Dewan Pers: Verifikasi Media dan UKW Bukan Syarat Mutlak untuk Jurnalis

Selasa, 27 Agustus 2024 - 11:56 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Dewan Pers: Verifikasi Media dan UKW Bukan Syarat Mutlak untuk Jurnalis

Gedung Dewan Pers (Foto Istimewa)

Zonafaktualnews.com – Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mewajibkan perusahaan media untuk melakukan verifikasi atau mendaftar ke Dewan Pers.

“Sejak awal, undang-undang ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk Dewan Pers,” ungkap Ninik dalam pernyataan resminya baru-baru ini.

Ninik menjelaskan bahwa selama perusahaan pers berbadan hukum Indonesia dan secara konsisten menjalankan tugas jurnalistik, mereka tetap diakui sebagai perusahaan pers meski belum terdata di Dewan Pers.

BACA JUGA :  PJI Sulsel Mengecam Keras Pelaporan Jurnalis dalam Polemik AAS Building

Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers yang menegaskan bahwa pendaftaran bukanlah syarat wajib untuk mengoperasikan media.

Sejalan dengan itu, Kamsul Hasan, Ahli Pers Dewan Pers sekaligus Ketua Bidang Kompetensi Wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, menambahkan bahwa Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat mutlak bagi seseorang untuk menjadi jurnalis di Indonesia.

“UKW bukanlah amanat dari Undang-Undang Pokok Pers, melainkan merupakan peraturan internal Dewan Pers,” jelasnya.

BACA JUGA :  Wartawan Bongkar Borok Oknum Polisi, Kapolda Sulsel Murka

Kamsul juga mengungkapkan bahwa masih banyak wartawan yang belum mengikuti atau lulus UKW namun tetap menjalankan tugas jurnalistik dengan baik.

Ia mempertanyakan apakah kelulusan UKW benar-benar menjadi jaminan kualitas produk jurnalistik.

“Lulus UKW bukan jaminan. Banyak wartawan yang lulus UKW, namun kualitas tulisan mereka masih rendah. Sebaliknya, ada yang belum mengikuti UKW tapi menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas,” tegas Kamsul.

Kebijakan beberapa lembaga pemerintah yang menolak bekerja sama dengan wartawan yang belum lulus UKW, menurut Kamsul, lebih bertujuan untuk membatasi jumlah wartawan yang dapat meliput kegiatan mereka.

BACA JUGA :  Tak Hanya Bukber, Makassar Global - Radar NKRI Debat Kusir dengan Ketum SEKAT RI

“Pemimpin lembaga pemerintah yang ingin memperpanjang masa jabatan umumnya tidak mempersoalkan apakah wartawan sudah lulus UKW atau belum,” tutupnya.

 

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

Lolos Izin BPOM, Merica Ladaku Justru Tersandung Aturan Pestisida di Taiwan
Tak Sampai Tiga Bulan, Ojol Vietnam Green SM Bike Angkat Kaki dari Indonesia
UU Perampasan Aset Sah, Satgas Inti Prabowo Apresiasi DPR dan Sufmi Dasco
Pesan Terakhir Gibran ke Prabowo Usai Mundur: Saya Minta Maaf Ya Pak
Bukan Lagi Isu, Gibran Akhirnya Angkat Kaki dari Kursi Wapres
Eks BIN Sebut Jokowi Sebagai Pengguna Hasil Penyadapan Ilegal Prabowo
Tito Karnavian Ditangkap Kasus Penyadapan Prabowo, Kabareskrim Buka Suara
Daftar Target Penyadapan Bocor, Luhut dan Gibran Tak Masuk, Ada Apa?