Zonafaktualnews.com – Sosok Yasika Aulia Ramadhani menjadi perbincangan usai kemunculannya dalam sebuah acara peresmian dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bone.
Dalam video yang beredar luas di berbagai platform, perempuan 20 tahun itu memperkenalkan diri sebagai pengelola 41 dapur MBG yang tersebar di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Penyataan tersebut sontak memicu reaksi publik, terutama karena status Yasika sebagai putri Wakil Ketua II DPRD Sulsel, Yasir Machmud.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Viralnya nama Yasika tak lepas dari unggahan berbagai akun media sosial seperti @indonesian.core dan @bakuldimsum_ yang menampilkan cuplikan dirinya saat berbicara sebagai perwakilan Yayasan Yasika Group.
Publik kemudian dibuat penasaran bagaimana yayasan yang dipimpin sosok muda itu bisa mengelola puluhan dapur sekaligus dalam program besar yang dibiayai negara.
Dalam paparannya pada kegiatan di Bone tersebut, Yasika menyebut yayasannya bertanggung jawab atas 41 dapur MBG yang tersebar di Makassar, Parepare, Gowa, hingga Bone.
Ia juga menjelaskan bahwa beberapa dapur lain sedang dipersiapkan di sejumlah kecamatan, termasuk Tanete Riattang dan Tellu Siattinge.
Yasika menyampaikan bahwa operasional dapur MBG tidak hanya berfokus pada pendistribusian makanan sehat bagi anak-anak, tetapi juga mengangkat roda ekonomi lokal.
“Dapur-dapur MBG ini membantu mempercepat pemenuhan gizi anak-anak di Sulsel, sekaligus menjadi penggerak ekonomi lokal karena kami melibatkan petani dan peternak setempat untuk memasok bahan baku,” ujarnya.
Berdasarkan data yang ia sebutkan, sebanyak 17 dapur yang sudah berjalan telah menyerap sekitar 850 pekerja dengan lebih dari 60.000 penerima manfaat.
Seiring meningkatnya perhatian publik, KPK turut memberikan penjelasan mengenai polemik tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa keterlibatan keluarga pejabat dalam pengelolaan SPPG pada program MBG tetap diperbolehkan selama mekanisme pemilihan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Iya (diperbolehkan asalkan sesuai prosedur) jangan sampai ada benturan kepentingan,” kata Budi, Senin (17/11/2025).
Budi menegaskan proses seleksi harus terbuka, serta masyarakat berhak melaporkan bila menemukan indikasi pelanggaran.
“Nah, jika masyarakat menemukan informasi atau dugaan awal terjadinya dugaan tindak pidana korupsi ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya, masyarakat bisa menyampaikan baik kepada KPK maupun kepada institusi terkait yang melakukan pengawasan terhadap program tersebut,” pungkasnya.
Di ruang digital, komentar warganet bermunculan tanpa henti. Banyak yang mempertanyakan pemerataan peluang dan potensi konflik kepentingan mengingat proyek tersebut dikelola oleh anak pejabat.
“Efek bokap jadi jalannya mulus, dek, coba kalau bukan ayah, bisa dapat? So bukan skill tapi efek bokap pejabat,” tulis komentar netizen dikutip Selasa (18/11/2025).
“Bukan prestasi jadi tidak hebat, karena endingnya ada pada bokap , bokap yang bekerja hehehe,” timpal netizen.
“Wah dia kuasai dan borong semuanya, yang lain tak kebagian,” komentar netizen.
“Anak perempuan idaman, bisa ngurus dapur sampai 41, kenyang kau dek,” tulis komentar netizen.
“Masih muda aja rakus banget hehehe,” timpal komentar netizen.
“Wajar saja dia ambil itu proyek dia andalkan orang dalam (ordal) yang tak lain ayahnya sendiri yang duduk sebagai Wakil Ketua II DPRD Sulsel, Yasir Machmud, yang turut berperan dalam mendukung kegiatan sosial ini,” beber komentar netizen lainnya.
“Banyak pelaku UMKM dan Yayasan yang bisa dilibatkan tak harus anak wakil ketua DPRD Sulsel,” tulis netizen lainnya.
“UMKM Lokal dan Yayasan lainnya cuma penonton,” komentar netizen lainnya.
Kendati demikia, polemik soal pengelolaan 41 dapur MBG ini diperkirakan masih akan terus berkembang, terutama terkait transparansi program dan pemerataan kesempatan bagi pelaku UMKM serta yayasan lain di Sulawesi Selatan.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
