Eks Kepala PPATK Ungkap Ada Praktik “Tuyul” di Ditjen Pajak

Jumat, 10 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktorat Jenderal Pajak (pajakku.com)

Direktorat Jenderal Pajak (pajakku.com)

Zonafaktualnews.com – Direktorat Jenderal Pajak terus menjadi sorotan masyarakat terkait kasus mantan Pejabat Pajak Rafael Alun yang diketahui memiliki harta tak wajar

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengungkap, banyak pegawai pajak melakukan praktik “tuyul” atau merangkap sebagai konsultan wajib pajak

Informasi terkait banyaknya praktik tersebut diperoleh dari salah satu pejabat pajak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pernah ada kuesioner ke wajib pajak, adakah mereka menggunakan orang dalam sebagai dukun, jumlahnya ada seratusan. Itu yang dipermukaan saja” ujar Yunus, Kamis (9/3/2023)

BACA JUGA :  Purbaya Bakal Sikat Semua Mafia dan “Pemain Besar”, Nama-nama Sudah Dikantongi

Yunus menjelaskan, “tuyul” yang dimaksud adalah pegawai pajak turun menjadi konsultan bagi wajib pajak untuk mengakali agar pembayaran pajaknya dapat lebih rendah.

“Saya sempat bertanya juga dengan orang dalam, jumlahnya mungkin hampir 5% dari total pegawai pajak,” katanya.

Meski demikian, menurut Yunus, tak banyak yang bisa terungkap. Beberapa kasus besar yang terungkap saat ia menjabat sebagai Kepala PPATK pada 2002-2011, antara lain kasus Gayus Tambuan dan Bahasyim Assifie.

Sementara kasus besar lainnya, yakni Angin Prayitno, Dhana Widyatmika, Tomy Hindratno, Handang Soekarno, dan Pargono Riyadi.

BACA JUGA :  KPK Ungkap Modus Gila Proyek Whoosh, Netizen: Tangkap Saja, Jangan Banyak Bacok

“Tidak semua maling ketangkap memang,” ujarnya.

KPK sebelumnya menemukan, terdapat sejumlah pegawai atau mantan pegawai pajak yang terafiliasi dengan Rafael Alun Trisambodo yang disebut sebagai geng pajak.

Namun, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan tak menemukan afiliasi Rafael dengan pegawai pajak lainnya saat melakukan investigasi terkait harta kekayaan Rafael.

“Sejauh ini untuk penanganan Rafael Alun Trisambodo, kami memang belum melihat adanya keterkaitan dengan pegawai Kemenkeu,

Kalau Rafael lebih kepada pihak terafiliasinya misalnya teman SMA, kakak-adik, orang tua, kami sampai saat ini melihatnya seperti itu,” kata Insepktur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/3/2023)

BACA JUGA :  KPK Bidik Bobby Nasution, Aliran Uang Proyek Jalan Rp231 Miliar Diselidiki

Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo juga mengaku tak tahu menahu soal adanya dugaan ‘mafia’ pajak yang terafiliasi dengan Rafael.

Menurut dia, klaim adanya kubu-kubu tersebut perlu menunggu temuan KPK

“Saya rasa itu menunggi pemeriksaan KPK saja, kan yang menyampaikan KPK. Kami hormati dan tunggu perkembangan di sana,” ujarnya

Editor : Isal

Berita Terkait

Prabowo Diminta Tak Langsung Percaya Klaim Bahlil soal Stok Energi Aman
Wacana Hemat BBM Batal, Pemerintah Pastikan Sekolah Tetap Tatap Muka
Koruptor Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, KPK Dinilai Diskriminatif
Pejabat Tak Diundang, Prabowo Open House Bersama 5.000 Warga di Istana
Sah! Idul Fitri 1447 H Ditetapkan 21 Maret 2026, Ini Hasil Sidang Isbat Kemenag
Aktivis Diserang Air Keras, PERMAHI Curiga Ada Dalang di Balik Oknum BAIS TNI
Eks Menteri Agama Yaqut Ditahan, KPK Sita Aset Rp100 Miliar Kasus Kuota Haji
Presiden Prabowo Digugat ke PTUN, ART Indonesia-AS Dinilai Langgar Konstitusi

Berita Terkait

Jumat, 27 Maret 2026 - 00:01 WITA

Prabowo Diminta Tak Langsung Percaya Klaim Bahlil soal Stok Energi Aman

Rabu, 25 Maret 2026 - 15:55 WITA

Wacana Hemat BBM Batal, Pemerintah Pastikan Sekolah Tetap Tatap Muka

Minggu, 22 Maret 2026 - 18:44 WITA

Koruptor Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, KPK Dinilai Diskriminatif

Sabtu, 21 Maret 2026 - 19:37 WITA

Pejabat Tak Diundang, Prabowo Open House Bersama 5.000 Warga di Istana

Kamis, 19 Maret 2026 - 21:18 WITA

Sah! Idul Fitri 1447 H Ditetapkan 21 Maret 2026, Ini Hasil Sidang Isbat Kemenag

Berita Terbaru