Kesehatan Napi Terancam, DPR RI Desak Evaluasi Total Rutan Kajhu Aceh

Rabu, 1 Oktober 2025 - 12:56 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Kesehatan Napi Terancam, DPR RI Desak Evaluasi Total Rutan Kajhu Aceh

Anggota Komisi XIII DPR RI, Jamaluddin Idham

Zonafaktualnews.com – Anggota Komisi XIII DPR RI, Jamaluddin Idham, menyoroti serius kondisi jatah makan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh (Kajhu), Aceh Besar.

Menurut laporan yang diterimanya, narapidana di sana hanya mendapat lauk seadanya berupa ikan asin dengan porsi kecil untuk salah satu dari tiga kali jatah makan harian.

“Ini jelas tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa makanan bagi narapidana harus bergizi seimbang, layak, higienis, dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Fakta di lapangan menunjukkan standar tersebut tidak terpenuhi,” kata Jamaluddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Rabu (1/10/2025).

BACA JUGA :  Legislator PDIP Kecam Keras Tindakan Bobby Nasution Soal Razia Plat Aceh

Politisi PDIP itu menilai kondisi ini merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi dari pihak Lapas maupun Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh.

Padahal, regulasi sudah mengatur dengan jelas mengenai pola menu, standar gizi, serta sistem pengawasan melalui pencatatan, pelaporan, hingga pemanfaatan teknologi kontrol.

“Bila praktik seperti ini terus dibiarkan, hak dasar warga binaan jelas terlanggar. Selain itu, kondisi makanan yang tidak layak bisa memicu keresahan, memperburuk kesehatan narapidana, bahkan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di dalam rutan,” tambahnya.

BACA JUGA :  Kalapas Enemawira Dicopot Usai Paksa Napi Muslim Makan Daging Anjing

Jamaluddin memastikan persoalan ini akan segera dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian dan Ditjenpas.

Ia juga menegaskan perlunya evaluasi total atas tata kelola makanan di Rutan Kajhu dan Lapas lainnya di Aceh, termasuk penerapan sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti lalai atau melakukan penyimpangan.

“Negara wajib menjamin hak dasar warga binaan, termasuk makanan yang layak. Komisi XIII akan terus mengawasi dan mendesak perbaikan agar tata kelola pemasyarakatan berjalan bersih, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Branding “Kota Parfum” Banda Aceh Dinilai Terburu-buru dan Tidak Partisipatif

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Pembalut Wanita “Dipalak” PPN 11 Persen, Pemerintah Diminta Kaji Ulang
Binance Kena Hack Rp114 Triliun, Laptop Karyawan Jadi Celah Masuk Hacker
Kebijakan Tidak Jalan! Gerindra Sebut Tiga Menteri Layak Diberi “Rapor Merah”
Digeruduk Loyalis Usai Fitnah Anggota DPR RI, Kadispar Sultra Minta Maaf
Tawuran Pecah di Makassar, Konvoi Motor Diserang Pakai Busur dan Batu
Makam Tebing Toraja Utara Dilahap Karhutla, 270 Jenazah Berakhir Jadi Abu
Houthi Gempur Habis-habisan Arab Saudi, Kilang Minyak Ras Tanura Terbakar
Diduga Istimewakan Penipu, Polresta Gowa Diminta Cabut Penangguhan AHA