Pukat UGM Desak KPK Periksa Jokowi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

Kamis, 30 Oktober 2025 - 14:57 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Pukat UGM Desak KPK Periksa Jokowi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

Jokowi berpose di lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Zonafaktualnews.com – Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, meminta KPK untuk memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Zaenur menilai, Jokowi sebagai pengambil kebijakan tertinggi dalam proyek tersebut perlu dimintai keterangan oleh KPK.

Ia juga mendorong agar seluruh pejabat di era pemerintahan Jokowi, termasuk Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, serta pelaksana proyek di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), ikut diperiksa.

“Jelas harus diperiksa. Mulai dari Presiden, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan sampai pelaksana proyeknya, semuanya harus diperiksa,” kata Zaenur, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (30/10/2025).

BACA JUGA :  Jokowi Sebut Harga Cabai di Sulsel Lebih Murah Dibanding Jawa

Proyek kereta cepat yang diresmikan Jokowi pada 2 Oktober 2023 itu kini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan mark up atau pembengkakan biaya.

Utang proyek Whoosh disebut telah mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS.

Menurut Zaenur, audit menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi atau hanya masalah perencanaan.

BACA JUGA :  Megawati Jengkel Sebut Penguasa Saat Ini Bertindak Seperti Orde Baru

Ia menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut, mulai dari negosiasi, MoU, kontrak, hingga proses pengadaan barang dan jasa.

“Semua dokumen harus diaudit agar bisa diketahui apakah memang ada unsur korupsi atau hanya persoalan kegagalan dalam perencanaan,” ujarnya.

Zaenur juga menyebut proyek KCIC bermasalah karena mengalami cost overrun lebih dari 30 persen. Selain itu, biaya operasionalnya tinggi dan utangnya harus dicicil hingga puluhan tahun ke depan.

“Proyek ini mengandung banyak masalah. Pertanyaannya, apakah ini akibat perencanaan yang buruk atau karena ada mark up dalam pembangunan?” kata Zaenur menambahkan.

BACA JUGA :  Prabowo Tak Disalami Jokowi Tidak Didampingi Gibran saat Pidato Perdana

Zaenur berharap KPK dapat melakukan audit investigatif secara terbuka agar publik mengetahui kondisi sebenarnya dari proyek kereta cepat yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi di era pemerintahan Jokowi itu.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Ngotot Tantang UAS-UAH, Herri Pras Ditendang Petarung MMA Tanpa Melawan
Ditinggal Istri Jual Ikan, Ayah Tiri Penyabu di Mamuju Hamili Gadis 13 Tahun
Kanit dan Penyidik “Dibuang” ke Polsek Usai Tangkap Politisi Gerindra Nyabu
Sentil Bahaya IPO Paksaan, Mintarsih Dukung Polri Sikat Penggoreng Saham
Motor Emak Diembat Buat Biayai Pacar, Wanita Bucin di Bone Dicokok Polisi
Jambret Sial, Niat Rampas HP Malah Tumbang Ditendang Wanita Silat di Mamuju
Pembalut Wanita “Dipalak” PPN 11 Persen, Pemerintah Diminta Kaji Ulang
Binance Kena Hack Rp114 Triliun, Laptop Karyawan Jadi Celah Masuk Hacker