BEM UNM Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Jumat, 21 Februari 2025 - 12:56 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

BEM UNM Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Hasrul, Presiden Mahasiswa UNM

Zonafaktualnews.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar aksi demonstrasi pada Kamis, 20 Februari 2025, di Jalan A.P. Petarani, Makassar.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan, yang dinilai merugikan masyarakat.

Hasrul, Presiden Mahasiswa UNM, menyatakan bahwa aksi ini merupakan respons atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat.

“Kami menolak keras pemangkasan anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini hanya akan memperburuk kualitas hidup masyarakat, terutama yang bergantung pada layanan publik,” tegas Hasrul.

BACA JUGA :  "Piring Makan" Dipecah, Oknum Guru SD Inpres Toddopuli Fitnah Kepsek

Ia juga mengkritik program makan bergizi gratis yang dianggap tidak efektif dan justru menguras anggaran negara.

“Program ini tidak tepat sasaran dan malah menyebabkan pemotongan anggaran di sektor-sektor penting. Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang program ini dan mencabut Inpres No. 1 Tahun 2025,” tambahnya.

Selain isu pemangkasan anggaran, BEM UNM juga menyuarakan beberapa tuntutan lain, di antaranya:

  • Pendidikan Gratis dan Berkualitas: Menuntut pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh rakyat.
  • Tolak Program Nasional yang Tidak Pro-Rakyat: Menolak kebijakan nasional yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
  • Tunjangan Kinerja Tenaga Pendidik: Mendesak pemerintah segera menyalurkan tunjangan kinerja yang masih tertunda bagi tenaga pendidik.
  • Tolak RUU Minerba: Menentang Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara yang dinilai merugikan lingkungan dan masyarakat.
  • Sahkan RUU Perampasan Aset: Mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memerangi korupsi.
BACA JUGA :  Pria Beristri di Makassar Hamili Gadis 17 Tahun Lalu Dibawa Kabur

Aksi ini diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah agar lebih memperhatikan aspirasi rakyat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, yang merupakan pilar penting dalam pembangunan bangsa.

 

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

Kecewa Kasus Tambang Liar Diabaikan, Propam Diminta Evaluasi Polres Lutra
Misteri Inisial L Terkuak, Eks Kapolri Terseret Penyadapan Prabowo Jadi Tersangka
Gempar, 6 Jenderal Polisi Ditangkap Terkait Sadap Prabowo, Siapa Inisial L?
Pengamat Politik Minta Jokowi Jangan “Ngehalu” PSI Bisa Jadi Partai Besar
Ngotot Tantang UAS-UAH, Herri Pras Ditendang Petarung MMA Tanpa Melawan
Ditinggal Istri Jual Ikan, Ayah Tiri Penyabu di Mamuju Hamili Gadis 13 Tahun
Kanit dan Penyidik “Dibuang” ke Polsek Usai Tangkap Politisi Gerindra Nyabu
Sentil Bahaya IPO Paksaan, Mintarsih Dukung Polri Sikat Penggoreng Saham