PKB dan Nasdem Usul KPK Periksa Semua Capres-Cawapres

Jumat, 8 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tangkapan layar video Youtube program Dua Sisi TvOne

Tangkapan layar video Youtube program Dua Sisi TvOne

Zonafaktualnews.com – PKB dan Nasdem mengusulkan agar KPK memanggil dan memeriksa semua Capres dan Cawapres.

Hal itu dilakukan PKB dan Nasdem agar tidak menimbulkan kegaduhan dan prasangka buruk.

Usulan ini disampaikan politisi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, yang diamini Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keduanya setuju agar KPK memeriksa semua Capres, tidak hanya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Usulan Sahroni yang disetujui Jazilul itu mengemuka dalam program Dua Sisi TvOne, bertajuk “KPK Periksa Cak Imin, Proses Hukum atau Politik?”, Kamis malam (7/9/2023).

BACA JUGA :  Ganjar Pranowo Soroti Wacana Prabowo Bentuk 40 Kementerian

Awalnya Sahroni mengatakan, agar lebih adil, semua yang terkait dengan Capres-Cawapres dipanggil KPK.

“Capres Cawapres yang sudah muncul, tapi belum resmi, boleh juga dipanggil semua, biar rata. Supaya fair.

Semua deklarasi di dalam ruangan KPK, semuanya rata, fair. Supaya nggak ada anggapan, ‘oh hanya PKB yang dikriminalisasi’. Supaya enak,” kata Sahroni.

Menanggapi itu, Jazilul setuju agar para Capres dan Cawapres yang namanya sudah muncul dipanggil dan diperiksa.

“Seperti yang disampaikan Pak Sahroni, usut semua Capres-Cawapres itu,” katanya.

BACA JUGA :  Nasdem Tepis Soal Video Viral Surya Paloh Suruh Anies Angkat Kursi

“Kalau diusut semua, berarti calon-calon lain juga ada indikasi bermasalah?” tanya Host Dwi Anggia.

Jazilul meyakini, calon-calon lain juga memiliki indikasi permasalahan hukum, salah satunya terkait food estate yang merupakan program Presiden Jokowi dan dikomandoi Prabowo Subianto.

“Ada, ada (masalah), lihat saja di Google. Kemarin malah soal food estate. Jadi, maksud saya, di-clearing semua.

Kalau memang mau diperiksa, periksa semua, diusut semua. Kalau mau ditutup, ditutup dulu, dimoratorium, seperti kejaksaan juga,” jelas Jazilul.

Tujuannya, kata dia, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan prasangka buruk. Bahkan bisa menimbulkan saling tuduh dan fitnah antara satu dengan yang lain.

BACA JUGA :  Viral Nama Pengancam Capres 01 Rifan Ariansyah yang Dicokok AWK

“Nah, untuk menghindari itu, yang (namanya) sudah muncul dipanggil saja, diklarifikasi, kan nggak ada masalah, seperti usul Pak Sahroni itu.

Seperti yang disampaikan Pak Syahganda, begitu ini dilaunching, dideklarasi, menggetarkan dan merusak semua peta yang ada, terus disoal,” pungkas Jazilul.

Acara itu juga menghadirkan dua narasumber lain, pengamat politik Syahganda Nainggolan dan mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang. Sementara pimpinan KPK, Nurul Ghufron, berhalangan hadir.

 

 

Editor : Id Amor

Berita Terkait

Kinerja Menteri HAM Dinilai Terburuk Versi Celios, Pigai Sebut Survei Itu Alat Kejahatan
Rocky Gerung Sebut Jokowi Terjepit, ‘Mark-Up’ Kereta Cepat Tak Bisa Dihindari
Prabowo Tolak Jadi Tameng Jokowi dan Gibran Terkait Kasus Ijazah
Golkar Luwu Timur Sambut Ultah Partai ke-61 dengan Pasar Murah dan Baksos
Pengamat Politik Sindir Gibran, Janji 19 Juta Pekerjaan Malah Bikin PHK Meningkat
Media Sosial Ramai Plesetan MBG Jadi Makan Beracun Gratis, Legislator PDIP Prihatin
Prabowo Lantik 11 Pejabat Baru, Kabinet Merah Putih Kini Lengkap
Prabowo “Cuci Gudang”, 5 Menteri Termasuk Sri Mulyani Terdepak dari Kabinet

Berita Terkait

Rabu, 22 Oktober 2025 - 10:59 WITA

Kinerja Menteri HAM Dinilai Terburuk Versi Celios, Pigai Sebut Survei Itu Alat Kejahatan

Senin, 20 Oktober 2025 - 13:59 WITA

Rocky Gerung Sebut Jokowi Terjepit, ‘Mark-Up’ Kereta Cepat Tak Bisa Dihindari

Sabtu, 11 Oktober 2025 - 18:19 WITA

Prabowo Tolak Jadi Tameng Jokowi dan Gibran Terkait Kasus Ijazah

Selasa, 7 Oktober 2025 - 10:47 WITA

Golkar Luwu Timur Sambut Ultah Partai ke-61 dengan Pasar Murah dan Baksos

Senin, 6 Oktober 2025 - 02:51 WITA

Pengamat Politik Sindir Gibran, Janji 19 Juta Pekerjaan Malah Bikin PHK Meningkat

Berita Terbaru