Utang Pemerintah Tembus Rp9.107 Triliun, Sri Mulyani Gagal Kelola Fiskal

Jumat, 5 September 2025 - 18:14 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Sri Mulyani saat menghadiri rapat Kabinet Merah Putih di Istana Negara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, Minggu (31/8/2025) (Foto Instagram)

Sri Mulyani saat menghadiri rapat Kabinet Merah Putih di Istana Negara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, Minggu (31/8/2025) (Foto Instagram)

Zonafaktualnews.com – Utang pemerintah terus mengalami lonjakan signifikan hingga menembus Rp9.107 triliun pada kuartal IV-2024.

Data tersebut dipaparkan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengelolaan fiskal di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menegaskan lonjakan utang tak lepas dari ambisi belanja besar Presiden Prabowo Subianto yang tidak mampu dikendalikan oleh Sri Mulyani.

“Kalau kita lihat indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR), makin banyak berhutang, makin tidak efisien. Bahkan ICOR sempat naik 8,94 di kuartal I 2021. Padahal kalau utang produktif, ICOR seharusnya turun,” ujar Bhima mengutip RMOL, Kamis (4/9/2025).

BACA JUGA :  Gempar, Akun Misterius Diduga Gibran Lempar Ejekan ke Prabowo dan SBY

Menurutnya, utang seharusnya digunakan untuk memperkuat daya saing dan mendorong dunia usaha. Namun kenyataannya, banyak belanja diarahkan pada program yang tidak produktif.

“Di sini masyarakat wajib bertanya, buat apa ngutang terus, Bu Sri Mulyani? Beliau juga tidak bisa meredam ambisinya Pak Prabowo. Banyak program yang tidak produktif dan sekadar buang-buang anggaran, yang jadi korban, (contoh) di Pati yang PBB naik,” tegasnya.

BACA JUGA :  Adu Gagasan Anies, Prabowo, dan Ganjar di Apeksi

Bhima juga menyoroti persoalan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang bersumber dari utang tetapi tidak terserap optimal, malah dipakai untuk belanja yang tidak tepat sasaran, termasuk proyek Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Kopdes belum siap, tapi sudah mau dikasih pinjaman (lewat SAL) dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Korbannya PBB, Himbara, dan Kopdes Merah Putih sendiri,” jelas Bhima.

BACA JUGA :  PAN dan Golkar Resmi Beri Dukungan ke Prabowo

Bhima mengingatkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan moral hazard di masyarakat dan berisiko mengganggu stabilitas fiskal maupun sektor keuangan nasional.

“Kalau Kopdes bisa dapat pinjaman dari Himbara yang sumbernya dari SAL, dari APBN, masyarakat bisa berpikir ini tidak apa-apa, tidak perlu dikembalikan. Ini sangat berbahaya,” tandasnya.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Polisi Sikat Jaringan Joker Malaysia di Makassar, 9 Kg Sabu dan Ekstasi Disita
Heboh, Kepsek dan Guru SD Pekalongan Terciduk “Adu Kelamin” di Ruang Kelas
Polrestabes Makassar “Ditelanjangi” di Praperadilan, Taufik Beber Borok Penyidikan
Wawan Nur Rewa Desak Polresta Gowa Tangkap Owner Skincare AHA Sebelum Kabur
Nama Nusron Wahid Terseret Kasus Kuota Haji, Diduga Terima US$400 Ribu?
Perang Laporan Memanas, Taufik “Serang Balik” Pengacara Wali Kota Makassar
Kejar Bukti Total Loss Jalan Beton, Kejari Parepare Tagih LHP ke BPK Makassar
Passobis Modus Loker Palsu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Dicokok

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 15:09 WITA

Polisi Sikat Jaringan Joker Malaysia di Makassar, 9 Kg Sabu dan Ekstasi Disita

Sabtu, 5 September 2026 - 01:34 WITA

Heboh, Kepsek dan Guru SD Pekalongan Terciduk “Adu Kelamin” di Ruang Kelas

Jumat, 4 September 2026 - 04:00 WITA

Polrestabes Makassar “Ditelanjangi” di Praperadilan, Taufik Beber Borok Penyidikan

Jumat, 4 September 2026 - 00:26 WITA

Wawan Nur Rewa Desak Polresta Gowa Tangkap Owner Skincare AHA Sebelum Kabur

Kamis, 3 September 2026 - 08:19 WITA

Nama Nusron Wahid Terseret Kasus Kuota Haji, Diduga Terima US$400 Ribu?

Berita Terbaru