Zonafaktualnews.com – Penertiban pedagang Pasar Lakessi, di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, kembali menemui kendala di lapangan
Sekira 300 pedagang di luar gedung kembali gagal dipindahkan ke lapak yang sudah disiapkan pihak pengelola, dalam hal ini Kepala Pasar Lakessi dan UPTD Pasar Dinas Perdagangan Parepare.
Bahkan, proses relokasi yang dilakukan Selasa kemarin, 28 Februari 2023 sempat diwarnai insiden penyerangan terhadap Kepala Pasar Lakessi, Muh Ramlan, oleh salah seorang pedagang.
Beruntung, Ramlan tidak mengalami luka serius. Hanya terlihat memar dan bekas goresan di tangannya.
Dandim 1405 Parepare, Letkol Inf Hastiar Hatta sampai turun langsung di Pasar Lakessi untuk mengamankan situasi.
Terlihat pula Kabag Ops Polres Parepare, Kompol Burhanuddin dan sejumlah aparat lainnya.
Ramlan mengatakan, relokasi sebelumnya pada Minggu pagi, 26 Februari 2023, juga menemui kendala di lapangan dan gagal mengarahkan pedagang pindah ke dalam gedung.
Padahal, kata dia, tim relokasi pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare, sebelumnya telah melakukan pendekatan persuasif dan memberi pemahaman ke pedagang di luar gedung, bahwa mereka sudah disiapkan tempat atau lapak yang kosong di dalam gedung.
Dikatakannya, setelah beberapa hari turun melakukan pencermatan di lapangan hingga adanya kendala yang ditemui saat merelokasi pedagang pasar terbesar di Parepare itu
Diduga keras terindikasi adanya “kekuatan besar” yang tidak menginginkan pedagang dipindahkan dari kawasan tersebut.
Hingga saat ini Pemkot Parepare belum bisa menyelesaikan persoalan penertiban pedagang di area belakang Pasar Lakessi.
Ramlan pun menyesalkan sikap aparat yang dinilai kurang tegas menyikapi insiden penyerangan terhadap dirinya saat melaksanakan tugas merelokasi pedagang di Pasar.
“Kemarin (28/2/2023) kita kembali turun (relokasi). Saat memberi himbauan untuk pindah ke dalam pasar, saya malah diserang oleh salah seorang pedagang,
Semestinya aparat mengambil tindakan tegas atas insiden itu. Semestinya diamankan pelaku penyerangan itu,
Ini harus diusut, ada apa di sana? Memungkinkan bisa saja ada penyusup dari luar yang tidak menginginkan pedagang dipindahkan dari tempat itu.
Ini sama halnya menghalang-halangi kebijakan pemerintah. Karena saya di sini ada amanah dari pemerintah daerah untuk mengelola dan menata Pasar Lakessi, salah satunya merelokasi pedagang pindah ke dalam gedung,” sesalnya.
Persoalan relokasi, kata dia, itu tetap akan dilaksanakan. Namun sementara menunggu petunjuk dari pimpinan dalam hal ini Pemerintah Kota Parepare.
“Insiden penyerangan di pasar juga sudah kami laporkan ke pimpinan. Sementara kita menunggu petunjuk lebih lanjut,” katanya.
Ramlan mengungkapkan, relokasi pedagang untuk menata kawasan di belakang pasar lakessi (gerbang niaga).
Adapun lapak yang disiapkan sudah ditata dan dibuatkan zoning. Sekira 300 pedagang di luar gedung diarahkan pindah ke dalam lapak yang telah dibangun Pemerintah Kota Parepare dengan biaya miliaran rupiah.
“Kita mengarahkan para pedagang untuk masuk ke dalam gedung. Itu sudah didata oleh tim relokasi, dan sudah kita bagikan nomor tempatnya,
Jadi, saya tegaskan bahwa semua pedagang di luar itu sudah didata dan sudah kita siapkan tempat yang kosong di dalam pasar,” terang Ramlan, Kamis, (2/3/2023)
Ramlan juga membeberkan adanya indikasi pungutan liar (pungli) ditarik oknum tertentu di luar pengelola pasar ke pedagang yang menjual di luar gedung.
Ramlan bahkan mengaku telah mengingatkan kepada oknum yang menarik pungutan-pungutan tidak resmi kepada pedagang agar sekiranya cooling down atau berhenti manarik pungutan yang selama ini membuat resah pedagang.
“Selama saya diamanahkan di sini (Kepala Pasar Lakessi) sejak 27 Januari 2023, yang ada itu cuma retribusi kebersihan, itu resmi ada karcisnya. Kalau pun ada pungutan ke penjual selain itu, di luar dari pada tanggungjawab kami selaku pengelola pasar,” bebernya.
Ramlan mengungkapkan, oknum yang melakukan pungli itu adalah kelompok di luar dari pengelola pasar yang resmi ditunjuk dan di SK-kan oleh Pemerintah Kota Parepare.
“Memang dia orang pasar, dia ada penjual tapi dia bukan pengelola. Cuma persoalannya, dia merasa bahwa keberadaannya di pasar ini seakan-akan dia jadi penguasa. Seenaknya saja nagih ke penjual,
Ada biaya keamanan dia tagih. Kemudian ada pungutan namanya CCTV yang dibebankan ke pedagang. Kemudian ada juga biaya parkiran. Parkir kendaraan yang menjual di mobil dia kelola,” terang Ramlan.
Meski demikian, lanjut Ramlan, dirinya sudah berkali-kali mengingatkan dan menegur secara persuasif. Bahkan telah menggerakkan keamanan di pasar untuk menghalau praktik pungli itu.
“Sudah saya tegur yang pergi menagih ke penjual bahkan sejak saya masuk saya tongkrongi di belakang. Saya sudah ingatkan bahwa hati-hati ki kalau memungut seperti ini tidak ada dasarnya, itu bisa nanti kamu bermasalah hukum,
Cuma karena oknum ini mengaku ada yang suruh, inilah selalu saya lakukan pendekatan secara persuasif bahwa jangan lakukan itu (pungutan tanpa dasar). Karena ini sudah menjadi tren bahwa ada pungutan di luar.
Akhirnya kami selaku pengelola yang kena bahwa di pasar terjadi pungutan dilakukan oleh kepala pasar, padahal itu bukan kita yang memungut,” terangnya.
Selain itu, Ramlan juga menyinggung adanya aset pemerintah di area pasar yang sudah lama ditempati oleh warga.
“Karena ada tempat di situ dia kuasai. Saya sudah lakukan pendekatan, saya sudah surati dia untuk mengambil alih itu asetnya pemerintah dalam hal ini pasar, karena tidak boleh warga menggunakan itu karena mau digunakan sesuai peruntukannya,” pungkas Ramlan.
Kepala UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare, Muh Tamrin mengungkapkan, saat ini ada 4 gedung lapak pedagang yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota dengan total keseluruhan sebanyak 424 lapak.
Terdiri dari Gedung DID sebanyak 88, Gedung TP1 sebanyak 176, Gedung TP2 sebanyak 60, dan Gedung TP3 sebanyak 100 lapak.
Dari total jumlah tempat tersebut, kata Tamrin, 334 lapak diantaranya tidak ditempati dan dianggap kosong.
Sementara jumlah pedagang yang berada di luar gedung hanya 300. Artinya, jumlah tempat yang kosong dapat menampung seluruh pedagang yang berada di luar.
“Hasil pendataan terakhir yang kami lakukan, ada 300 pedagang di luar gedung. Itu tidak termasuk lapak mobil. Sementara (di dalam gedung) dianggap kosong 334 tempat yang tidak ditempati. Mencukupi, malah lebih,” terangnya.
Laporan : Ardi | Editor : Isal