Ringkasan
Sekretariat Kabinet menuai kritik publik setelah mengunggah video perayaan HUT ke-81 RI yang menyandingkan unjuk rasa mahasiswa terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan kehadiran ratusan ribu warga. Langkah komunikasi publik ini dinilai seolah menjadikan partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sebagai bentuk bantahan atas kritik politik.
Publik juga menyoroti prioritas pemerintah yang seharusnya lebih berfokus pada penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur daripada merespons perdebatan media sosial. Konten resmi negara tersebut dipertanyakan efektivitasnya dalam menjaga kepercayaan publik di tengah situasi krisis.
Zonafaktualnews.com – Sekretariat Kabinet (Setkab) menuai kritik usai mengunggah video perayaan kenegaraan di tengah situasi politik yang memanas.
Konten digital tersebut dinilai mempertemukan kritik mahasiswa dengan kerumunan massa pendukung pemerintah.
Sorotan itu bermula dari aksi unjuk rasa mahasiswa di sekitar Bundaran HI, Jakarta.
Dalam gerakan bertajuk #MerebutKemerdekaan pada Selasa, 18 Agustus 2026, seorang orator melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, dalam orasinya terdengar seruan kontroversial yang menyebut kepala negara gagal sekaligus melontarkan label tajam terhadap kepemimpinannya.
Pernyataan tersebut lantas memicu perdebatan di berbagai platform media sosial.
Tak lama berselang, akun resmi Sekretariat Kabinet mengunggah video rangkuman perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang dipadati warga.
Konten visual itu memakai thumbnail bertuliskan.
“IRONI DEMO “PRABOWO BEDEBAH” 500 RIBU WARGA MENYAPA PAK PRESIDEN.”Demikian rilis visual yang diunggah.
- Setkab Balas Kritik “Prabowo Bedebah” Pakai Video Massa Menuai Polemik
- 1 SK Valid, 15 Pejabat di Gowa Antre Giliran Disikat di Bawah Teropong Bupati?
- Heboh Link Video Kasir Indomaret 7 Menit di Medsos, Awas Jebakan Phishing
- 2 Hektare Hutan Pinus Malino Dilalap, Jago Merah Diduga dari Sampah Warga
- Guru PPPK Jadi PNS, Kebijakan Juga Berlaku Pengajar TK dan Madrasah Negeri
Penggunaan narasi yang mensejajarkan protes tersebut dengan kehadiran ratusan ribu warga inilah yang memantik polemik.
Sejumlah warganet mempertanyakan urgensi menempatkan angka massa dalam satu bingkai dengan kritik politik.
Langkah komunikasi itu dinilai seolah menjadikan partisipasi warga dalam perayaan kemerdekaan sebagai bantahan atas kritik.
Padahal, kehadiran masyarakat didorong oleh berbagai motif hiburan dan peringatan kebangsaan, serta tidak otomatis merepresentasikan dukungan politik terhadap pemerintah.
Persoalan ini kian sensitif karena beririsan dengan penanganan krisis di daerah.
Di tengah riuhnya perdebatan digital, publik menyoroti prioritas pemerintah yang semestinya lebih fokus menanggulangi dampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur serta penanganan darurat lainnya di berbagai wilayah.
Konten resmi negara yang semestinya menjadi dokumentasi kegiatan institusional kini dipertanyakan efektivitas komunikasi publiknya.
Dalam situasi krisis, komunikasi pemerintah bukan sekadar merespons perdebatan di media sosial, melainkan menjaga kepercayaan agar tidak memperlebar jurang antara kebijakan negara dan aspirasi warga.
Editor : Id Amor
