Zonafaktualnews.com – Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Prasetyo Boeditjahjono ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung RI terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa.
Proyek yang berlangsung dari 2017 hingga 2023 ini diduga merugikan negara hingga Rp1,1 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Prasetyo dilakukan setelah pemeriksaan intensif selama tiga jam pada Minggu (3/11/2024).
“Berdasarkan alat bukti yang cukup, PB ditetapkan sebagai tersangka,” kata Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.
Prasetyo Boeditjahjono ditangkap di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat, setelah beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi.
Penangkapan ini dilakukan oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung bersama dengan penyidik Jampidsus.
Menurut Qohar, Prasetyo diduga memerintahkan bawahannya untuk membagi pekerjaan konstruksi proyek tersebut menjadi 11 paket.
Ia juga diduga meminta agar delapan perusahaan tertentu memenangkan tender tanpa proses yang sesuai aturan.
Kegiatan ini dilakukan bersama sejumlah pihak di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Medan, yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan jalur KA di wilayah Sumatera Utara dan Aceh.
Dalam pelaksanaan proyek, ditemukan kejanggalan seperti tiadanya studi kelayakan dan ketidaksesuaian desain jalur kereta yang mengakibatkan penurunan tanah dan ketidakfungsian jalur KA.
Prasetyo juga diduga menerima sejumlah uang sebagai fee, yakni Rp1,2 miliar dari pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek dan Rp1,4 miliar dari salah satu kontraktor.
Akibat perbuatannya, Prasetyo Boeditjahjono terancam dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2021, serta Pasal 55 Ayat 1 KUHP.
Kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp1,157 triliun berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News
