Begini Alasan Jokowi Soal Surat Suara Datang Lebih Awal di Taipe

Senin, 1 Januari 2024 - 03:17 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Begini Alasan Jokowi Soal Surat Suara Datang Lebih Awal di Taipe

Begini Alasan Jokowi Soal Surat Suara Datang Lebih Awal di Taipe

Zonafaktualnews.com – Presiden Jokowi membenarkan adanya pengiriman suara lebih dulu ke Taipei, Taiwan.

Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah penutupan pos yang cukup lama menjelang tahun baru.

“Tadi saya diceritakan bahwa memang ada kekhawatiran, karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama disana. Sehingga dikirim mendahului,” kata Jokowi di Istora Senayan, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

BACA JUGA :  Dugaan Nepotisme, Jokowi, Anwar, Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK

Jokowi pun meminta awak media untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai masalah teknisnya ke Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari.

“Tapi untuk teknisnya nanti biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu RI mengaku kesulitan untuk mengawasi tahapan pemilu di luar negeri.

Pasalnya, langkah pengawasan terbentur jumlah Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwaslu) yang tak sebanding dengan jumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang tersebar di 128 wilayah.

BACA JUGA :  Usai Cari Sensasi, Politisi PSI Cabut Ucapan Jokowi Layak Jadi Nabi

“Sulit karena panwaslu luar negerinya kan terbatas. Tidak seperti teman-teman KPU,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

Bagja menjelaskan, pihaknya berharap adanya peran partisipatif dari masyarakat untuk mengawasi tahapan pemilu yang berlangung baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Sebab, dia menilai kerawanan kecurangan tahapan pemilu di luar negeri lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam negeri.

BACA JUGA :  Jokowi Diduga Resah, Analis Intelijen Endus Ada Skenario Jatuhkan Febrie

Menurut Bagja, Bawaslu bakal berkoordinasi dengan KPU. Pasalnya panitia pengawas luar negeri pertanggungjawabannya berada di tangan KPU.

 

 

Editor : Id Amor

Berita Terkait

Kebijakan Tidak Jalan! Gerindra Sebut Tiga Menteri Layak Diberi “Rapor Merah”
AHY Berpeluang Besar Menggantikan Wapres Gibran Bila Tergeser dari Istana
Husniah Talenrang Lengser, Darmawangsyah Muin Pegang Kemudi Plt Bupati Gowa
Simulasi Pemakzulan Beredar di Medsos, DPR Ditantang Lengserkan Gibran
Putusan MK Buka Jalan Pemakzulan, Denny Dorong DPR Impeachment Gibran
PDIP Diminta Tebus Dosa Politik, Segera Eksekusi Gibran Mundur Lewat DPR
Prabowo Cueki Jokowi di HUT TNI, Netizen: Mantap, Jangan Mau Disetir Lagi
Klaim 2015 Gibran “Kuliah di Singapura, Bukan Australia” Bentrok Data KPU