Zonafaktualnews.com – Presiden Jokowi menegaskan soal pencopotan baliho Ganjar-Mahfud harus netral.
Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Gianyar, Bali, Jokowi meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati menata atribut partai.
Jokowi mengatakan semestinya pemerintah daerah meminta izin kepada pengurus partai terkait pemindahan atribut.
Dia juga menekankan perlunya komunikasi agar jangan sampai ada kesalahpahaman.
Meski begitu, Jokowi menegaskan tetap harus netral.
“Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral,” kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (1/11/2023)
Jokowi mengingatkan ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral.
Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah.
“Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik,” ujarnya.
Dia mengingatkan jangan sampai ada kesalahpahaman terkait hal itu.
“Harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi,” ujarnya.
Sekedar diketahui, Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, kemarin siang.
Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.
Baliho pasangan capres-cawapres dan bendera PDIP itu dicopot menjelang kedatangan Jokowi.
Jokowi datang ke Balai Budaya Batubulan menyerahkan langsung bantuan pangan cadangan beras pemerintah bagi masyarakat penerima manfaat.
Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi kemudian buka suara perihal pencopotan yang dilakukan pihaknya itu.
Dharmadi mengungkapkan pencopotan tersebut atas perintah Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
Editor : Id Amor
