Zonafaktualnews.com – Mahfud MD kembali melontarkan kritik tajam terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mantan Menko Polhukam itu menyoroti dugaan ketimpangan serius dalam penggunaan anggaran yang dinilai tidak mencerminkan prioritas utama program.
Dalam perbincangan di kanal YouTube Forum KEADILAN TV, Senin (27/4/2026), Mahfud mengungkap informasi yang menurutnya cukup mencengangkan.
Dari total dana program yang mencapai triliunan rupiah, porsi yang benar-benar digunakan untuk kebutuhan makanan disebut sangat kecil.
“Tadi saya baru dapat, uang yang dikeluarkan MBG yang triliunan itu, yang untuk makan cuma Rp34 Miliar. Sisanya untuk apa? Biaya mobil, biaya kaos, biaya ompreng (wadah makan), dan lain-lain. Ini boros,” tegas Mahfud MD.
Pernyataan itu menyoroti adanya dugaan ketidakseimbangan antara tujuan program dengan realisasi anggaran di lapangan.
Menurutnya, alokasi dana justru lebih banyak terserap ke kebutuhan non-pangan seperti pengadaan kendaraan, perlengkapan, hingga biaya operasional yang urgensinya patut dipertanyakan.
“Kalau benar angkanya seperti itu, berarti ada masalah serius dalam tata kelola. Harus diperiksa,” ujarnya.
Mahfud menilai, kritik terhadap MBG seharusnya dijawab dengan langkah konkret oleh pemerintah, bukan sekadar klarifikasi naratif.
Ia juga menyinggung adanya perbedaan antara laporan di tingkat pusat dengan kondisi riil di daerah.
Sejumlah persoalan di lapangan, seperti dugaan keracunan massal hingga distribusi yang tidak tepat sasaran, turut menjadi sorotan.
Selain itu, ia mempertanyakan klaim besar terkait pengadaan bahan pangan yang dinilai tidak sejalan dengan fakta yang terlihat.
“Laporannya besar, tapi realitasnya tidak terlihat,” katanya.
Di sisi lain, Mahfud menyambut baik jika ada upaya perbaikan dari pemerintah, termasuk wacana penyesuaian tata kelola program agar lebih menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Mahfud MD menekankan bahwa perubahan tersebut harus dibarengi dengan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran sebelumnya agar persoalan mendasar bisa terurai.
Mahfud juga menyoroti pola perilaku pejabat yang dinilai cenderung berlebihan dalam penggunaan anggaran. Ia menyebut praktik pemborosan tersebut sebagai sesuatu yang “brutal” dan berpotensi menular hingga ke tingkat daerah.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa program MBG memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu. Hanya saja, menurutnya, persoalan utama terletak pada kualitas pengelolaannya.
“Programnya bagus, tapi pengelolaannya buruk. Itu yang harus diperbaiki,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat lebih konsisten dalam melakukan pembenahan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar respons sesaat terhadap kritik publik.
Selain membahas MBG, Mahfud juga menyinggung perkembangan dokumen Komisi Reformasi Polri yang hingga kini belum diserahkan secara resmi kepada Prabowo Subianto.
Mahfud MD mengungkapkan bahwa dokumen yang terdiri dari delapan buku dan sepuluh laporan hasil kajian tersebut sebenarnya telah rampung sejak Februari. Namun, hingga kini belum ada jadwal resmi untuk penyerahannya.
“Pak Jimly (Asshiddiqie) sudah tawarkan kirim naskahnya, tapi Presiden bilang jangan dikirim takut bocor, minta datang langsung. Tapi sampai hari ini belum ada jadwal,” ungkap Mahfud.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah awal Polri yang mulai menjalankan salah satu rekomendasi, yakni penghapusan praktik “titip-titipan” dalam proses rekrutmen Akademi Kepolisian.
“Setidaknya ke depan Polri bisa lebih tegas dan bersih dari kepentingan politik,” katanya.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
