Zonafaktualnews.com – Pembangunan Posyandu di Desa Lekopancing, Dusun Cendana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ‘ilegal’ dan sarat dengan korupsi
Proyek yang bersumber dari Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp 79.850.000, ‘tidak sesuai’ dengan dana yang digelontorkan pada bangunan Posyandu 3 X 5 Meter itu
Tidak tanggung-tanggung, pembangunan Posyandu yang menghabiskan dana desa ratusan juta rupiah tersebut ‘tidak sesuai bestek’.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Forum Komunikasi Rakyat Bersatu (F-KRB) Bima, menyayangkan hal itu terjadi. Terlebih lagi proyek Posyandu di Lekopancing tersebut memakai dana desa.
“Anggaran terlalu berlebihan. Kami meminta pihak berwenang untuk memeriksa dana desa pembangunan posyandu di Lekopancing yang dianggap ‘dimanipulasi’ anggaran.” ujar Ketua F-KRB, Bima dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Selasa (16/5/2023)
Bima menjelaskan, anggaran dana desa pembangunan Posyandu 3X5 meter itu seharusnya mencapai Rp 50 juta, bukan Rp 79.850.000.
Pasalnya, menurut beberapa ahli teknik bangunan menyatakan hal tersebut tak sesuai dan sarat dikorupsi.
“Kami menduga ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh oknum yang terlibat dalam pembangunan posyandu tersebut. Selain itu, kualitas pembangunan posyandu tidak sesuai dengan anggaran yang telah disediakan.” ujarnya
Kendati demikian, proyek pembangunan posyandu di Lekopancing yang tidak sesuai dengan anggaran itu kata Bima sangat menjadi perhatian publik.
Bima meminta pihak berwenang diharapkan untuk segera mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang akan datang.
Oleh karena itu, F-KRB meminta dan menantang Bupati dan Kapolres Maros untuk segera mengusut serta menangkap ‘pencuri’ dana desa dan memeriksa ulang RAB serta gambar kerja dan spesifikasi bahannya.
Bima menegaskan bahwa menurut beberapa para ahli bangunan disebutkan yakni RAB dibuat berdasarkan daftar harga sesuai SNI yang telah disetujui oleh pemerintah pusat dan itu setiap tahun akan ada perubahan di dalam harga SNI.
Terpisah, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Lekopancing, Anwar yang dikonfirmasi media ini mengatakan, berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat PU untuk acuan estimasi.
Selain itu, Anwar juga menyatakan bahwa bukan pihaknya yang membuat tapi itu ada pendamping dan juga ada perhitungan dari PU untuk acuan estimasi, ada juga analisis harga dari Kabupaten
“Bukan kami yang buat, tapi itu ada pendamping dan juga ada perhitungan dari PU untuk acuan estimasi, ada juga analisis harga dari Kabupaten” kata Anwar belum lama ini
Di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) itu kata Anwar bukan cuma bahan tapi ada juga pajak, Kader Tehnik dan PPK transparansi untuk pembangunan.
“Jadi bukan cuma bahan tapi ada juga pajak, Kader Tehnik dan PPK transparansi untuk pembangunan.” pungkasnya
(Tim)
