Zonafaktualnews.com – Pemilihan Presiden 2024 sudah semakin dekat, namun hingga kini para partai politik masih belum menemukan pasangan yang ideal untuk diusung.
Meski sejumlah komitmen koalisi telah terbentuk, belum ada figur yang benar-benar disepakati secara resmi.
Dukungan partai terkait capres-cawapres masih sangat cair, kecuali Nasdem dan PDIP yang kemungkinan tak bisa bergeser lagi.
Nasdem memutuskan Anies Baswedan capres, sedangkan PDIP memastikan bakal mengusung kader jadi usungan antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo.
Sementara partai lain, meski cenderung ke figur tertentu, belum berani mengajukannya sebagai usungan koalisi.
Partai dinilai masih sibuk melakukan negosiasi dengan calon koalisi. PKS dan Demokrat, misalnya.
Hingga kini, tak satu pun partai yang kokoh. Meski Nasdem lebih awal mendeklarasikan capres, partai bentukan Bos Metro TV, Surya Paloh, itu terkendala kursi.
Nasdem mengoleksi 10,26 persen. Dengan angka itu, masih butuh setidaknya angka sekian untuk memenuhi angka presidential threshold 20 persen. Jika PKS dan Demokrat jadi bergabung, langkah Nasdem mencapreskan Anies, aman.
Sayang, PKS dan Demokrat yang sejak awal menyatakan akan bergabung, tak kunjung memberikan kepastian.
Bahkan, hingga kini belum ada jadwal pasti kapan keduanya melakukan deklarasi. Dalih keduanya sama. Tak perlu terburu-buru karena partai lain pun belum bersikap.
Dalam hal ini, Demokrat dan PKS masih terus bernegosiasi. Misalnya, pola bagi-bagi kekuasan ketika mereka sepakat mengusung Anies, lalu usungan memenangkan Pilpres 2024.
Walaupun di antaranya, Demokrat, maupun PKS tidak mendapatkan posisi calon presiden sekali pun, mereka tentu harus memastikan tetap punya kontrol terhadap koalisi. Seberapa besar kontrol yang bisa mereka dapatkan dalam koalisi.
“Nah, inilah yang paling penting sebenarnya karena kontrol ini tentu sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dibuat presiden nantinya,” kata Ali Armunanto, analis politik Universitas Hasanuddin (Unhas), dikutip Minggu (22/1/2023).
Termasuk bagi-bagi jatah kabinet. Itu juga menentukan kontrol di posisi apa PKS dan Demokrat diberikan.
“Apakah, misalnya, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri BUMN, Menteri Perekonomian, dan lainnya,” katanya.
Bisa juga partai tertentu mengincar Menteri Pertanian atau Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM. Semuanya, ada keuntungan masing-masing, sehingga deal ini harus mereka amankan dahulu.
Jika ini belum deal, maka akan menjadi batu sandungan bagi mereka. “Karena jika tidak deal dari awal bisa menyebabkan pecahnya koalisi. Itu penyebabnya sehingga Demokrat dan PKS tak kunjung deklarasi,” Ali memprediksi.
Termasuk PDIP. Menurut Ali, masih ada komitmen yang harus diselesaikan dalam partai. Terutama jika Ganjar Pranowo dipilih sebagai capres.
Ganjar Pranowo harus dipastikan loyal, seperti loyalnya Jokowi kepada Megawati.
Editor : Isal
