Ringkasan
Kelangkaan LPG 3 kg di Sulawesi Selatan memicu dugaan publik bahwa Pertamina sengaja membatasi pasokan demi mendongkrak penjualan Bright Gas non-subsidi. Selain itu, pembatasan BBM bersubsidi membuat sektor pertanian, perikanan, dan pelaku usaha tertentu turut beralih menggunakan gas bersubsidi tersebut.
Meski tuduhan rekayasa pasokan dinilai kurang rasional secara ekonomi, pengawasan distribusi LPG 3 kg dinilai masih lemah akibat maraknya penggunaan oleh pihak tidak berhak. Kondisi ini membuat masyarakat kelas bawah di berbagai daerah Sulawesi Selatan kesulitan mendapatkan gas bersubsidi.
Zonafaktualnews.com – PT Pertamina (Persero) Reg. VII Jalan Garuda Makassar dituding “mainkan” krisis LPG 3 kg di Sulawesi Selatan.
Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial dan warung kopi, kelangkaan LPG 3 Kg ini disinyalir bukan sekadar masalah distribusi.
Spekulasi yang berkembang di publik menuding adanya tekanan dari korporasi terhadap para agen resmi penyalur energi.
Gas pink non-subsidi (Bright Gas) dikabarkan mengusung target penjualan ketat dengan ancaman sanksi internal jika gagal dihabiskan.
Di sisi lain, kelangkaan solar dan pembatasan BBM bersubsidi secara beruntun diduga turut memicu migrasi paksa konsumen ke tabung gas melon.
Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, hingga usaha komersial yang kesulitan mendapatkan akses bahan bakar mesin akhirnya beralih menyerobot jatah LPG 3 kg demi kelangsungan operasional harian.
Akibat lonjakan penggunaan dari sektor-sektor tersebut, jatah gas untuk rumah tangga menjadi sangat terbatas hingga memicu kelangkaan di pasaran.
Padahal, fakta di lapangan menunjukkan anomali yang mencolok terkait volume penggunaan energi bersubsidi ini.
Berdasarkan data yang dihimpun, pelaku usaha laundry tercatat menggunakan rata-rata paling banyak 20 tabung gas, dengan estimasi mencapai lebih dari 100 pelaku usaha yang beredar di Makassar.
Sementara itu, pelaku usaha kuliner skala menengah memakai sekitar 4 hingga 5 tabung gas melon, nelayan membutuhkan kurang lebih 6 tabung, dan petani menghabiskan sekitar 5 hingga 8 tabung.
Ironisnya, merujuk pada ketentuan resmi Kementerian ESDM, pelaku usaha kuliner serta usaha binatu secara tegas dilarang menggunakan LPG 3 kg bersubsidi karena tidak masuk dalam kategori yang berhak.
Sayangnya, fakta di lapangan membuktikan bahwa masih banyak ditemukan warung makan dan usaha kuliner yang secara bebas menggunakan gas melon tersebut untuk operasional harian.
Menariknya, anomali kelangkaan ini ternyata bersifat eksklusif. Berdasarkan laporan yang dihimpun, di luar wilayah Sulawesi Selatan, krisis dan kelangkaan gas melon sama sekali tidak terjadi, sehingga memperkuat kecurigaan adanya tata kelola distribusi ini.
Jika ditarik pada data empiris dan logika distribusi energi yang objektif, klaim adanya kesengajaan korporasi untuk memicu krisis demi mendongkrak penjualan gas pink harus ditinjau secara proporsional.
Memang benar bahwa Pertamina Patra Niaga memiliki target performa internal bagi jaringan distribusinya, tetapi aturan mengenai penalti sepihak untuk produk non-subsidi tidak memiliki dasar regulasi resmi dari Kementerian ESDM.
- Diduga Genjot Bright Gas, Pertamina Dituding Mainkan Krisis LPG di Sulsel, Benarkah?
- Influencer Tajir Tewas Usai Jalani Suntik “Burung” di Thailand
- LPG 3 Kg Langka, Polda Sulsel Didesak Sikat Penimbun hingga Kios Nakal
- Gara-gara Abu Vulkanik, Pak RT Salah Masuk Rumah Janda
- Sidang Pembunuhan Kodingareng Kuliti Aksi Terdakwa, Saksi Rekam Eksekusi
Selain itu, premis bahwa kelangkaan diciptakan untuk memaksa migrasi pasar memiliki celah logika yang lebar.
Sebagian besar warga pengguna gas hijau di berbagai daerah tersebut memiliki daya beli yang rentan, sehingga secara struktural hampir mustahil beralih secara masif ke Bright Gas yang harganya jauh lebih tinggi.
Memangkas pasokan subsidi secara sengaja justru berisiko memicu gejolak sosial di tengah masyarakat ketimbang mendongkrak omzet gas pink.
Lesunya penjualan produk non-subsidi saat ini jauh lebih rasional dikorelasikan dengan pelemahan daya beli kelas menengah secara makro, bukan karena rekayasa pasokan tabung hijau.
Kendati demikian, kritik pedas warga tetap mengalir bebas di linimasa digital dan perbincangan warkop karena mereka menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya secara langsung.
Sejumlah akun menyoroti betapa sulitnya mencari gas melon di saat alternatif yang tersedia memiliki harga jauh di atas kemampuan dompet rakyat kecil.
Keresahan tersebut kian nyata melalui riuhnya linimasa media sosial, Rabu (9/9/2026).
“Solar susah, tabung melon langka, ujung-ujungnya kita dipaksa beralih ke gas pink, luar biasa strategi bisnis Pertamina,” kritik salah satu komentar netizen di media sosial saat mengomentari postingan kelangkaan LPG 3 Kg di Sulsel.
Senada dengan hal tersebut, warganet lainnya menyentil keras kebijakan di lapangan.
“Logika bisnis macam apa ini? Subsidi ditekan, barang disembunyikan, sementara di luar Sulsel tak ada semacam ini,” timpalnya.
Sementara itu, pengguna akun lainnya mempertanyakan efektivitas pengawasan distribusi energi di daerah.
“Katanya dilarang untuk usaha kuliner, tapi warung-warung makan bebas pakai terus. Giliran warga mau masak tabung kosong melompong,” tulisnya geram.
“Polda Sulsel, Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar harus segera turun periksa Pertamina, agen-agen, dan juga para penimbun gas beri jerat hukum,” ungkap netizen lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Pertamina (Persero) Reg. VII Jalan Garuda Makassar yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan tuntas terkait isu tekanan target maupun dugaan rekayasa pasokan tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya.
Terlepas dari berbagai bantahan dan rasionalisasi tersebut, warga di Makassar, Gowa, Maros, Sidrap, dan Bone tetap harus mengorbankan waktu berjam-jam hanya untuk mengantre demi mendapatkan tabung gas bersubsidi yang kian sulit dijangkau.
(Id Amor)
