Zonafaktualnews.com – Dalam debat kedua Pilgub Sulsel yang digelar oleh KPU di Hotel Claro Makassar pada Minggu (10/11/2024), tema ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola sumber daya alam menjadi sorotan utama.
Dua pasangan calon, Danny Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) dan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (ANDALAN HATI), terlibat dalam adu argumen yang penuh ketegangan.
Danny Pomanto, calon gubernur dari pasangan DIA, menilai pengelolaan keuangan Provinsi Sulsel oleh pemerintah saat ini sangat tidak adil, bahkan ia menyebutnya zalim.
Salah satu isu yang disoroti adalah terkait dengan dana bagi hasil yang selama ini tak kunjung dibayarkan secara utuh kepada kabupaten dan kota di Sulsel.
Danny menegaskan, akibat keterlambatan ini, banyak daerah yang tidak bisa membayar TPP (Tunjangan Profesi Pendidik) untuk guru dan honorarium untuk tenaga honorer.
Ia juga menyinggung masalah utang provinsi yang melonjak, sementara pertumbuhan ekonomi daerah jauh di bawah rata-rata nasional.
“Ini benar-benar zalim! Pemerintah Provinsi tidak menunaikan kewajibannya kepada daerah. Banyak guru dan tenaga honorer yang tidak mendapatkan haknya hanya karena kelalaian pemerintah dalam mengelola dana bagi hasil. Makassar saja masih memiliki tunggakan sekitar 250 miliar,” ujar Danny dengan tegas.
Sebagai balasan, Andi Sudirman Sulaiman, calon gubernur dari pasangan ANDALAN HATI, mengungkapkan bahwa masalah pengelolaan keuangan tak bisa diselesaikan dengan mudah, terutama dengan kondisi anggaran yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19.
Ia juga membantah tudingan Danny Pomanto, menyebutkan bahwa sepanjang masa jabatannya, pembayaran TPP kepada ASN di Sulsel selalu terbayar meski dalam kondisi sulit.
“Silakan dicek, selama saya menjadi gubernur, TPP ASN selalu terbayar. Dan ketika ada kekurangan, itu disebabkan oleh faktor eksternal seperti COVID-19 yang mempengaruhi pendapatan daerah. Kami tetap berupaya maksimal meski ada banyak tekanan,” jawab Andi Sudirman.
Namun, Danny Pomanto kembali menegaskan bahwa meskipun pandemi menjadi faktor eksternal, tidak seharusnya pemerintah daerah membiarkan hak-hak masyarakat terganggu.
“Kita harus lebih disiplin dalam pengelolaan anggaran. Kami di Makassar bisa menunjukkan bagaimana belanja modal yang efektif meski di tengah keterbatasan,” tegasnya.
(Id Amor)
Follow Berita Zona Faktual News di Google News
