Jokowi Dinilai Abuse of Power ke Pj Kepala Daerah, Pakar: Pantas Dimakzulkan

Kamis, 18 Januari 2024 - 17:08 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Jokowi Dinilai Abuse of Power ke Pj Kepala Daerah, Pakar: Pantas Dimakzulkan

Jokowi Dinilai Abuse of Power ke Pj Kepala Daerah, Pakar: Pantas Dimakzulkan

Zonafaktualnews.com – Analis Politik sekaligus CEO dan Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengaku sudah lama merasa khawatir akan ketidaknetralan Pj kepala daerah, baik yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Nah sumber kekuasaan Plt adalah Presiden dan menteri. Jadi ada potensi Pj itu disalahgunakan, untuk kepentingan politik elektoral oleh capres atau oleh presiden yang sedang berkuasa berpotensi untuk melakukan abuse of power (Penyalahgunaan kekuasaan),” kata Pangi kepada wartawan di Jakarta. Rabu (17/1/2024)

Ia menyebut tentu hal ini sangat mungkin dilakukan, mengingat putra presiden, Gibran Rakabuming Raka turut bertarung di Pilpres 2024.

“Pj kepala daerah ini rawan disalahgunakan, karena sumber kekuasaan, legitimasi kekuasaannya bukan dari rakyat, tapi dari presiden,” ujarnya.

BACA JUGA :  Buni Yani Sebut Sakit Kulit Jokowi Bentuk Azab atas Kekejaman Politik

Maka, tutur Pangi, wajar saja jika muncul sekelompok masyarakat yang menginginkan agar Presiden Jokowi dimakzulkan.

“Saya pikir wajar juga pandangan publik mengatakan supaya pemilu ini fair, tidak diskriminatif, lapangannya datar, tidak becek ya Presiden Jokowi-nya harus dimakzulkan,” jelasnya.

“Karena ada potensi kelewatan ya partisan semuanya aparatnya, kemudian penyelenggara pemilu, pengawas pemilunya, kemudian dianggap partisan juga oleh publik maksudnya dalam konteks diskriminatif ya tidak proporsional,” lanjutnya.

Soal dugaan Pj kepala daerah disalahgunakan, menurutn dia, bukan isapan jempol semata melainkan dilakukan secara terang-benderang, yakni adanya mobilisasi perangkat kepala desa untuk memilih salah satu paslon.

BACA JUGA :  Geger, Video Sekda Takalar Kampanyekan Cawapres 02

“Jadi intimidasi, kemudian merongrong aparat supaya tidak netral, ini juga memang mengganggu ya, membuat demokrasi kita menjadi kelam ya,” ucap dia.

“Oleh karena itu, ya presiden harus kembali pada track-nya, karena memang saya sudah yakin juga ketika anak presidennya maju, ya sulit untuk presiden tidak bersifat partisan,” pungkas Pangi.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Pj kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dicopot karena tidak mau berpihak ke pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

Menurutnya, kepala daerah yang dicopot itu diminta untuk berpihak ke Prabowo-Gibran. Meski demikian, mereka tetap ingin independen menjelaskan tugasnya.

BACA JUGA :  Tagar Adili Jokowi Menggema, Warganet Desak Aparat Segera Bertindak

Dia meyakini tindakan-tindakan intimidasi yang digunakan oleh kubu Prabowo-Gibran seperti mencopot Pj kepala daerah tidak akan berpengaruh.

Sebab, masyarakat Indonesia yang menyaksikan berbagai intimidasi malah akan berbalik melawan Prabowo-Gibran.

“Ada Pj-pj yang sebenarnya netral tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02 (Prabowo-Gibran), itu diganti. Itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur,” ujar Hasto di Jakarta

 

 

Editor : Id Amor

Berita Terkait

KPK Siap Terbitkan Surat Jemput Paksa Nusron Wahid yang Masih Ngumpet
KPK Tolak “Bisikan” Luhut ke Prabowo Soal Penghapusan Kerugian Negara
Letkol Arman Ditahan Buntut Rumah Dinas TNI di Cijantung Jadi Markas Judol
Karhutla Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Menko Polkam Sebut RI Masih Sanggup
2 Kali Ngumpet dari Panggilan KPK, Nusron Wahid Terancam Dijemput Paksa
Indonesia Terancam Digugat Malaysia, Imbas Kabut Asap Karhutla Makin Parah
Pengamat Peringatkan Risiko “People Power Di-Nepal-kan” Jika Gibran Tak Mundur
Minta Gibran Lengser, Rocky Bak Kerbau Dicocok Hidungnya Usai Disemprot Bakom