Menu

Mode Gelap

Politik · 21 Jun 2023 15:08 WITA ·

Denny Indrayana Sebar Rumor Anies Segera Jadi Tersangka KPK


					Denny Indrayana/Net Perbesar

Denny Indrayana/Net

Zonafaktualnews.com – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali mengeluarkan pernyataan mengejutkan.

Denny menyatakan upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 terus berlangsung.

Teranyar, Denny mendapatkan kabar bahwa Anies akan segera menjadi tersangka KPK

Salah satu skenario pamungkas Istana kata Denny untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024.

“Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan,

Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun,

Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo,” kata Denny melalui twitter miliknya

Denny Indrayana juga menyebut Jokowi menggunakan 9 strategi dan 10 sempurna, yaitu:

1) Di tahap awal, Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden.

2) Masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.

BACA JUGA :  Jokowi Ngotot Tetap Cawe-cawe Tidak Akan Netral di Pilpres 2024

3) Menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.

4) Menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.

5) Jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya.

6) Menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.

7) Tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.

8) Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E.

9. Mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

10) Terakhir adalah dengan berbohong kepada publik. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Belakangan, baru beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

Denny Indrayana juga menyatakan bahwa tulisannya pada 24 April 2023 itu, satu-persatu mulai terbukti. Ia berharap Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies.

BACA JUGA :  JK Sebut Syarat Jadi Ketum Golkar Harus Punya Modal Rp 600 Miliar

Sementara itu, Anggota, Tim Delapan Koalisi Perubahan, Sudirman Said, meyakini informasi yang didapatkan Denny Indrayana bukan karangan. Ia menganggapnya sebagai peringatan dini.

“Prof Denny itu hampir seluruh yang dikatakan menjadi kebenaran ya. Ya dia seorang intelektual, seorang akademisi lah tidak mungkin ngarang-ngarang,

Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof Denny Indrayana semacam early warning, jangan sampai itu terjadi, gitu,” ujar Sudirman di kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Sudirman berharap informasi yang disampaikan Denny tidak akan kejadian.

Meski ia menyayangkan upaya penjegalan pencapresan Anies masih terjadi.

“Pokoknya kita berdoa itu tidak terjadi, hal buruk tidak terjadi. Penyalahgunaan hukum tidak terjadi dan semua memperoleh perlakuan yang adil,

Semua mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi, bukan sama-sama tidak suka kemudian digunakan segala cara,” kata Sudriman Said.

Upaya penjegalan tersebut, kata Sudirman Said, harus dilawan. Ia harap publik memberikan dukungan kepada Anies untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan penguasa.

BACA JUGA :  Nasdem Tegaskan Pendukung AMIN di Sulsel Bukan Massa Bayaran

“Tetapi kalau itu bagian dari langkah politik penjegalan orang atas hak politiknya, itu harus dilawan. Dan cara melawan dengan opini publik karena ini ranahnya publik bukan pribadi,” pungkasnya

Menanggapi kabar tersebut, KPK menegaskan bahwa dugaan korupsi pada ajang balap mobil listrik atau Formula E Jakarta 2022, masih pada tahap penyelidikan.

Dengan kata lain, KPK menyatakan belum ada pihak yang ditetapkan tersangka.

KPK membantah klaim mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang menyebut ada informasi bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

“Sejauh ini masih pada tahap penyelidikan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (21/6/2023).

Dia menyampaikan bahwa lembaga antirasuah tidak akan menanggapi pernyataan Denny yang dinilai berbasis asumsi dan persepsi.

Namun demikian, dia menghargai pendapat Denny sebagai suatu hak kebebasan berpendapat.

“Kami penegak hukum, tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK,” tuturnya.

 

Editor : Isal

Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Tim

Baca Lainnya

PDIP Blak-blakan Sebut Era Soeharto Lebih Baik dari Penguasa Saat Ini

1 Desember 2023 - 15:43 WITA

PDIP Blak-blakan Sebut Era Soeharto Lebih Baik dari Penguasa Saat Ini

PDIP Cabut Laporan Rocky Gerung Soal Kasus Penghinaan Jokowi

1 Desember 2023 - 15:28 WITA

PDIP Cabut Laporan Rocky Gerung Soal Kasus Penghinaan Jokowi

Megawati Jengkel Sebut Penguasa Saat Ini Bertindak Seperti Orde Baru

28 November 2023 - 05:52 WITA

Megawati Jengkel Sebut Penguasa Saat Ini Bertindak Seperti Orde Baru

Ganjar Blak-blakan Puji Rocky Gerung dan Nilai Jokowi Jeblok

20 November 2023 - 06:59 WITA

Ganjar Blak-blakan Puji Rocky Gerung dan Nilai Jokowi Jeblok

Rocky Gerung Berpantun Angin Mamiri Tunggu Anies di Depan Ganjar

20 November 2023 - 05:25 WITA

Rocky Gerung Berpantun Angin Mamiri Tunggu Anies di Depan Ganjar

Anies Terpacu Ingin Bangun Stadion Internasional di Makassar

19 November 2023 - 16:00 WITA

Anies Terpacu Ingin Bangun Stadion Internasional di Makassar
Trending di Politik