Zonafaktualnews.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa penurunan target defisit anggaran 2025 menjadi 1,5 hingga 1,8 persen dari PDB masih dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Penurunan ini bertujuan untuk mendanai program makan siang gratis yang diusulkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Masalah defisit masih dalam pembahasan di Banggar. Jadi, kita tunggu sampai pembahasan selesai,” kata Airlangga di Masjid Ainul Hikmah, Jakarta Barat.
Airlangga juga menanggapi pemotongan pagu anggaran beberapa kementerian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menurutnya, anggaran kementerian masih belum final dan bisa berubah sesuai hasil pembahasan.
“Masing-masing kementerian memiliki program yang dibahas dengan mitra di DPR, dan ini semua akan masuk ke Banggar,” jelas Airlangga.
Sebelumnya pada Kamis, Menteri Keuangan Sri Mulyani menguraikan strategi APBN untuk mendukung program makan bergizi gratis yang diusulkan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kami memberikan kerangka besar APBN yang nanti akan disampaikan kepada pemerintahan baru,” kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta.
Sri Mulyani mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan program tersebut. Untuk mengatasi ini, Kementerian Keuangan berencana melakukan reformasi di berbagai bidang, termasuk perpajakan, peningkatan institusi, dan investasi digital guna meminimalkan korupsi dan memastikan proses yang lebih transparan.
Selain itu, Kementerian Keuangan terus memperbaiki pengelolaan anggaran untuk menghadapi guncangan ekonomi global.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus, dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 6 persen, dan jaminan sosial 50 persen dari APBN.
Pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan mobilitas masyarakat.
“Kami ingin memperbaiki kualitas SDM melalui berbagai program, termasuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial,” tambah Sri Mulyani.
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), Kementerian Keuangan menargetkan defisit APBN 2025 berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB.
Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengusulkan penurunan target defisit menjadi 1,5-1,8 persen agar pemerintahan mendatang memiliki ruang fiskal yang lebih luas.
“Kami berharap defisit bisa turun menjadi 1,5 sampai 1,8 persen, memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang,” kata Suharso dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI.
Suharso juga menegaskan bahwa presiden terpilih berikutnya memiliki fleksibilitas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P).
“Dalam penjelasan, presiden terpilih berikutnya punya ruang gerak luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama melalui APBN-P,” ujarnya.
Dengan demikian, target defisit APBN 2025 masih dalam kajian agar dipertimbangkan menjadi 1,5-1,8 persen.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News
