Zonafaktualnews.com – BPK RI menemukan dugaan penyimpangan pada pembangunan Rumah Sakit (RS) UPT Vertikal Makassar yang menggunakan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun pada tahun 2023.
Temuan ini kembali menuai perhatian publik setelah lembaga antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW) mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan mendalam.
“Kami mendesak KPK agar segera menjalankan fungsinya, memanggil pihak terkait, dan melakukan penyelidikan atas temuan hasil audit BPK di rumah sakit tersebut,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ini bisa menjadi pintu masuk untuk pengusutan dugaan penyimpangan anggaran pembangunan,” ujar Ketua Umum CCW, Masryadi.
Masryadi menjelaskan bahwa temuan BPK mengungkap adanya sejumlah penyimpangan dalam pembangunan rumah sakit tersebut, termasuk kekurangan volume pekerjaan konstruksi yang mencapai miliaran rupiah.
“Temuan kekurangan volume pekerjaan ini bisa berdampak pada mutu dan kualitas fisik bangunan. Hal ini harus ditindaklanjuti,” tegasnya.
CCW menilai bahwa temuan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan dan mendesak KPK untuk segera mengambil langkah hukum.
Menurut Masryadi, hasil audit BPK menunjukkan adanya indikasi potensi kerugian negara yang cukup jelas.
“Hasil audit BPK memberikan gambaran tentang potensi kerugian negara. Hal ini seharusnya menjadi dasar bagi KPK untuk bertindak cepat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forum Koalisi Rakyat Bersatu (FKRB), Muh Darwis, menyoroti dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar.
Darwis mempertanyakan mengapa KPK belum mengambil tindakan tegas terhadap temuan ini.
“Menurut kami, temuan BPK RI sangat valid dan jelas menunjukkan adanya dugaan penyimpangan. Apa lagi yang ditunggu oleh lembaga antirasuah? Seharusnya, mereka segera turun tangan dan memanggil semua pihak yang terlibat,” ujar Darwis, Kamis (2/1/2025).
Darwis juga mendukung pernyataan dari para aktivis yang mendesak KPK untuk segera mengusut dugaan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah.
“Kami sependapat dengan para aktivis. Temuan ini berpotensi merugikan negara karena adanya indikasi kerugian miliaran rupiah. Apakah KPK tidak peka terhadap hal ini? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Direktur Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait temuan dari audit BPK tersebut.
(Id Amor)
Follow Berita Zona Faktual News di Google News
