Jokowi Dinilai Abuse of Power ke Pj Kepala Daerah, Pakar: Pantas Dimakzulkan

Kamis, 18 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jokowi Dinilai Abuse of Power ke Pj Kepala Daerah, Pakar: Pantas Dimakzulkan

Jokowi Dinilai Abuse of Power ke Pj Kepala Daerah, Pakar: Pantas Dimakzulkan

Zonafaktualnews.com – Analis Politik sekaligus CEO dan Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengaku sudah lama merasa khawatir akan ketidaknetralan Pj kepala daerah, baik yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Nah sumber kekuasaan Plt adalah Presiden dan menteri. Jadi ada potensi Pj itu disalahgunakan, untuk kepentingan politik elektoral oleh capres atau oleh presiden yang sedang berkuasa berpotensi untuk melakukan abuse of power (Penyalahgunaan kekuasaan),” kata Pangi kepada wartawan di Jakarta. Rabu (17/1/2024)

Ia menyebut tentu hal ini sangat mungkin dilakukan, mengingat putra presiden, Gibran Rakabuming Raka turut bertarung di Pilpres 2024.

“Pj kepala daerah ini rawan disalahgunakan, karena sumber kekuasaan, legitimasi kekuasaannya bukan dari rakyat, tapi dari presiden,” ujarnya.

Maka, tutur Pangi, wajar saja jika muncul sekelompok masyarakat yang menginginkan agar Presiden Jokowi dimakzulkan.

“Saya pikir wajar juga pandangan publik mengatakan supaya pemilu ini fair, tidak diskriminatif, lapangannya datar, tidak becek ya Presiden Jokowi-nya harus dimakzulkan,” jelasnya.

“Karena ada potensi kelewatan ya partisan semuanya aparatnya, kemudian penyelenggara pemilu, pengawas pemilunya, kemudian dianggap partisan juga oleh publik maksudnya dalam konteks diskriminatif ya tidak proporsional,” lanjutnya.

Soal dugaan Pj kepala daerah disalahgunakan, menurutn dia, bukan isapan jempol semata melainkan dilakukan secara terang-benderang, yakni adanya mobilisasi perangkat kepala desa untuk memilih salah satu paslon.

BACA JUGA :  Ironi, RI Negara Agraris Kekurangan Stok Beras

“Jadi intimidasi, kemudian merongrong aparat supaya tidak netral, ini juga memang mengganggu ya, membuat demokrasi kita menjadi kelam ya,” ucap dia.

“Oleh karena itu, ya presiden harus kembali pada track-nya, karena memang saya sudah yakin juga ketika anak presidennya maju, ya sulit untuk presiden tidak bersifat partisan,” pungkas Pangi.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Pj kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dicopot karena tidak mau berpihak ke pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

BACA JUGA :  Jokowi Dituding Sogok Ormas Keagamaan Terkait Kebijakan IUP

Menurutnya, kepala daerah yang dicopot itu diminta untuk berpihak ke Prabowo-Gibran. Meski demikian, mereka tetap ingin independen menjelaskan tugasnya.

Dia meyakini tindakan-tindakan intimidasi yang digunakan oleh kubu Prabowo-Gibran seperti mencopot Pj kepala daerah tidak akan berpengaruh.

Sebab, masyarakat Indonesia yang menyaksikan berbagai intimidasi malah akan berbalik melawan Prabowo-Gibran.

“Ada Pj-pj yang sebenarnya netral tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02 (Prabowo-Gibran), itu diganti. Itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur,” ujar Hasto di Jakarta

 

 

Editor : Id Amor

Berita Terkait

Tak Lagi Kelola Gizi, Dadan Hindayana Kini “Dipromosi” Jadi Tahanan Kejagung
Pencopotan Dadan Tak Cukup, Netizen: “Usut Korupsi BGN dan Tangkap Si Botak”
Jalur Tikus Impor Terbongkar, KPK Sisir 20 Forwarder dalam Skandal Bea Cukai
Tiga Kekeliruan Fatal Klaim “APBN Setara Baitul Mal Modern”
Ironis! APBN “Disembelih” Atas Nama Kurban Rakyat, Narasi Efisiensi Runtuh
Tak Terima Disebut “Suku Barbar”, Warga Minang Laporkan Abu Janda ke Bareskrim
Pertamina Pastikan Narasi Larangan Pertalite Merek Mobil Tertentu Hoaks
Dipolitisasi di Film Pesta Babi, Pejuang Lingkungan Balik Arah Dukung Food Estate

Berita Terkait

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:00 WITA

Tak Lagi Kelola Gizi, Dadan Hindayana Kini “Dipromosi” Jadi Tahanan Kejagung

Rabu, 3 Juni 2026 - 15:06 WITA

Pencopotan Dadan Tak Cukup, Netizen: “Usut Korupsi BGN dan Tangkap Si Botak”

Selasa, 2 Juni 2026 - 02:43 WITA

Jalur Tikus Impor Terbongkar, KPK Sisir 20 Forwarder dalam Skandal Bea Cukai

Kamis, 28 Mei 2026 - 14:35 WITA

Tiga Kekeliruan Fatal Klaim “APBN Setara Baitul Mal Modern”

Kamis, 28 Mei 2026 - 03:32 WITA

Ironis! APBN “Disembelih” Atas Nama Kurban Rakyat, Narasi Efisiensi Runtuh

Berita Terbaru