Purbaya Tolak APBN Jadi “Tumbal” Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi

Senin, 13 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto KAI)

Mantan Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto KAI)

Zonafaktualnews.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini membengkak hingga US$ 7,27 miliar.

Menurut Purbaya, APBN seharusnya tidak dijadikan “tumbal” untuk membayar pinjaman KCIC ke China Development Bank (CDB) beserta bunga 3,7–3,8% dengan tenor hingga 35 tahun.

“Danantara sudah punya manajemen sendiri, punya dividen yang rata-rata mencapai Rp 80 triliun per tahun. Utang proyek ini seharusnya mereka kelola mandiri, jangan semuanya dibebankan ke APBN,” tegas Purbaya, Minggu (10/10/2025).

Purbaya menambahkan, hingga saat ini belum diajak diskusi langsung oleh manajemen Danantara terkait pengelolaan utang proyek.

Proyek kereta cepat, yang kini dikenal sebagai Whoosh, awalnya menelan biaya US$ 6,07 miliar. Seiring pembengkakan biaya, pendanaan tambahan melibatkan beberapa BUMN, termasuk PT KAI, PTPN VIII, dan BUMN konstruksi, hingga akhirnya negara ikut menjamin proyek.

Aktivis sosial dan mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyebut ada tujuh pihak yang menjadi biang kerok.

BACA JUGA :  Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai, DJBC Diminta Tunjukkan Perubahan

Ketujuh biang kerok tersebut di antaranya mantan Presiden Joko Widodo, Rini Suwandi, Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir, Sri Mulyani, Budi Karya Sumadi, dan DPR.

Menurut Said, proyek ini sebenarnya dinyatakan tidak layak dalam studi kelayakan awal dari Jepang karena jaraknya terlalu dekat hanya 120 km, padahal kereta cepat idealnya minimal 400 km.

Meski demikian, lobi dari China memengaruhi keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan proyek.

Janji China bahwa proyek tidak memerlukan subsidi APBN dan sepenuhnya dikelola oleh BUMN ternyata tidak terpenuhi.

BACA JUGA :  Purbaya Kritik Rocky Gerung, Netizen: “Apa Sih Lo Ngebangga-bangain Ternak Mulyono?”

Akibatnya, pembiayaan proyek membengkak hingga Rp 25–30 triliun, menimbulkan risiko keuangan yang kini menjadi perhatian Purbaya.

Said Didu menegaskan, pihak-pihak yang menyetujui dan menjalankan proyek itu harus bertanggung jawab.

“Sangat tidak adil jika seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak pernah naik kereta cepat di Papua, Maluku, Sulawesi, atau Aceh, ikut menanggung beban proyek ini,” katanya.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Sodok Terus Sampai Puas
Berkedok Jual Beli Mobil Bekas, Pria di Lutra Dilaporkan Kasus Penipuan Rp20 Juta
Tolak Interogasi Liar, Bupati Gowa “Skakmat” Pansus dengan Walk Out dari Sidang
Istri Dasteran Bolong, Suami Kolor Kendor, Giliran Live Kece
Jokowi Diduga Resah, Analis Intelijen Endus Ada Skenario Jatuhkan Febrie
Kejagung Hentikan Pulbaket MBG, Pastikan Tidak Ada Pemeriksaan Polri
Cewek BO Vs Burung Beo
Mahfud MD Ungkap Hubungan Kepolisian-Kejaksaan Sudah Lama Tak Harmonis

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 01:40 WITA

Sodok Terus Sampai Puas

Rabu, 15 Juli 2026 - 01:13 WITA

Berkedok Jual Beli Mobil Bekas, Pria di Lutra Dilaporkan Kasus Penipuan Rp20 Juta

Selasa, 14 Juli 2026 - 22:30 WITA

Tolak Interogasi Liar, Bupati Gowa “Skakmat” Pansus dengan Walk Out dari Sidang

Selasa, 14 Juli 2026 - 04:27 WITA

Istri Dasteran Bolong, Suami Kolor Kendor, Giliran Live Kece

Selasa, 14 Juli 2026 - 02:34 WITA

Jokowi Diduga Resah, Analis Intelijen Endus Ada Skenario Jatuhkan Febrie

Berita Terbaru

Visual dibuat dengan AI

Geleng Kepala

Sodok Terus Sampai Puas

Rabu, 15 Jul 2026 - 01:40 WITA

Visual dibuat dengan AI

Geleng Kepala

Istri Dasteran Bolong, Suami Kolor Kendor, Giliran Live Kece

Selasa, 14 Jul 2026 - 04:27 WITA