Purbaya Tolak APBN Jadi “Tumbal” Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi

Senin, 13 Oktober 2025 - 22:26 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Purbaya Tolak APBN Jadi “Tumbal” Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi

Mantan Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto KAI)

Zonafaktualnews.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini membengkak hingga US$ 7,27 miliar.

Menurut Purbaya, APBN seharusnya tidak dijadikan “tumbal” untuk membayar pinjaman KCIC ke China Development Bank (CDB) beserta bunga 3,7–3,8% dengan tenor hingga 35 tahun.

“Danantara sudah punya manajemen sendiri, punya dividen yang rata-rata mencapai Rp 80 triliun per tahun. Utang proyek ini seharusnya mereka kelola mandiri, jangan semuanya dibebankan ke APBN,” tegas Purbaya, Minggu (10/10/2025).

BACA JUGA :  Proyek IKN di Ujung Tanduk Terancam Terbengkalai

Purbaya menambahkan, hingga saat ini belum diajak diskusi langsung oleh manajemen Danantara terkait pengelolaan utang proyek.

Proyek kereta cepat, yang kini dikenal sebagai Whoosh, awalnya menelan biaya US$ 6,07 miliar. Seiring pembengkakan biaya, pendanaan tambahan melibatkan beberapa BUMN, termasuk PT KAI, PTPN VIII, dan BUMN konstruksi, hingga akhirnya negara ikut menjamin proyek.

Aktivis sosial dan mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyebut ada tujuh pihak yang menjadi biang kerok.

Ketujuh biang kerok tersebut di antaranya mantan Presiden Joko Widodo, Rini Suwandi, Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir, Sri Mulyani, Budi Karya Sumadi, dan DPR.

BACA JUGA :  Senator Aceh “Semprot” Menteri Keuangan soal Ketimpangan Fiskal yang Membelit

Menurut Said, proyek ini sebenarnya dinyatakan tidak layak dalam studi kelayakan awal dari Jepang karena jaraknya terlalu dekat hanya 120 km, padahal kereta cepat idealnya minimal 400 km.

Meski demikian, lobi dari China memengaruhi keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan proyek.

Janji China bahwa proyek tidak memerlukan subsidi APBN dan sepenuhnya dikelola oleh BUMN ternyata tidak terpenuhi.

Akibatnya, pembiayaan proyek membengkak hingga Rp 25–30 triliun, menimbulkan risiko keuangan yang kini menjadi perhatian Purbaya.

BACA JUGA :  Psikiater UI dr. Mintarsih Soroti Dana Pemda Rp234 Triliun Mengendap

Said Didu menegaskan, pihak-pihak yang menyetujui dan menjalankan proyek itu harus bertanggung jawab.

“Sangat tidak adil jika seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak pernah naik kereta cepat di Papua, Maluku, Sulawesi, atau Aceh, ikut menanggung beban proyek ini,” katanya.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Ekspor Gas Dibatasi, Politikus Singapura Ancam Potong Kabel Internet Indonesia
Nolong CEO Montok, Dg Bentor Dapat Mata “Tembus Pandang”
Kedua Tangan Diborgol Tali Tis, Mantan Bupati Gowa Dijebloskan ke Tahanan
Geng Motor Tebar Busur Ketiban Sial, Motor Ludes Dibakar Massa di Makassar
Houthi Makin Brutal, Serpihan Rudal Hantam Kawasan 20 Km dari Makkah
Skandal CCTV di Gang Sepi
Jimly Usul Ijazah Capres Dihapus, Netizen Sindir Terapkan di Semua Lembaga
Bisnis Tambang Ilegal di Bontonompo Gowa Berjalan Mulus, Siapa yang Beri Restu?