Padahal saat itu 26 April 2023, Gibran tak cocok usia sesuai persyaratan PKPU untuk mendaftar peserta bakal capres/ wapres di KPU.
Pendek cerita, Jokowi bermodalkan bantuan barter politik dan hukum serta cawe-cawe, dan melalui jalur sang Adik semenda di MK yang lama memang sepertinya sudah Ia persiapkan sebagai back up hukum, jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Dan hasilnya sesuai data empirik, walau Gibran tersandung kendala putusan MKMK. Namun para Cs. Jokowi di KPU tetap welcome, “selamat datang dan nyaman.”
Kini sang tokoh bangsa Megawati, eks induk semang sudah kobarkan perang, dalam bentuk pernyataan, dirinya oposan kepada sang petugas partai yang jabatannya RI.1 juga kepada bakal pemerintahan ke depan.
Ucap kata, jika menggunakan satire, marahnya eks induk semang kepada Jokowi, ibarat ditempelkan termometer ke tubuh tokoh bangsa ini, jarum termometer bisa jadi menunjukan suhu derajat yang lebih panas kepada Jokowi dibanding kepada SBY.
Tapera dan Beban IKN
Narasi Hasto yang substansial menyangkut hujatan kepada IKN, tentu dari “kacamata alibi politik,” akan memperkuat imbas kekisruhan politik dan kekuasaan dan kekuatan Jokowi, lalu berimplikasi mundurnya kepala otoritas IKN dan wakilnya, sehingga bertambah kuatnya prediksi politik dari penulis sebagai pengamat, nampak ada indikasi.
“Prabowo bakal Presiden RI mulai ogah-ogahan mendukung projek IKN”, sehingga mesti diajak paksa oleh Jokowi yang lalu prematur mengumumkan, “bahwa mereka berdua, akan memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus di IKN” dan membagi tugas untuk upacara di Jakarta akan dihadiri Wapres Makruf Amin dan bakal capres Gibran Bin Joko Widodo.
Ini seolah sebagai tanda Prabowo tetap setia kepada dirinya dan kepada program IKN. Bagi pengamat politik, ini justru semakin menunjukan kejelasan tanda-tanda pemaksaan oleh Jokowi yang tekena gejala-gejala power syndrome, dan rasa takut eksistensi sinyal warna warni TAPERA/Tabungan Perumahan Rakyat
Yang indikasinya “mulai redup melalui sinyal statemen keberatan dari Prabowo,” kemudian diikuti kekhawatiran Jokowi dirinya akan ditinggalkan Prabowo pasca sertijab 20 Oktober ?
Sehingga Jokowi butuh pengakuan publik untuk menepis, melalui demo atraksional politik picisan (mudah terbaca), melalui langkah politik penetrasi kepada Prabowo, agar tetap mendukung program (mercusuar) IKN yang tak populer.
Selainnya banyak ekonom berprediksi, bahwa program IKN bakal keblangsak, dikuti suara rakyat yang banyak berharap kepada Prabowo akan menolak atau menangguhkan projek IKN untuk sementara, menyusul keberatannya terhadap TAPERA.
Dan nyata terawang perekonomian negara saat ini dan ke depan, tidak meroket, dan garis kemiskinan ekstrim yang bakal 0 % di tahun 2024 tidak sesuai dengan janji-janji Jokowi, maka terlebih jika dihubungkan dengan kinerja Prabowo tentu Prabowo sebagai RI bakal kesulitan, menyelesaikan program IKN yang butuh utangan tak henti.
Jika sampai finishing, tentu menjadi beban perekonomian negara, selain tak jelas juntrungan arahnya. Lalu berdampak kinerja yang sepele kebutuhan rakyat pun akan terbengkalai, termasuk program makan siang gratis yang sudah menjadi kontrak sosial politik, yang kini sudah dirubah menjadi sarapan pagi gratis, dan juga dalam kondisi kebingungan program minum susu sapi yang akan diubah sumbernya dari tetek sapi ke kacang kedelai atau jenis nabati lainnya.
Dan program besar milik Prabowo sendiri pun yang belum disampaikan, diyakini pasti ada, prinsip seorang Prabowo tentunya untuk menjadi seorang presiden yang tertunda selama dua kali (10 Tahun), pasti punya gagasan besar tuk negara ini, bukan demi jabatan RI 1 sekedar mengerjakan residu karya Jokowi yang sulit berlanjut, dan absurd tuk sekedar didaur ulang.
Tentu saja Problematika politik ini, membuat pening Jokowi lalu mentok ke level power syndrome-nya.
Maka kembali teriakan Histeris Harun Masiku bagai diam-diam namun bargaining kepada sebuah kekuatan, dan bakal berbuah ancaman yang dipresentasikan sebagai wujud “teriakan keras berisi tudingan berikut data disertai banyak bukti-bukti dan kualitatif”
Dan bakal dipersembahkan dihadapan pers luar negeri/dan domestik melalui tanah lapang publik, atau “pulangkan dirinya segera ke tanah air secara aman tanpa hujatan beserta segala bentuk intimidasi”
Berikut selesaikan tuntas kasusnya dengan pola ex aequo et bono, atau hukuman untuk dirinya dikenakan seringan-ringannya, hukuman yang cukup sekedar formalitas, atau kamuflase hukuman. Karena dirinya sudah cukup menderita sama dengan dipenjara sekian lama.
Dan yang sebenarnya “dia pun dilarikan bukan melarikan diri, bukan tak bisa ditangkap, ‘bahkan bisa jadi selalu say hallo serta calling-callingan’ yang bukti-bukti ada terdapat di sebuah Handphone”.
Maka ketika satu paket, andai Mega dan Hasto kalah gertak, atau ketemu solusi dalam wujud nice politics, sambil waktu yang bergulir, ke arah jam 20 Oktober 2024. Kemudian ada fakta Jokowi berhasil dimediasi oleh “makelar politik KPK.” melalui Hasto dan atau Mega yang re-statemen, yang intinya, memberi dukungan mereka (PDIP) kepada program projek IKN.
Maka mutatis mutandis, meng-anulir pernyataan Hasto pra panggilan KPK. yang sempat “berteriak sampai urat lehernya kelihatan” yang narasinya menyengat ubun-ubun sang presiden yang gagal wacana 3 periode
Seperti kata Hasto yang sebelumnya mendukung gagasan program IKN namun berbalik menghujat, yang isi statemennya jika dimaknai secara etimologi; “memangnya hebat kalau bangun IKN ? atau kira-kira analoginya, : “IKN bukan sesuatu prestisius, sama sekali bukan prestasi, gak ada hebatnya !”.
Maka andai ada lahir re-statemen dukungan kembal kepada IKN, polemik eks ketum Partai PDIP dan Sekjennya terhadap eks petugas partai, akan mereda, ditutup dengan adegan berpelukan mirip bocah film kartun, teletubbies. Lalu agenda ancam mengancam dengan “memperalat KPK” pun selesai.
Selebihnya melihat geologi politik kontemporer, amat tak mungkin KPK berani beresiko menahan Mega dan Hasto, secara bersamaan ke dalam sel KPK.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya





















