Zonafaktualnews.com – Sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kembali menyita perhatian publik.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin (13/1/2025), nama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) disebut terkait pengumpulan dana sebesar Rp5,5 miliar untuk mendukung pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.
Eks Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan, mengungkapkan dalam kesaksiannya bahwa Menhub BKS memerintahkan Direktur Prasarana Kemenhub, Zamrides, untuk menggalang dana tersebut.
ADVERTISEMENT
Klik gambar untuk terhubung ke WhatsApp
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dana itu diduga berasal dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di DJKA, yang dikumpulkan melalui fee dari kontraktor proyek perkeretaapian.
“Pak Zamrides sempat diperintahkan untuk meninggalkan Indonesia karena diawasi oleh KPK. Setelah itu, saya diminta menggantikan perannya sebagai pengumpul dana dari para PPK,” ujar Danto di hadapan Ketua Majelis Hakim Gatot Sarwadi.
Aliran Dana dan Perintah Pengumpulan Uang
Menurut Danto, terdapat sembilan PPK yang masing-masing diminta menyetor Rp600 juta.
Sebagian dana tersebut, selain digunakan untuk kebutuhan kampanye Pilpres 2019, juga dialokasikan untuk pembelian 25 ekor hewan kurban.
Dalam sidang tersebut, terdakwa Yofi Akatriza, mantan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, mengaku menerima suap senilai Rp55,6 miliar dari berbagai kontraktor proyek di wilayah Purwokerto pada 2017–2020.
Dari jumlah tersebut, sebagian digunakan untuk mendukung pemenangan Jokowi atas perintah Menhub BKS.
Yofi juga mengaku menerima barang-barang dengan total nilai Rp1,9 miliar sebagai imbalan atas pelaksanaan proyek. Namun, uang sebesar Rp595 juta yang diterima Danto dari terdakwa telah dikembalikan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dugaan Keterlibatan dan Langkah Hukum
Keterangan ini memunculkan spekulasi baru terkait penggunaan dana publik untuk kepentingan politik.
Sidang ini juga menyoroti dugaan adanya perintah dari pihak-pihak di lingkaran Kemenhub untuk memfasilitasi kepentingan Pilpres 2019.
Kasus ini menjadi perhatian besar mengingat posisi strategis Menhub Budi Karya Sumadi di pemerintahan Jokowi saat itu.
KPK diharapkan segera menindaklanjuti pengakuan dalam persidangan untuk memastikan keadilan dan transparansi hukum.
Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News
