Megawati Geram dan Ultimatum Kapolri, Sebut Kasus Hasto Orderan Penguasa

Kamis, 1 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Megawati Soekarnoputri/Ist

Megawati Soekarnoputri/Ist

Zonafaktualnews.com – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan ultimatum keras terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Megawati menyebut bahwa kasus tersebut merupakan orderan dari penguasa, sehingga ia merasa perlu turun tangan langsung untuk memastikan keadilan.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa Megawati sangat kecewa dengan praktik hukum di Indonesia saat ini.

“Kekecewaan Megawati di bidang hukum juga ditunjukkannya dalam kasus Hasto Kristiyanto. Bagi Megawati, kasus sekjennya itu terkesan orderan dari penguasa,” ujar Jamiluddin kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Jamiluddin menambahkan, Megawati ingin bertemu Kapolri sebagai bentuk protes atas ketidakadilan yang dirasakannya.

“Megawati mengancam akan mendatangi Kapolri bila Hasto ditangkap KPK. Terlepas benar tidaknya Hasto diincar karena orderan penguasa, keinginannya untuk menemui Kapolri sebagai bentuk amarahnya terhadap praktik hukum di tanah air,” jelasnya.

BACA JUGA :  Megawati Bongkar Kasus Korupsi Blok Medan yang Menyeret Keluarga Jokowi

Kasus Hasto Kristiyanto, menurut Jamiluddin, telah menambah daftar panjang masalah hukum yang dihadapi oleh kader PDIP.

Megawati merasa tekanan ini tidak ditujukan langsung kepadanya, melainkan melalui orang-orang kepercayaannya.

“Salah satunya, Hasto yang saat ini dibenturkan dengan beberapa kasus hukum,” tandasnya.

Isu ini menjadi semakin panas di tengah ketegangan politik yang sudah ada. Dukungan Megawati terhadap Hasto menunjukkan betapa seriusnya PDIP dalam menangani kasus-kasus yang dianggap sarat dengan intervensi politik.

BACA JUGA :  Tim Kuasa Hukum Ishak Hamzah Laporkan 3 Oknum Polda Sulsel ke Kapolri

Megawati berharap adanya transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini serta memperingatkan pihak berwenang untuk tidak terpengaruh oleh tekanan politik dalam menjalankan tugasnya.

Dengan pernyataan keras ini, Megawati berupaya memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa ada campur tangan politik, demi menjaga integritas dan keadilan di Indonesia.

 

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

Di Balik Candaan “Disiden”, Apa Sebenarnya Sinyal Politik Prabowo ke Rocky Gerung?
Isu Pemakzulan Prabowo Subianto Disebut Dirancang, Pengamat Soroti Gibran
JK Dilaporkan 19 Organisasi Buntut Ceramah Syahid, Netizen: “Lebay Banget”
Isu “Gerakan Besar Juni” Bergulir, Tamsil Singgung Peluang Gibran Jadi Presiden
Pengamat Sentil Gibran, Tugas Papua Dinilai Lebih Penting dari Ngantor di IKN
Refleksi Setahun Sayuti–Husaini Memimpin Lhokseumawe, Rutinitas atau Transformasi?
Mantan Relawan: Jokowi Bukan Ahli Catur Politik, Tapi Manipulator Tak Tertandingi
Bayar Rp16,7 Triliun, Prabowo Masuk Barisan “Anak Buah” Perdamaian Versi Trump

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 09:52 WITA

Di Balik Candaan “Disiden”, Apa Sebenarnya Sinyal Politik Prabowo ke Rocky Gerung?

Jumat, 17 April 2026 - 01:30 WITA

Isu Pemakzulan Prabowo Subianto Disebut Dirancang, Pengamat Soroti Gibran

Rabu, 15 April 2026 - 01:10 WITA

JK Dilaporkan 19 Organisasi Buntut Ceramah Syahid, Netizen: “Lebay Banget”

Minggu, 12 April 2026 - 03:13 WITA

Isu “Gerakan Besar Juni” Bergulir, Tamsil Singgung Peluang Gibran Jadi Presiden

Rabu, 1 April 2026 - 16:37 WITA

Pengamat Sentil Gibran, Tugas Papua Dinilai Lebih Penting dari Ngantor di IKN

Berita Terbaru