Sri Mulyani Respon Kritikan JK Soal Utang Pemerintah

Rabu, 24 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Kolase : Sri Mulyani dan Jusuf Kalla

i

Foto Kolase : Sri Mulyani dan Jusuf Kalla

Zonafaktualnews.com – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik soal utang pemerintah.

JK meminta pemerintah harus membayar utang sekitar Rp1.000 triliun per tahun.

Penyampaian JK itu disampaikan dalam acara Milad PKS ke-21

ADVERTISEMENT

Klik untuk Hubungi via WhatsApp

Klik gambar untuk terhubung ke WhatsApp

SCROLL TO RESUME CONTENT

JK menyebutkan pembayaran utang di era Pemerintahan Presiden Jokowi sangat besar.

Bahkan kata JK sangat tertinggi sepanjang sejarah. Jumlahnya juga sama.

“Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka,” kata JK.

BACA JUGA :  Ganjar Kampanye Terselubung di Masjid, Bawaslu Sebut Tak Melanggar

Merespon kritikan JK, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa nilai tersebut tertinggi sepanjang sejarah.

Pembayaran utang pemerintah sampai saat masih terjaga dengan baik dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Sri Mulyani tidak membenarkan ataupun menampik apakah pembayaran utang tiap tahunnya mencapai hingga Rp1.000 triliun.

“Kita kalau lihat dari data dan pengelolaan utang tiap tahun kita, utang itu kan ada beberapa jangka waktunya,

Pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN dan itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun,

BACA JUGA :  Rocky Gerung Sebut Jokowi Bajingan Tolol, Begini Arti Menurut KBBI

Itu yang kita lakukan,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (23/5/2023).

Ia menekankan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk utang, yang penting adalah dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Di mana, kata dia bahwa sebelum jatuh tempo, utang bisa dibayar.

“Yang paling penting prinsipnya, yang jatuh tempo bisa dibayar,” imbuhnya.

Selain itu, ia menekankan untuk utang Indonesia tidak hanya pembayaran yang lancar.

BACA JUGA :  Pembunuh Pengantin Baru Syahrani Dicokok Polisi

Namun, jumlahnya yang meski saat ini tinggi, tapi masih jauh di bawah ambang batas utang yang ditetapkan UU Keuangan Negara, yakni 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Maret 2023, posisi utang pemerintah tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun.

Rasio utang ini tercatat sebesar 39,17 terhadap PDB. Sedangkan, pembayaran bunga utang sepanjang 2022 (Januari-Desember) tercatat sebesar Rp386,34 triliun.

“Kemudian beban utangnya tetap manageable. Itu yang masuk dalam sustainabilitas,” pungkasnya.

Editor : Isal

Berita Terkait

Sri Mulyani Tegaskan Efisiensi Anggaran Akan Berlanjut hingga 2026
Dolar Anjlok di Google, Pasar Keuangan Kena Prank?
Badko HMI Sulsel Dorong Akselerasi Ekonomi UMKM lewat Makan Siang Gratis
Sri Mulyani Beberkan Rapor Merah APBN 2024, Tekor Rp507,8 Triliun
PPN 12 Persen Dikenakan pada Transaksi Digital di Google, Apple, dan Tokopedia
Prabowo Jamin Kebutuhan Pokok Tetap Bebas PPN hingga Tahun Depan
PPN 12 Persen Mulai Berlaku Januari 2025, Sembako Tetap Nol Persen
Tembakau Semakin Mahal, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Rokok di 2025

Berita Terkait

Jumat, 14 Februari 2025 - 01:13 WITA

Sri Mulyani Tegaskan Efisiensi Anggaran Akan Berlanjut hingga 2026

Minggu, 2 Februari 2025 - 10:08 WITA

Dolar Anjlok di Google, Pasar Keuangan Kena Prank?

Rabu, 8 Januari 2025 - 17:18 WITA

Badko HMI Sulsel Dorong Akselerasi Ekonomi UMKM lewat Makan Siang Gratis

Senin, 6 Januari 2025 - 14:25 WITA

Sri Mulyani Beberkan Rapor Merah APBN 2024, Tekor Rp507,8 Triliun

Kamis, 2 Januari 2025 - 21:41 WITA

PPN 12 Persen Dikenakan pada Transaksi Digital di Google, Apple, dan Tokopedia

Berita Terbaru

Coretan Dinding Tagar #AdiliJokowi Semakin Menguat

Nasional

Rakyat Muak, Coretan #AdiliJokowi Tembus Setiap Dinding Kota

Senin, 17 Feb 2025 - 21:16 WITA