Zonafaktualnews.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap ribuan pegawai sipil federal pada Kamis, 13 Februari 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang digagas Presiden Donald Trump.
Menurut laporan Reuters, Jumat (14/2/2025), surat pemberhentian telah dikirimkan kepada ribuan pekerja di berbagai lembaga pemerintah dalam 48 jam terakhir.
Sebagian besar pegawai yang terkena PHK adalah mereka yang baru direkrut dan masih dalam masa percobaan (probation).
Lembaga yang terdampak antara lain Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, Administrasi Bisnis Kecil, dan Administrasi Layanan Umum.
Data pemerintah AS menunjukkan, sekitar 280 ribu pegawai sipil federal memiliki masa kerja kurang dari dua tahun, dengan mayoritas masih dalam status probation. Status inilah yang membuat mereka lebih rentan diberhentikan.
Departemen Urusan Veteran, yang bertanggung jawab atas layanan kesehatan bagi veteran, telah memecat lebih dari 1.000 pegawai yang masih dalam masa percobaan.
Sementara itu, Dinas Kehutanan AS disebut akan memberhentikan lebih dari 3.000 pekerja.
Dalam pernyataan resminya, Departemen Urusan Veteran mengklaim bahwa langkah ini akan menghemat anggaran departemen hingga lebih dari US$98 juta (sekitar Rp1,5 triliun) per tahun.
Di Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, skala PHK ternyata lebih besar dari perkiraan awal.
Menurut sumber internal, puluhan karyawan kontrak dan pekerja penuh waktu yang kontraknya akan berakhir telah menerima pemberitahuan pemberhentian.
Kebijakan ini tidak lepas dari peran Elon Musk, miliuner yang ditunjuk Trump untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) setelah penandatanganan perintah eksekutif pada Januari 2025.
“Kami mencari pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan. Itulah yang sedang dikerjakan Elon dengan sangat keras,” ujar Trump dalam sebuah pernyataan.
Musk dan tim DOGE ditugaskan untuk melakukan perampingan besar-besaran terhadap 2,3 juta pegawai sipil federal.
Tim DOGE telah dikirim ke setidaknya 16 lembaga pemerintah untuk mengawasi proses efisiensi ini. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi.
Empat belas negara bagian AS mengajukan gugatan federal di Washington, menuduh Trump secara ilegal memberikan otoritas berlebihan kepada Musk tanpa persetujuan Kongres.
Paul Light, pakar layanan publik dari New York University, mengkritik kebijakan ini. Menurutnya, langkah Trump justru merusak kapasitas pemerintah.
“Pada dasarnya, Anda melecehkan tenaga kerja Anda sendiri. Anda merusak mesin yang ingin Anda jalankan,” ujar Light, seperti dikutip The Guardian.
Ia juga menegaskan bahwa PHK massal ini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan defisit anggaran.
Berdasarkan investigasi Kongres AS, pemerintah federal menghabiskan sekitar US$271 miliar (sekitar Rp4.590 triliun) per tahun untuk gaji pegawai sipil.
Sekitar 60 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, dan Urusan Veteran.
Kebijakan PHK ini dinilai sebagai upaya Trump untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah, meski menuai kritik dari berbagai pihak.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News
