Ringkasan
Antrean panjang kendaraan yang membeli BBM bersubsidi di sejumlah SPBU Kota Parepare terus memicu kemacetan dan keluhan masyarakat. Kondisi ini dinilai terjadi akibat lemahnya pengawasan serta kurangnya penindakan tegas dari pihak berwenang terhadap oknum pelangsir BBM.
Menanggapi masalah tersebut, Pemerintah Kota Parepare sedang memproses pembentukan Satuan Tugas Pengawasan BBM dan LPG bersubsidi. Satgas gabungan ini bertugas mengawasi ketertiban antrean SPBU, memastikan penyaluran tepat sasaran, serta mencegah praktik pengisian BBM secara ilegal.
Zonafaktualnews.com – Antrean panjang kendaraan yang memburu BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Parepare dikeluhkan masyarakat lantaran sering mengakibatkan macet panjang di area SPBU.
Pantauan antrean panjang kendaraan di sekitar area SPBU Parepare dalam kurun beberapa bulan terakhir masih terlihat.
Berdasarkan pantauan di sejumlah area SPBU di Parepare, Kamis (10/9/2026), masih terlihat antrean panjang truk di sekitar area SPBU Ujung Bulu, SPBU KM 2 Lapadde, SPBU KM 3 Lapadde.
Publik menyoroti antrean panjang kendaraan di area SPBU dinilai karena lemahnya pengawasan dari pihak terkait, baik dari Pemerintah Kota Parepare, aparat penegak hukum, hingga PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi.
Jika sorotan masyarakat mulai memanas, antrean truk perlahan terlihat kosong. Namun, biasanya hanya berselang 2 hingga 3 hari setelahnya antrean panjang truk kembali terlihat mengular di area SPBU.
Selain pengawasan yang dinilai lemah, tindakan tegas aparat terhadap oknum pelangsir BBM bersubsidi sepertinya masih jauh dari harapan masyarakat.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare, Andi Wisnah, mengatakan bahwa Pemkot Parepare sudah menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulsel untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM dan LPG bersubsidi di Kota Parepare.
- Digeruduk Loyalis Usai Fitnah Anggota DPR RI, Kadispar Sultra Minta Maaf
- Tawuran Pecah di Makassar, Konvoi Motor Diserang Pakai Busur dan Batu
- Makam Tebing Toraja Utara Dilahap Karhutla, 270 Jenazah Berakhir Jadi Abu
- Houthi Gempur Habis-habisan Arab Saudi, Kilang Minyak Ras Tanura Terbakar
- Diduga Istimewakan Penipu, Polresta Gowa Diminta Cabut Penangguhan AHA
“SK-nya (Satgas Pengawasan BBM dan LPG bersubsidi Kota Parepare) sudah ada di Bagian Hukum Pemkot Parepare untuk dikoreksi,” kata Andi Wisnah melalui WhatsApp, Kamis (10/9/2026).
Andi Wisnah menyebut, adapun unsur yang ada di dalam SK Satgas sudah ditentukan di Surat Edaran Gubernur Sulsel.
Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 100.3.4/12077/DESDM, susunan anggota Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM dan LPG bersubsidi di tingkat kabupaten/kota melibatkan unsur instansi gabungan yang berperan dalam pengawasan dan pengamanan di lapangan, antara lain TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Hiswana Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
TNI berperan dalam pengamanan dan penertiban di lapangan, Polri melakukan penegakan hukum dan pengawasan langsung di SPBU, Satpol PP membantu ketertiban umum di area pengisian BBM di SPBU, Dinas Perhubungan mengatur kelancaran arus lalu lintas dan kendaraan di sekitar SPBU, Hiswana Migas mewakili asosiasi pengusaha minyak dan gas bumi, PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi menyediakan data teknis distribusi dan pengawasan suplai energi.
Tugas utama satgas pengawasan BBM dan LPG bersubsidi tingkat Kota Parepare adalah mengawasi antrean kendaraan di seluruh SPBU Parepare agar tetap tertib dan lancar, memastikan penyaluran BBM dan LPG 3 Kg tepat sasaran dan tepat volume, serta mencegah pengisian berulang atau kendaraan dengan tangki modifikasi yang kerap dilakukan pelaku pelangsir BBM bersubsidi.
(Ardi)
