Pukat UGM Desak KPK Periksa Jokowi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

Kamis, 30 Oktober 2025 - 14:57 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Jokowi berpose di lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Jokowi berpose di lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Zonafaktualnews.com – Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, meminta KPK untuk memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Zaenur menilai, Jokowi sebagai pengambil kebijakan tertinggi dalam proyek tersebut perlu dimintai keterangan oleh KPK.

Ia juga mendorong agar seluruh pejabat di era pemerintahan Jokowi, termasuk Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, serta pelaksana proyek di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), ikut diperiksa.

“Jelas harus diperiksa. Mulai dari Presiden, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan sampai pelaksana proyeknya, semuanya harus diperiksa,” kata Zaenur, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (30/10/2025).

BACA JUGA :  Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo Dipertanyakan, Uang Sitaan ke Mana?

Proyek kereta cepat yang diresmikan Jokowi pada 2 Oktober 2023 itu kini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan mark up atau pembengkakan biaya.

Utang proyek Whoosh disebut telah mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS.

Menurut Zaenur, audit menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi atau hanya masalah perencanaan.

BACA JUGA :  Jokowi Tegaskan Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud Harus Netral

Ia menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut, mulai dari negosiasi, MoU, kontrak, hingga proses pengadaan barang dan jasa.

“Semua dokumen harus diaudit agar bisa diketahui apakah memang ada unsur korupsi atau hanya persoalan kegagalan dalam perencanaan,” ujarnya.

Zaenur juga menyebut proyek KCIC bermasalah karena mengalami cost overrun lebih dari 30 persen. Selain itu, biaya operasionalnya tinggi dan utangnya harus dicicil hingga puluhan tahun ke depan.

“Proyek ini mengandung banyak masalah. Pertanyaannya, apakah ini akibat perencanaan yang buruk atau karena ada mark up dalam pembangunan?” kata Zaenur menambahkan.

BACA JUGA :  KPK Tahan Eks Pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun

Zaenur berharap KPK dapat melakukan audit investigatif secara terbuka agar publik mengetahui kondisi sebenarnya dari proyek kereta cepat yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi di era pemerintahan Jokowi itu.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Diserang Busur Saat Pasang Spanduk, Mahasiswa UNDIPA Makassar Lapor Polisi
Polisi Bongkar Modus Operator SPBU Parepare “Kuras” BBM, Izin Terancam Dicabut
Warga Makassar Siap-siap “Puasa” Air! Bili-Bili Direhab 3 Hari, Cepat Isi Tandon
Bongkar Modus Mobil Tangki, Polres Toraja Utara Sikat Mafia BBM Subsidi
Tower 2 RS HAH Dibangun Rp6 Miliar, Benarkah Masih Pakai AMDAL Lama?
Pria Lansia Tewas di Kanal Batua Raya, Eceng Gondok Jadi Biang Kerok Pencarian
Kasus Pengancaman Dosen UIN Alauddin Makassar, LKBHMI Ambil Sikap Tegas
Owner Arashi Cosmetindo Bagi-bagi Coffee Gratis di Antrean BBM Makassar

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 03:49 WITA

Diserang Busur Saat Pasang Spanduk, Mahasiswa UNDIPA Makassar Lapor Polisi

Rabu, 16 September 2026 - 02:03 WITA

Polisi Bongkar Modus Operator SPBU Parepare “Kuras” BBM, Izin Terancam Dicabut

Selasa, 15 September 2026 - 17:21 WITA

Warga Makassar Siap-siap “Puasa” Air! Bili-Bili Direhab 3 Hari, Cepat Isi Tandon

Selasa, 15 September 2026 - 16:09 WITA

Bongkar Modus Mobil Tangki, Polres Toraja Utara Sikat Mafia BBM Subsidi

Selasa, 15 September 2026 - 01:28 WITA

Tower 2 RS HAH Dibangun Rp6 Miliar, Benarkah Masih Pakai AMDAL Lama?

Berita Terbaru