Bahlil Buka Suara Soal Ormas Keagamaan yang Tolak Garap Tambang

Sabtu, 8 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Zonafaktualnews.com – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara soal ormas keagamaan yang menolak mengelola tambang. Ia menyebut hal itu sah-sah saja terjadi.

Bahlil menuturkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi sehingga menghargai perbedaan pendapat.

Namun, ia percaya kesalahpahaman soal maksud pemerintah dalam pemberian izin ini bisa diselesaikan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau ditanya ada yang menolak ada yang menerima biasa saja. Kalau menolak nggak apa apalah, kita hargai. Feeling saya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan,

Semua akan diselesaikan dengan komunikasi baik-baik,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (7/6/2024), seperti dikutip CNBC Indonesia

Bahlil mengakui bahwa sejauh ini banyak pertanyaan terkait izin ini yang belum dijelaskan pemerintah. Menurutnya, pihak pemerintah akan menjelaskan hal-hal terkait izin tambang ini dalam waktu dekat.

BACA JUGA :  PDIP Blak-blakan Sebut Era Soeharto Lebih Baik dari Penguasa Saat Ini

Ia juga menambahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara belum lama dikeluarkan. Namun muncul persepsi di masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan pemeringah.

“Baru ini keluar PP berdasarkan persepsi masing-masing, akhirnya kabur semua kan. Tapi mudah-mudahan penjelasan ini insya allah clear.

Ada ormas katakanlah tidak butuh, ya tidak apa-apa. Masa kita paksa orang yang kita tidak butuh? Kita prioritas yang membutuhkan, ya simple,” tambah Bahlil.

Seperti diketahui, sejumlah organisasi keagamaan menolak untuk menggarap jatah izin tambang yang diberikan pemerintah.

BACA JUGA :  Politikus PDIP Tak Ikhlas Jokowi dan Gibran Beralih ke Prabowo

Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015 Din Syamsuddin, misalnya, meminta organisasinya menolak tawaran izin tambang.

Selain itu, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan tidak akan mengajukan izin kelola tambang.

Ketua KWI dan Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menyebutkan hal itu bukan menjadi wilayahnya.

“Saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Relawan Jokowi Laporkan Rocky Gerung ke Bareskrim

 

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

PERMAHI Tegaskan MKMK Tak Punya Wewenang Batalkan Keppres Hakim MK
Uji Keaslian Dimulai, Salinan Ijazah Jokowi Dibuka Tanpa Sensor ke Publik
Kesehatan Jokowi Terlihat Terus Menurun di Tengah Polemik Ijazah Palsu
Polemik Dana Kapal Memanas, Trenggono Sentil Purbaya Soal Klaim Pencairan
KPK Selidiki Aset Tersembunyi Ridwan Kamil Terkait Korupsi Dana Iklan Bank bjb
Rocky Gerung: Anak SD di NTT “Memilih” Bunuh Diri, Negara Lebih Sibuk Biayai Trump
Dinilai Tak Beradab, Dahnil Anzar Didesak Dicopot dari Jabatan Wamenhaj
Kemenkes Ajak Masyarakat Tetap Tenang dan Tidak Sebarkan Hoaks Virus Nipah

Berita Terkait

Jumat, 13 Februari 2026 - 11:17 WITA

PERMAHI Tegaskan MKMK Tak Punya Wewenang Batalkan Keppres Hakim MK

Kamis, 12 Februari 2026 - 15:15 WITA

Uji Keaslian Dimulai, Salinan Ijazah Jokowi Dibuka Tanpa Sensor ke Publik

Rabu, 11 Februari 2026 - 22:34 WITA

Kesehatan Jokowi Terlihat Terus Menurun di Tengah Polemik Ijazah Palsu

Rabu, 11 Februari 2026 - 01:26 WITA

Polemik Dana Kapal Memanas, Trenggono Sentil Purbaya Soal Klaim Pencairan

Senin, 9 Februari 2026 - 11:41 WITA

KPK Selidiki Aset Tersembunyi Ridwan Kamil Terkait Korupsi Dana Iklan Bank bjb

Berita Terbaru