Utang Pemerintah Tembus Rp9.107 Triliun, Sri Mulyani Gagal Kelola Fiskal

Jumat, 5 September 2025 - 18:14 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Utang Pemerintah Tembus Rp9.107 Triliun, Sri Mulyani Gagal Kelola Fiskal

Sri Mulyani saat menghadiri rapat Kabinet Merah Putih di Istana Negara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, Minggu (31/8/2025) (Foto Instagram)

Zonafaktualnews.com – Utang pemerintah terus mengalami lonjakan signifikan hingga menembus Rp9.107 triliun pada kuartal IV-2024.

Data tersebut dipaparkan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengelolaan fiskal di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menegaskan lonjakan utang tak lepas dari ambisi belanja besar Presiden Prabowo Subianto yang tidak mampu dikendalikan oleh Sri Mulyani.

“Kalau kita lihat indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR), makin banyak berhutang, makin tidak efisien. Bahkan ICOR sempat naik 8,94 di kuartal I 2021. Padahal kalau utang produktif, ICOR seharusnya turun,” ujar Bhima mengutip RMOL, Kamis (4/9/2025).

BACA JUGA :  Jalan Ganjar Tidak Mulus, Jokowi Disebut Lebih Dekat dengan Prabowo

Menurutnya, utang seharusnya digunakan untuk memperkuat daya saing dan mendorong dunia usaha. Namun kenyataannya, banyak belanja diarahkan pada program yang tidak produktif.

“Di sini masyarakat wajib bertanya, buat apa ngutang terus, Bu Sri Mulyani? Beliau juga tidak bisa meredam ambisinya Pak Prabowo. Banyak program yang tidak produktif dan sekadar buang-buang anggaran, yang jadi korban, (contoh) di Pati yang PBB naik,” tegasnya.

BACA JUGA :  Data NPWP Jokowi dan Sri Mulyani Bocor, Polisi Bereaksi

Bhima juga menyoroti persoalan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang bersumber dari utang tetapi tidak terserap optimal, malah dipakai untuk belanja yang tidak tepat sasaran, termasuk proyek Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Kopdes belum siap, tapi sudah mau dikasih pinjaman (lewat SAL) dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Korbannya PBB, Himbara, dan Kopdes Merah Putih sendiri,” jelas Bhima.

BACA JUGA :  Gibran Terancam Lengser, Puan Maharani Diprediksi Jadi Wapres Prabowo

Bhima mengingatkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan moral hazard di masyarakat dan berisiko mengganggu stabilitas fiskal maupun sektor keuangan nasional.

“Kalau Kopdes bisa dapat pinjaman dari Himbara yang sumbernya dari SAL, dari APBN, masyarakat bisa berpikir ini tidak apa-apa, tidak perlu dikembalikan. Ini sangat berbahaya,” tandasnya.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Tak Jelas Usut Dugaan Korupsi KONI Rp15 M, Kejari Makassar Diseret ke Jamwas
Spill Tipis-tipis Isu Selingkuh Bupati-Ketua DPRD, Admin Lambe Turah Dipolisikan
KPK Siap Terbitkan Surat Jemput Paksa Nusron Wahid yang Masih Ngumpet
GRH Sulsel Minta Polri Jangan Cuma Tangkap Kurir, Sikat dan Miskinkan Bandar Sabu
KPK Tolak “Bisikan” Luhut ke Prabowo Soal Penghapusan Kerugian Negara
AHY Berpeluang Besar Menggantikan Wapres Gibran Bila Tergeser dari Istana
Letkol Arman Ditahan Buntut Rumah Dinas TNI di Cijantung Jadi Markas Judol
Langit Kotim “Muntah” Benda Asing? Cangkang Logam Raksasa Bikin Heboh