Zonafaktualnews.com – PT Djarum dan Adaro tolak memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Selain itu, PT Djarum dan Adaro tahu hasil survei paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terindikasi bodong.
Hal itu disampaikan oleh Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak yang dikutip Jumat (26/1/2024) di X Twitter.
Menurut Lukman, PT Djarum dan Adaro mengetahui hasil survei sebenarnya Prabowo-Gibran dan hal itu tidak bisa dihindari.
“Djarum dan Adaro bantah dukung Prabowo-Gibran, apakah ini artinya mereka tahu yang beredar selama ini adalah surePAY bodong,” tulis Lukman dari akun X pribadinya.
Seperti diketahui, PT Djarum dan Adaro membantah perusahaan memberikan dukungan kepada salah satu paslon setelah keduanya disebut mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Corporate Communications Manager PT Djarum Budi Darmwan mengatakan pernyataan dukungan perusahaan kepada Prabowo-Gibran dilontarkan Garibaldi ‘Boy’ Thohir sebagai pendapat pribadi.
“Yang klaim itu pak Boy (Thohir). Kami tidak deklarasi,” kata Budi seperti dikutip dari Kontan.co.id.
Head of Corporate Communication Adaro Febriati Nadira juga menyatakan serupa, bahwa dukungan perusahan kepada Prabowo-Gibran merupakan pendapat pribadi kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir itu.
Ia menyatakan pendapat Boy Thohir sebagai pemegang saham tidak mewakili seluruh karyawan, Febriati menyampaikannya melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas.tv, Selasa (23/1/2024) petang.
“Pendapat yang disampaikan Bapak Garibaldi Thohir kemarin, sebagai salah satu pemilik/pemegang saham Adaro Group, merupakan pendapat pribadi beliau sebagai warga negara, dan bukan mewakili pendapat seluruh karyawan,” jelasnya.
“Partisipasi setiap individu dalam politik adalah hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara, yang diatur oleh undang-undang dan peraturan negara lainnya,” imbuhnya.
Febriati menegaskan, sebagai perusahaan, Adaro menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam partisipasi politik.
“Adaro, sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.” pungkasnya
Editor : Id Amor
