Zonafaktualnews.com – PDIP memberikan respons keras terhadap pernyataan KPK yang membuka peluang untuk memeriksa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, dengan tegas membantah adanya keterkaitan Megawati dengan kasus Harun Masiku, meskipun tokoh tersebut merupakan kader PDIP.
Said bahkan menegaskan bahwa tidak ada urgensi bagi Megawati untuk dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut.
“Kami tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ibu Ketua Umum,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya yang diterima media pada Senin (30/12/2024).
Said juga mengecam upaya pihak-pihak tertentu yang dianggapnya sedang menggiring opini untuk menyeret Megawati dalam pusaran kasus yang dialami Hasto.
Sebaliknya, ia meminta KPK untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan adanya intrik politik dalam penetapan status hukum Hasto.
“Terhadap sanksi sejumlah pihak tentang tindakan KPK memutuskan status hukum terhadap Mas Hasto karena ada intervensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK agar maruah KPK terjaga dengan baik,” tambahnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, mengungkapkan bahwa pemanggilan saksi, termasuk kemungkinan Megawati, sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.
“Apabila diperlukan, kemungkinan itu akan ada,” ujar Tessa pada Jumat (27/12/2024).
Pernyataan ini kemudian memicu gelombang protes dari pihak PDIP, yang menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk menciptakan kegaduhan politik menjelang tahun pemilu.
Kasus yang menimpa Hasto Kristiyanto sendiri bermula dari keterlibatannya dalam jaringan kasus Harun Masiku, yang hingga kini masih menjadi buronan.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News
