Ringkasan
Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai percepatan kepemimpinan nasional sebelum 2029 memicu kritik dari kalangan aktivis. Mantan Ketua Umum Humanika Andrianto Andri menilai wacana yang disampaikan di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut bermuatan politis dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain menyoroti upaya pembenahan tata kelola oleh pemerintah saat ini, Andrianto mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kasus judi online di kementerian terkait. Ia juga meminta kepolisian mengawasi potensi kegaduhan konstitusional yang dapat timbul akibat wacana pergantian kekuasaan di luar prosedur hukum yang sah.
Zonafaktualnews.com – Panggung politik nasional kembali bergolak. Pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, perihal wacana percepatan kepemimpinan nasional sebelum 2029 memicu kritik keras dari kalangan aktivis.
Mantan Ketua Umum Humanika sekaligus eks Sekjen Prodem, Andrianto Andri, memandang pernyataan itu sarat muatan politis.
Terlebih, manuver tersebut diucapkan langsung di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Posisi Budi Arie sebagai nakhoda organisasi relawan yang diidentikkan dengan lingkaran kekuasaan Jokowi memperkuat tensi tersebut.
“Sebagai relawan militan Jokowi, tentu ini bukan asal bicara. Apalagi ada Jokowi di sebelahnya,” ujar Andrianto melalui keterangan tertulis, Rabu (26/8/2026).
Andrianto menduga ada agenda terselubung untuk mendesak suksesi kepemimpinan sebelum masa bakti Presiden Prabowo Subianto rampung pada 2029.
Ruang publik, kata dia, sah-sah saja mempertanyakan arah di balik narasi tersebut.
“Bisa jadi dugaan publik selama ini bahwa Projo bermain untuk menjatuhkan Prabowo sehingga Gibran naik menjadi relevan untuk dipertanyakan,” ucapnya.
- Cabor Jeneponto Menjerit! Dana Porprov Rp590 Juta Diduga Diatur Oknum KONI
- Kosmetik Merkuri Firfin Glowing hingga RD Viral Disikat, Owner NF Ditahan
- Putusan MK Buka Jalan Pemakzulan, Denny Dorong DPR Impeachment Gibran
- Putusan MK Gagal Puaskan Publik, Prof Henri Sentil Polemik Ijazah Jokowi
- Mahfud MD Sebut Wantimpres Lembaga Tak Berguna, Ruang Bicara Terkekang
Kendati demikian, Andrianto mengingatkan agar asumsi itu bersandar pada koridor hukum dan pembuktian empiris. Spekulasi politik semata dinilai tidak cukup tanpa dasar data yang valid.
Di sisi lain, ia melayangkan kritik terhadap penilaian Budi Arie atas kinerja pemerintah saat ini.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo tengah berjibaku membereskan warisan karut-marut tata kelola dari akumulasi masa lalu.
“Presiden Prabowo sedang berupaya melakukan pembenahan. Semua kerusakan selama 10 tahun tentu tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Andrianto turut mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pusaran kasus judi online yang sempat membayangi Kementerian Komunikasi dan Informatika saat dipimpin Budi Arie.
Pemeriksaan transparan juga diminta menyasar lonjakan harta kekayaan pejabat publik bersangkutan.
“Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalau ada dugaan keterlibatan, silakan aparat membuktikan berdasarkan alat bukti,” tegasnya.
Menutup pandangannya, ia meminta aparat penegak hukum memantau ketat potensi kegaduhan konstitusional akibat wacana pergantian kekuasaan di luar prosedur legal.
“Kalau ada dugaan penghasutan atau upaya makar, tentu harus diuji secara hukum. Jangan dibiarkan menjadi bola liar,” pungkasnya.
Editor : Id Amor
