Miris, Lebih dari 1.000 Legislator Main Judi Online

Rabu, 26 Juni 2024 - 07:39 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Miris, Lebih dari 1.000 Legislator Main Judi Online

Permianan Judi Online/Ilustrasi

Zonafaktualnews.com – Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK mengungkapkan lebih dari 1.000 legislator terlibat dalam judi online (judol)

Anggota-anggota tersebut berasal dari DPR, DPRD, hingga Sekretariat Kesekjenan.

“Apakah ada anggota legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang anggota legislatif pusat dan daerah main judi online,

Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD, sama sekretariat, kesekjenan,” kata Ivan dalam Rapat Kerja Komisi III dengan PPATK di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Ivan menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 63 ribu transaksi judi online yang terjadi di lingkungan DPR, DPRD, dan kesekjenan.

BACA JUGA :  Jokowi Permainkan Hukum, BEM Unibraw Siap Bergerak Reformasi Jilid II

Dari jumlah itu, sekitar tujuh ribu transaksi judi online terdeteksi dilakukan oleh anggota DPR RI.

“Untuk di sini saja yang aktif, ada sekitar 7.000 transaksi. Kami hanya bisa menyampaikan yang 7.000 ini saja. Kami akan klaster lagi terkait dengan datanya,” ujar Ivan.

Jika ditotal se-Indonesia, nilai transaksi judol yang melibatkan anggota legislatif mencapai hingga Rp 25 miliar, dengan setiap transaksi bernilai antara ratusan ribu hingga miliaran rupiah.

BACA JUGA :  Rocky Gerung Tanggapi Curhat Jokowi di Pidato Kenegaraan

“Rp 25 miliar itu agregat keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat perputarannya sampai ratusan miliar juga,” terang Ivan.

Judi online, yang telah menjadi penyakit akut bangsa ini, hendak dibasmi Presiden Jokowi dengan membentuk Satgas lintas kementerian/lembaga. Namun, apakah ini akan efektif? Selama ini, jutaan situs judol yang diblokir Kominfo selalu tumbuh kembali.

Hal ini juga memicu reaksi dari anggota DPR, termasuk Anggota Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil, yang meminta agar bukan hanya legislatif yang diungkapkan.

BACA JUGA :  Dituding Hina Presiden, Hasto dan Adian Dipolisikan Tapi Tak Cukup Bukti

“Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif saja yang disampaikan. Eksekutif dan yudikatif juga perlu disampaikan.

Saya tidak setuju kalau hanya legislatif, bagaimana di eksekutif dan yudikatif? Jangan-jangan judi online sudah merambah ke semua cabang kekuasaan,” ujar Nasir.

 

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

Pembalut Wanita “Dipalak” PPN 11 Persen, Pemerintah Diminta Kaji Ulang
Ekspor Gas Dibatasi, Politikus Singapura Ancam Potong Kabel Internet Indonesia
Jimly Usul Ijazah Capres Dihapus, Netizen Sindir Terapkan di Semua Lembaga
KPK Siap Terbitkan Surat Jemput Paksa Nusron Wahid yang Masih Ngumpet
KPK Tolak “Bisikan” Luhut ke Prabowo Soal Penghapusan Kerugian Negara
Letkol Arman Ditahan Buntut Rumah Dinas TNI di Cijantung Jadi Markas Judol
Karhutla Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Menko Polkam Sebut RI Masih Sanggup
2 Kali Ngumpet dari Panggilan KPK, Nusron Wahid Terancam Dijemput Paksa