo
Ada negara minta nelayan RI tak tangkap ikan
Prabowo mengungkap ada satu negara yang meminta nelayan RI tak ambil banyak ikan di laut sendiri sebagai syarat kunjungan menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono beberapa waktu lalu. Namun, ia tak menjelaskan negara mana yang memberikan syarat tersebut.
“Dia mau berkunjung ke suatu negara ke menteri perikanan negara itu. Namun, menteri negara itu memberi saran kepada menteri KKP kita,” tuturnya.
Prabowo bercerita bahwa menteri dari negara tersebut memberi syarat kepada Trenggono agar tak mengambil ikan tuna dari laut sendiri.
“Boleh Anda berkunjung ke saya. Akan tetapi, dia minta atau larang nelayan Indonesia banyak ambil ikan tuna, kan, aneh,” katanya.

Ibu Kota Negara (IKN)
Ganjar menilai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan bukan sekadar memindahkan tempat, namun juga mindset orang Indonesia.
Ia mengatakan pemindahan Ibu Kota ke Nusantara akan mewujudkan mimpi Indonesia di masa depan.
Baginya, pemindahan ini tak sekadar memindahkan fisik, melainkan juga mengubah perilaku masyarakat Indonesia yang ke depannya.
“Nanti ada perilaku, ada cerita ekonomi hijau dan ekonomi biru itu dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya, biasanya kalau gulanya ditaruh di situ, semutnya akan datang. Maka kemudian apa yang diusulkan tadi bagaimana Kalimantan dikelola, saatnya kita berbicara,” kata dia.
Komitmen memberantas korupsi
Ganjar mengklaim akan serius memberantas korupsi bila terpilih sebagai presiden. Baginya, karakter yang sangat ditolak dan seluruh masyarakat Indonesia setuju untuk diberantas yakni korupsi.
Masyarakat, kata Ganjar, harus yakin dengan pemerintah yang akan membersihkan karakter-karakter korupsi dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Ada karakter yang sama yang yang ditolak oleh masyarakat yaitu korupsi. Semua pasti setuju dan kita akan serius soal itu,” kata Ganjar.
Selalu di-bully soal kasus Wadas
Ganjar bercerita masih dibully oleh berbagai pihak terkait kasus pembangunan Bendungan Bener, di Wadas, Purworejo sampai saat ini.
Ganjar menjelaskan banyak informasi yang belum diketahui publik mengenai pembangunan bendungan di sana.
Ia bahkan mengaku sudah memberikan ganti rugi Rp11 miliar kepada ketua kelompok yang menolak pembangunan waduk tersebut.
“Hari ini saya masih di-bully. Akan tetapi, seluruh informasi tak disampaikan dengan baik. Saya sampaikan, bagaimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah terima dan mendapat untung Rp 11 miliar,” ujar Ganjar.
Ganjar mengamini bahwa kasus Wadas menjadi stempel hitam bagi dia dan jajarannya. Namun, dia menegaskan bawahannya agar terbiasa dalam menyelesaikan masalah.
“Itu jadi stempel hitam. Saya bilang sama teman-teman semua, biasakan menghadapi persoalan jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul semua ketakutan,” ucapnya.
Puji infrastruktur dibuat Jokowi
Ganjar turut menyinggung proyek-proyek infrastruktur yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Baginya, proyek itu memberikan dampak yang bagus bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
“Infrastruktur yang dibangun oleh Pak Presiden Jokowi mesti bisa dibereskan dan dituntaskan. Added Value-nya ada di sana kok. Kalau hari ini sudah ada, maka utilisasi dari seluruh infrastruktur yang ada mesti menghasilkan nilai tambah,” jelasnya.
Meski demikian, Ganjar menyebut ada pekerjaan rumah yang belum dapat dituntaskan hari ini, seperti permasalahan di bidang ekonomi yang musti segera dituntaskan.
“Terkhusus PR besar kita hari ini adalah problem ekonomi. Maka kita bicara pertumbuhan, bicara job creation, sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk hidup dan lebih baik,” pungkasnya.
Editor : Isal