Ringkasan
Sejumlah organisasi mahasiswa Cipayung Plus Makassar menggelar aksi di depan DPRD Sulsel dan mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Gubernur BI Perry Warjiyo mundur. Mereka menyoroti pelemahan rupiah, yang dinilai mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi dan berpotensi menaikkan harga serta memicu PHK.
Aksi itu juga mengkritik kebijakan dan program pemerintah, termasuk tata kelola Badan Gizi Nasional, pendidikan, ketenagakerjaan, dan reformasi aparat. Massa menegaskan akan kembali turun dengan jumlah lebih besar untuk mengawal isu ekonomi nasional.
Zonafaktualnews.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, didesak mundur dari jabatannya dalam aksi unjuk rasa Cipayung Plus Kota Makassar di depan Kantor DPRD Sulsel, Jumat (19/6/2026).
Desakan tersebut mencuat seiring pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai menjadi indikator memburuknya kondisi ekonomi nasional dan semakin membebani kehidupan masyarakat.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 WITA itu diikuti oleh PMKRI, PMII, GMNI, GMKI, LMND, IMM, IMM Makassar Timur, dan KAMMI.
Massa aksi membawa berbagai tuntutan, mulai dari evaluasi kebijakan ekonomi nasional, reformasi kelembagaan, hingga pergantian pejabat negara yang dianggap gagal menjaga stabilitas ekonomi.
Sorotan utama massa tertuju pada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang, menurut mereka, telah bergerak di kisaran Rp17.900 hingga Rp18.000 per dolar AS.
Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan sinyal melemahnya fondasi ekonomi nasional.
Cipayung Plus Kota Makassar menilai tekanan terhadap rupiah dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik, mulai dari ketegangan geopolitik, penguatan dolar AS, arus keluar modal asing, hingga menurunnya kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.
Massa aksi memperingatkan bahwa pelemahan rupiah berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak, lonjakan harga pangan dan bahan baku industri, meningkatnya biaya pendidikan dan layanan kesehatan yang bergantung pada impor, hingga memperbesar risiko pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor.
Ketua PMII Cabang Makassar sekaligus jenderal lapangan, Hariandi, menegaskan pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi yang dijalankan saat ini.
“Kami meminta Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dan lebih fokus pada penyelesaian persoalan fundamental yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujar Hariandi.
Senada dengan itu, Ketua PMKRI Cabang Makassar, Michael Angelo Tandiayuk, menyebut aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat serta mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat banyak,” ungkapnya.
Selain isu ekonomi makro, massa juga menyoroti pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah. Ketua GMNI Cabang Makassar, Royntus A. Abu, mengkritik tata kelola dan kinerja Badan Gizi Nasional yang dinilai belum menunjukkan efektivitas dan transparansi.
- Bongkar Dugaan Korupsi Rp2,3 Miliar, Ketua GRH Laporkan Dispora Makassar
- Jaringan BSS VinFast di Gowa-Maros Hanya Omon-omon, Konsumen Kecewa
- 2 Pelangsir Disikat, Operator-SPBU ‘Dilindungi’, Polres Parepare Tebang Pilih?
- Diduga Rugikan Negara, Dana Hibah KORMI Makassar 1,5 M Dilapor ke Kejati
- Praktisi Hukum Desak Evaluasi Total K3 Usai Lima Jurnalis Gugur di Krakatau
Ketua GMKI Cabang Makassar, Febri Tiring, menegaskan evaluasi terhadap lembaga tersebut perlu dilakukan apabila ditemukan persoalan tata kelola di lapangan.
Menurutnya, Badan Gizi Nasional dibentuk untuk menjawab persoalan mendasar terkait ketahanan dan kualitas gizi masyarakat. Namun, jika pelaksanaannya minim transparansi, evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan lembaga menjadi langkah yang layak dipertimbangkan.
Desakan paling keras disampaikan Ketua Eksekutif Kota LMND Makassar, Nur Alif.
Dalam orasinya, ia meminta pemerintah segera mencopot Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia serta mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
“Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kebijakan yang mampu memperkuat produksi nasional dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Negara harus membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan berdaulat, bukan sekadar memperbesar belanja negara tanpa arah transformasi yang jelas,” bebernya.
Ketua IMM Cabang Makassar, Firman Karim, turut menyoroti persoalan pendidikan. Ia menyebut masih banyak sekolah mengalami kerusakan, kekurangan tenaga pengajar, serta keterbatasan sarana belajar.
Menurut Firman, mahalnya biaya pendidikan juga masih menjadi beban masyarakat. Di sisi lain, anggaran pendidikan dinilai berpotensi tergerus untuk program di luar sektor pendidikan.
Sementara itu, Ketua IMM Makassar Timur, Raihan Renanda H., mendorong adanya reformasi menyeluruh terhadap aparat negara agar kembali menjalankan fungsi utama sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Ia menekankan pentingnya penguatan profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Ketua PD KAMMI Makassar, Muhammad Ilham, menambahkan bahwa persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian serius mahasiswa.
Tingginya angka pengangguran, maraknya pemutusan hubungan kerja, hingga sulitnya lulusan perguruan tinggi memperoleh pekerjaan dinilai menjadi tantangan yang harus segera diatasi pemerintah.
Menutup aksi, Cipayung Plus Kota Makassar menegaskan desakan agar Menkeu dan Gubernur BI mundur dari jabatannya tidak akan berhenti pada aksi kali ini.
Massa memastikan akan kembali dengan jumlah peserta yang lebih besar untuk terus mengawal isu pelemahan rupiah dan kebijakan ekonomi nasional.
“Kami memberikan catatan kepada DPRD Sulsel, aksi kami bukanlah seremonial dan momentum saja, kami akan kembali dan membawa massa lebih banyak untuk menyuarakan isu-isu yang kami bawa,” pungkasnya.
(Pandi/ID)
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
