GMPH Sulsel Desak Kejati Periksa 3 Nama Terkait Kasus ART DPRD Tana Toraja

Sabtu, 20 September 2025 - 12:12 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

GMPH Sulsel Desak Kejati Periksa 3 Nama Terkait Kasus ART DPRD Tana Toraja

Aksi demonstrasi GMPH Sulsel

Zonafaktualnews.com – Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Selatan (GMPH Sulsel) kembali menyoroti dugaan korupsi Anggaran Rumah Tangga (ART) DPRD Tana Toraja periode 2017–2024 dan 2019–2024.

GMPH menilai, penanganan kasus ini terkesan ditutup-tutupi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulsel karena tidak ada kejelasan identitas maupun perkembangan pemeriksaan yang disampaikan kepada publik.

Beberapa waktu lalu, GMPH Sulsel resmi melaporkan dugaan kasus ART DPRD Tana Toraja periode 2017–2024. Namun, muncul kebingungan di masyarakat setelah Kasi Penkum Kejati Sulsel, saat dikonfirmasi media, menyebutkan bahwa terkait ART periode 2019–2024 tidak ada pemeriksaan yang dilakukan, hanya sebatas permintaan keterangan.

BACA JUGA :  Kasus ART DPRD Tator Bak Main Petak Umpet, Soetarmi “Pikun” Pernyataan Sendiri

Pernyataan tersebut memicu kontroversi sekaligus tanda tanya besar, mengingat isu dugaan penyimpangan dalam anggaran tersebut semakin mencuat dan menjadi sorotan publik.

Ketua GMPH Sulsel, Ryyan Saputra, secara tegas menantang Kejati Sulsel untuk segera memeriksa tiga nama yang diduga kuat terlibat dalam kasus ART DPRD Tana Toraja.

Ketiga nama tersebut yakni:

BACA JUGA :  Kejati Sulsel Obok-obok Kantor Disdik Sulsel, Penyidik Buru Bukti Kasus Rp13 Miliar

1. Welem Sambolangi, mantan anggota DPRD Tana Toraja periode 2014–2019 dan ketua DPRD Tana Toraja Tahun 2019-2024.

2. Yohanis Lintin Paembongan, mantan Wakil Ketua DPRD Tana Toraja periode 2019–2024.

3. Eviviana Rombe Datu, mantan Wakil Ketua DPRD Tana Toraja periode 2019–2024.

“Jangan ada yang kebal hukum dalam kasus ini. Jika Kejati Sulsel tidak mampu menuntaskan perkara ini, maka luntur sudah marwah institusi penegak hukum tersebut di mata masyarakat,” tegas Ryyan.

BACA JUGA :  Kasus BUMDes Rp 14 Miliar di Takalar Tak Tuntas, Inspektorat Diminta Bangun dari Tidur

Sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal kasus ini, GMPH Sulsel juga berencana menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat di Kantor Kejati Sulsel.

Aksi tersebut ditujukan untuk menantang secara langsung keberanian Kejati Sulsel dalam memeriksa nama-nama yang diduga terlibat.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Bongkar Dugaan Korupsi Rp2,3 Miliar, Ketua GRH Laporkan Dispora Makassar
Jaringan BSS VinFast di Gowa-Maros Hanya Omon-omon, Konsumen Kecewa
2 Pelangsir Disikat, Operator-SPBU ‘Dilindungi’, Polres Parepare Tebang Pilih?
Diduga Rugikan Negara, Dana Hibah KORMI Makassar 1,5 M Dilapor ke Kejati
Praktisi Hukum Desak Evaluasi Total K3 Usai Lima Jurnalis Gugur di Krakatau
Kayu Ilegal di Luwu Utara Digagalkan, Sopir dan Truk Diamankan Petugas
Jalan Beton Parepare Diduga Ubah Ready Mix, Mutu K250 Diminta Diuji Core Drill
Kejari Kantongi LHP BPK, Kasus Korupsi Jalan Beton Parepare Segera Diekspose

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 01:47 WITA

Bongkar Dugaan Korupsi Rp2,3 Miliar, Ketua GRH Laporkan Dispora Makassar

Sabtu, 19 September 2026 - 01:02 WITA

Jaringan BSS VinFast di Gowa-Maros Hanya Omon-omon, Konsumen Kecewa

Jumat, 18 September 2026 - 18:08 WITA

2 Pelangsir Disikat, Operator-SPBU ‘Dilindungi’, Polres Parepare Tebang Pilih?

Jumat, 18 September 2026 - 17:07 WITA

Diduga Rugikan Negara, Dana Hibah KORMI Makassar 1,5 M Dilapor ke Kejati

Jumat, 18 September 2026 - 08:49 WITA

Praktisi Hukum Desak Evaluasi Total K3 Usai Lima Jurnalis Gugur di Krakatau

Berita Terbaru