Sri Mulyani Respon Kritikan JK Soal Utang Pemerintah

Rabu, 24 Mei 2023 - 08:22 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Foto Kolase : Sri Mulyani dan Jusuf Kalla

Foto Kolase : Sri Mulyani dan Jusuf Kalla

Zonafaktualnews.com – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik soal utang pemerintah.

JK meminta pemerintah harus membayar utang sekitar Rp1.000 triliun per tahun.

Penyampaian JK itu disampaikan dalam acara Milad PKS ke-21

JK menyebutkan pembayaran utang di era Pemerintahan Presiden Jokowi sangat besar.

Bahkan kata JK sangat tertinggi sepanjang sejarah. Jumlahnya juga sama.

“Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka,” kata JK.

Merespon kritikan JK, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa nilai tersebut tertinggi sepanjang sejarah.

BACA JUGA :  Owner Dian Saraswati Disupport dr Oky, Bersinar di Tengah Skandal Skincare Berbahaya

Pembayaran utang pemerintah sampai saat masih terjaga dengan baik dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Sri Mulyani tidak membenarkan ataupun menampik apakah pembayaran utang tiap tahunnya mencapai hingga Rp1.000 triliun.

“Kita kalau lihat dari data dan pengelolaan utang tiap tahun kita, utang itu kan ada beberapa jangka waktunya,

Pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN dan itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun,

BACA JUGA :  Pemerintah Tetapkan 1 Syawal Jatuh Pada 22 April 2023

Itu yang kita lakukan,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (23/5/2023).

Ia menekankan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk utang, yang penting adalah dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Di mana, kata dia bahwa sebelum jatuh tempo, utang bisa dibayar.

“Yang paling penting prinsipnya, yang jatuh tempo bisa dibayar,” imbuhnya.

Selain itu, ia menekankan untuk utang Indonesia tidak hanya pembayaran yang lancar.

Namun, jumlahnya yang meski saat ini tinggi, tapi masih jauh di bawah ambang batas utang yang ditetapkan UU Keuangan Negara, yakni 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).

BACA JUGA :  Luhut Minta Dana LSM Diaudit, Rizal Ramli : Munafik Sok Pahlawan

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Maret 2023, posisi utang pemerintah tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun.

Rasio utang ini tercatat sebesar 39,17 terhadap PDB. Sedangkan, pembayaran bunga utang sepanjang 2022 (Januari-Desember) tercatat sebesar Rp386,34 triliun.

“Kemudian beban utangnya tetap manageable. Itu yang masuk dalam sustainabilitas,” pungkasnya.

Editor : Isal

Berita Terkait

Sentimen Negatif Meledak! Saham Bank Mandiri Tergerus Isu Rekening Pati
Media Belanda Gulirkan Isu Indonesia Bangkrut, Prabowo Singgung “Londo Ireng”
Pertamina Pangkas Harga BBM Juli 2026, Ini Daftar Terbaru di Seluruh Provinsi
Bukan Prank! Pertamax Tembus Rp16.250, Pertalite dan Biosolar Belum Ikut Gila
Nilai Tukar Rupiah Jeblok ke Rp17.730, Menkeu Purbaya Pasang Badan Kejar Target
Rupiah Makin Meriang, Klaim Ekonomi Kuat Prabowo Digilas Dolar yang Menggila
Rupiah Anjlok hingga Tembus Level Terburuk Sepanjang Sejarah, Ini Penyebabnya
Harga Minyakita Dibayangi Sinyal Kenaikan, Zulhas Jadi Bulan-bulanan Warganet

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 02:29 WITA

Sentimen Negatif Meledak! Saham Bank Mandiri Tergerus Isu Rekening Pati

Minggu, 2 Agustus 2026 - 15:51 WITA

Media Belanda Gulirkan Isu Indonesia Bangkrut, Prabowo Singgung “Londo Ireng”

Kamis, 2 Juli 2026 - 15:34 WITA

Pertamina Pangkas Harga BBM Juli 2026, Ini Daftar Terbaru di Seluruh Provinsi

Rabu, 10 Juni 2026 - 14:55 WITA

Bukan Prank! Pertamax Tembus Rp16.250, Pertalite dan Biosolar Belum Ikut Gila

Selasa, 26 Mei 2026 - 01:52 WITA

Nilai Tukar Rupiah Jeblok ke Rp17.730, Menkeu Purbaya Pasang Badan Kejar Target

Berita Terbaru