Zonafaktualnews.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 106 calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk kabinet barunya di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan.
Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini mengindikasikan kemungkinan penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo, yang dikabarkan mencapai 46 kementerian—melampaui jumlah kementerian di pemerintahan sebelumnya.
Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, menilai bahwa penambahan ini berpotensi meningkatkan beban APBN.
Kabinet yang lebih besar akan membutuhkan lebih banyak anggaran untuk mendukung operasional kementerian baru, termasuk biaya pegawai dan program-programnya.
Menurut Rizal, kenaikan ini bisa mencapai 12 kementerian tambahan dari yang ada saat ini.
“Jika benar terjadi penambahan, ini akan menambah beban fiskal dan berpotensi menguras APBN kita. Belanja rutin, terutama belanja pegawai, akan meningkat seiring dengan bertambahnya kementerian,” ujar Rizal dalam diskusi publik bertema ‘Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran’ pada Rabu (16/10/2024).
Lebih lanjut, Rizal menjelaskan bahwa APBN 2024 dan 2025 dirancang berdasarkan asumsi jumlah kementerian yang ada saat ini, yaitu 34.
Jika jumlah kementerian bertambah, pemerintah harus menyesuaikan alokasi anggaran dan melakukan sinkronisasi antara kementerian baru dan lama, yang tentu membutuhkan waktu dan biaya tambahan.
Selain itu, Rizal memperingatkan bahwa kabinet gemuk yang berisi tokoh partai berpotensi meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan dana APBN untuk kepentingan pribadi atau partai politik.
Oleh karena itu, menurutnya, Prabowo harus bersikap tegas dalam menindak para menteri atau pejabat yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi.
“Presiden harus memiliki kekuatan penuh untuk menindak tegas siapapun di kabinet yang terbukti melakukan korupsi atau memainkan anggaran APBN. Lembaga hukum yang berwenang harus difungsikan dengan baik untuk mengawasi hal ini,” tegas Rizal.
Jika penambahan kementerian ini benar terjadi, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo harus menghadapi tantangan besar dalam mengelola anggaran negara secara efektif dan transparan, agar tidak terjadi kebocoran anggaran yang merugikan rakyat.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News
