Opini: Dipandang Seperti Semut, Menggigit Seperti Harimau

Minggu, 22 September 2024 - 09:53 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Opini: Dipandang Seperti Semut, Menggigit Seperti Harimau

Ilustrasi Stop Intimidasi Wartawan

Di tengah dinamika kehidupan sosial dan politik, sering kali ada isu-isu yang dianggap sepele, seperti semut yang merayap di sekitar kita.

Namun, ketika kita mengabaikan keberadaannya, semut itu dapat menggigit dengan kekuatan yang tak terduga—seperti harimau yang mengancam.

Kasus intimidasi terhadap wartawan Heri Siswanto adalah salah satu contoh nyata bagaimana ancaman kecil dapat berkembang menjadi masalah serius yang mempengaruhi kebebasan pers dan demokrasi kita.

Ketika Heri memberitakan dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Bone, tindakannya mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang.

Namun, respons yang diterimanya—termasuk intimidasi dan pemindahan mendadak istrinya—menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap laporan tersebut tidak bisa dianggap enteng. Seolah-olah pihak-pihak yang merasa terancam mencoba mengeliminasi suara kritis dengan cara-cara yang tidak adil.

BACA JUGA :  Annar Salahuddin Sampetoding Diduga Otak Sindikat Uang Palsu di Kampus UIN Makassar

Intimidasi terhadap jurnalis seperti Heri menciptakan efek jera yang dapat merusak ekosistem informasi yang sehat. Ketika wartawan merasa terancam, mereka mungkin enggan melaporkan kebenaran, yang pada akhirnya merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan informasi yang akurat dan transparan.

Dalam konteks ini, ancaman terhadap satu wartawan adalah ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan hak publik untuk tahu.

Dukungan yang datang dari organisasi pers seperti DPD PJI Sulsel dan SEKAT-RI menjadi krusial dalam situasi seperti ini. Mereka memahami bahwa tindakan intimidasi bukan hanya sekadar masalah individu, tetapi juga serangan terhadap pilar-pilar demokrasi.

BACA JUGA :  SIM Resmi Terbentuk, Perlindungan Hak Jurnalis dan Kebebasan Pers Jadi Prioritas

Dengan bersuara dan mengawal kasus ini, mereka menunjukkan bahwa ketika satu suara dipandang seperti semut, kekuatan kolektifnya bisa menggigit seperti harimau.

Mutasi Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian, mencerminkan respon terhadap tekanan publik. Namun, kita tidak boleh terlena oleh perubahan ini. Keadilan bagi wartawan harus menjadi prioritas, dan semua pihak perlu berkomitmen untuk mencegah terulangnya intimidasi semacam ini di masa depan.

Kesadaran masyarakat untuk melindungi kebebasan pers harus terus dikedepankan, karena tanpa perlindungan itu, kita semua berisiko kehilangan akses terhadap informasi yang benar dan objektif.

Dalam menghadapi situasi ini, mari kita ingat bahwa suara yang awalnya dipandang sepele bisa menjadi kekuatan yang menggigit dengan sangat keras.

BACA JUGA :  Kapolda Sulsel Dimutasi, Irjen Pol Andi Rian Pindah ke Sumsel

Kita harus bersatu untuk melawan segala bentuk intimidasi, menjaga kebebasan pers, dan memastikan bahwa setiap wartawan yang berani melaporkan kebenaran mendapat perlindungan yang layak.

Hanya dengan cara ini kita dapat menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa suara kebenaran tidak akan pernah dibungkam.

 

Oleh : Ibhe Ananda
Ketua Umum SEKAT-RI
Makassar, Minggu 22 September 2024
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

Transisi Kepemimpinan UNM : Inklusifitas, Integritas, dan Resolutif
LBH Anak Rakyat: Ketika Hukum Harus Hadir untuk Rakyat
Integritas Pejabat Publik dan Misteri Gelar Akademik Anggota DPRD Makassar
Menguji Wajah Penegakan Hukum dalam Kasus Pejabat Publik
Ironi Perundungan Berdalih Artikulasi, LCC Bukan Tempat Menghakimi Anak Didik
Matinya Nalar di Panggung Pilar, Ketika Jawaban Benar Siswa Dihukum Minus 5
Narkoba Bukan Sekadar Kejahatan, tapi Neo-Kolonialisme Hancurkan Generasi
Belajar Syukur dari Negeri yang Terluka Perang

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 18:05 WITA

Transisi Kepemimpinan UNM : Inklusifitas, Integritas, dan Resolutif

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 19:20 WITA

LBH Anak Rakyat: Ketika Hukum Harus Hadir untuk Rakyat

Rabu, 22 Juli 2026 - 19:39 WITA

Integritas Pejabat Publik dan Misteri Gelar Akademik Anggota DPRD Makassar

Jumat, 22 Mei 2026 - 13:03 WITA

Menguji Wajah Penegakan Hukum dalam Kasus Pejabat Publik

Jumat, 15 Mei 2026 - 00:47 WITA

Ironi Perundungan Berdalih Artikulasi, LCC Bukan Tempat Menghakimi Anak Didik

Berita Terbaru