KPK Berpolitik Praktis
Peristiwa hukum yang ditayangkan oleh KPK merupakan nuansa gertak sambal terhadap sosok Megawati, dalam wujud pemanggilan kepada Hasto Senin, 10 Juni 2024 dengan menggunakan atribut payung hukum super body KPK, disertai pola sita handphone.
Sehingga gambaran yang didapat, dengan metode pemanggilan yang diterapkan oleh KPK ini, cenderung lebih menonjol kegiatan sisi politik praktisnya, daripada unsur hukumnya, justru panggilan terhadap Hasto oleh KPK memiliki indikasi kuat sebagai bukti KPK selaku lembaga penegakan hukum ditunggangi rezim penguasa atau mendapat support dari politik kekuasaan.
Indikatornya, KPK begitu berani memanggil Hasto Sekjen PDIP setelah petugas partainya hengkang atau tepatnya “berkhianat versi partai wong cilik,” dan kebetulan kini kaum wong ciliknya, sudah tidak efektif, punah suara dan minim gerakan radikal dari sebelum- sebelumnya. Bahkan intelektualisnya pun mulai kempis, sampai-sampai “musuh bebuyutan politik” Anies Baswedan pun mereka lirik untuk pilkada DKI Jakarta.
Harun Masiku Alat Bargaining Hukum Stakeholder Rezim
Bisa jadi awalnya, dibelakang pemanggilan, berasal dari keluhan dan teriakan Harun Masiku dari tempat persembunyiannya yang disembunyikan oleh penyembunyinya, dan ternyata Masiku gak tahu, entah sampai kapan dirinya disembunyikan.
Awalnya memang, Masiku serakah ingin melompati kepala rekan seperjuangannya, lalu menduduki kursi jatah rekan yang lebih banyak suaranya saat electoral pileg 2019.
Namun ditengarai seizin Hasto dan Mega, yang berimplikasi hukum adanya praktek money politics yang melibatkan Komisioner Wahyu Setiawan, lalu Wahyu teriak secara verbal dalam BAP dan teriak sungguhan di pengadilan Tipikor.
Seiring BAP dibuat KPK terhadap Wahyu Setiawan, buru-buru Harun Masiku “dikaburkan/ disembunyikan, entah oleh siapa dan dimana.
Terkait KPK. kalau publik masih setia kepada filosofis Bung Karno, “Jasmerah” tentu ingat, KPK pada Mei 2022 minta bantuan kepada masyarakat bangsa ini mencari Harun. Namun warna KPK kontradiktif saat ini, KPK bernyali, sudah mulai berani unjuk taringnya”, KPK tidak butuh bantuan masyarakat lagi.
Jasmerah, pra pemilu setelah dimulainya perpecahan antara kubu Megawati dengan Jokowi selaku petugas partai, KPK pada Desember 2023 pernah “mengancam” dengan sinyal merah kepada Hasto Cs. Agar jangan “merusak marwah dan hasil kinerja eks petugas partai,”.
Ancaman KPK berupa sampel dengan metode mem BAP. Wahyu Setiawan eks anggota KPU. RI Jo. Perkara Masiku yang ditengarai melibatkan Hasto dan Megawati selaku petinggi tertinggi partai PDIP.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
