Dugaan Korupsi PUPR Bogor Memanas, Mahasiswa Desak KPK Periksa Kadis

Kamis, 7 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Barisan Mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK (Ist)

Barisan Mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK (Ist)

Zonafaktualnews.com – Barisan Mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 6 November 2024.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan terhadap KPK untuk segera menyelidiki dugaan kasus korupsi yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Koordinator aksi, Hikam, menyatakan bahwa mahasiswa menduga adanya praktik korupsi yang serius di Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mencium adanya indikasi korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Karena itu, hari ini kami turun menggeruduk Gedung Antirasuah ini, dengan harapan para penghuni gedung ini masih bertaring untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di Kabupaten Bogor,” ungkap Hikam dalam orasinya.

Menurut Hikam, indikasi korupsi tersebut terkait dugaan penyalahgunaan anggaran yang ditujukan untuk upah buruh lapangan tidak terlatih dan mandor pada Unit Pelaksana Teknis Dinas PUPR Kabupaten Bogor dari tahun anggaran 2021 hingga 2024.

BACA JUGA :  Cak Imin Dikabarkan Akan Diperiksa KPK

Berdasarkan temuan yang dihimpun mahasiswa, dana yang seharusnya diberikan kepada para buruh dan mandor diduga tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.

Dalam aksinya, mahasiswa tidak hanya menyampaikan orasi, tetapi juga membawa sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Dokumen-dokumen tersebut diserahkan langsung kepada KPK dengan harapan lembaga antirasuah tersebut segera mengambil langkah tegas.

“Kami datang dengan bukti, dan semua bukti tersebut sudah kami serahkan ke KPK untuk segera diproses. Kami berharap KPK segera memanggil dan memeriksa Iwan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor,” tegas Hikam.

Mahasiswa juga menyerukan agar Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor segera dicopot dari jabatannya jika terbukti terlibat dalam kasus ini.

BACA JUGA :  Saksi Kasus Suap MA Murka, Hercules Ancam Wartawan

Mereka menganggap bahwa tindakan tegas sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah yang dinilai semakin rentan terhadap praktik korupsi.

Tidak berhenti di situ, Barisan Mahasiswa Indonesia juga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspons dengan cepat oleh KPK.

Mereka menegaskan bahwa akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, terutama dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pejabat yang terlibat.

“Barisan Mahasiswa Indonesia dalam waktu dekat akan kembali melakukan demonstrasi untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Bogor, serta menuntut pencopotan Iwan sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor,” seru Hikam menegaskan.

Mahasiswa berharap, dengan adanya laporan dan bukti yang mereka serahkan, KPK tidak hanya menyimpan atau mengabaikan laporan ini.

BACA JUGA :  Komisi X DPR Murka hingga Tunjuk-tunjuk Mendikbud Nadiem

Mereka mendesak agar segera dilakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat, mulai dari pihak pelaksana teknis hingga pejabat tinggi terkait.

Pihak KPK sendiri hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi terkait aksi mahasiswa dan dokumen yang diterima.

Namun, desakan dari mahasiswa ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi di tingkat daerah.

Aksi ini menjadi sinyal tegas bahwa publik, terutama generasi muda, semakin kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak tegas segala bentuk praktik korupsi.

KPK pun diharapkan segera bertindak sesuai dengan bukti dan laporan yang telah diserahkan, demi keadilan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Bogor.

 

(RL/ID)
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

Budiman S Minta Hakim MA Objektif Telisik Fakta Kasasi Sengketa Perdata PN Maros
HMI Gowa Kutuk Tindakan Represif Polrestabes, Demokrasi Bukan Untuk Dibungkam
Pengendali Sabu Medan-Makassar Tak Dituntut, Nama Andido Tak Masuk Berkas JPU
14 Kapolres di Sulsel Dikocok Ulang, Gowa, Maros hingga Toraja Ganti Nakhoda
Anak SD dan SMP Ketakutan, Ibu di Parepare Ngaku Disorot Flash HP Oknum Polisi
Oknum Polisi Mamuju Tengah Diduga Curi Sawit, PERMAHI Lapor ke Mabes Polri
Jaksa PN Makassar ‘Sesatkan’ Fakta Sidang, Napi Pengendali Sabu Luput dari Tuntutan?
Melawan Putusan Kontradiktif, Budiman S Bawa Perkara 3297/K/PDT/2026 ke MA RI

Berita Terkait

Selasa, 30 Juni 2026 - 14:54 WITA

Budiman S Minta Hakim MA Objektif Telisik Fakta Kasasi Sengketa Perdata PN Maros

Selasa, 30 Juni 2026 - 00:42 WITA

HMI Gowa Kutuk Tindakan Represif Polrestabes, Demokrasi Bukan Untuk Dibungkam

Minggu, 28 Juni 2026 - 20:13 WITA

Pengendali Sabu Medan-Makassar Tak Dituntut, Nama Andido Tak Masuk Berkas JPU

Sabtu, 27 Juni 2026 - 23:05 WITA

14 Kapolres di Sulsel Dikocok Ulang, Gowa, Maros hingga Toraja Ganti Nakhoda

Jumat, 26 Juni 2026 - 14:22 WITA

Anak SD dan SMP Ketakutan, Ibu di Parepare Ngaku Disorot Flash HP Oknum Polisi

Berita Terbaru