Kuasa Hukum Wabup Gowa Bantah Punya Utang Miliaran ke Pengusaha Konstruksi

Minggu, 29 Maret 2026 - 00:56 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Kuasa Hukum Wabup Gowa Bantah Punya Utang Miliaran ke Pengusaha Konstruksi

Kuasa hukum Wakil Bupati (Wabup) Gowa, Darmawansyah Muin (DM), Muhammad Bakri

Zonafaktualnews.com – Kuasa hukum Wakil Bupati (Wabup) Gowa, Darmawansyah Muin (DM), Muhammad Bakri, membantah keras pemberitaan yang menyebut kliennya memiliki utang miliaran rupiah kepada seorang pengusaha konstruksi.

Muhammad Bakri menegaskan bahwa informasi yang beredar di sejumlah media tersebut tidak benar dan cenderung sepihak, karena hanya mengutip keterangan dari satu pihak tanpa konfirmasi yang memadai dari pihak yang dituduhkan.

“Pemberitaan tersebut sangat merugikan klien kami karena membangun opini seolah-olah telah terjadi pelanggaran hukum, padahal faktanya tidak demikian,” ujar Muhammad Bakri, yang akrab disapa Asri, dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2026).

BACA JUGA :  Jaksa Agung Dituding Sebar Hoaks, IAW dan CBA Akan Laporkan ke Bareskrim

Menurut Asri, kliennya tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan pengusaha yang dimaksud, apalagi sampai terlibat utang piutang.

Asri menilai penggunaan istilah seperti penggelapan, penipuan, hingga tindak pidana pencucian uang dalam narasi berita berpotensi menyesatkan publik dan menggiring opini negatif terhadap sosok DM.

Lebih lanjut, Asri menyayangkan sikap media yang menaikkan berita sepihak tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak DM.

BACA JUGA :  Pertamina Pastikan Narasi Larangan Pertalite Merek Mobil Tertentu Hoaks

“Media seharusnya mengedepankan prinsip cover both sides, bukan justru mempublikasikan informasi yang berpotensi memojokkan dan merusak reputasi seseorang,” katanya.

Asri menambahkan bahwa penyebutan nilai utang yang tidak dirinci secara jelas, serta ancaman pelaporan pidana yang disampaikan secara terbuka, dinilai sebagai bentuk tekanan publik yang tidak proporsional.

Atas pemberitaan tersebut, pihaknya meminta media terkait untuk segera melakukan klarifikasi dan memberikan ruang hak jawab secara proporsional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

BACA JUGA :  Kasus Pemukulan Siswa di Aceh Barat Diduga ‘Di-86’ Lewat Mediasi Diam-diam

“Kami mengimbau semua pihak untuk tidak menggiring opini publik dengan asumsi yang sama sekali tidak benar, apalagi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum,” pungkasnya.

 

(RL/ID)
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Pembalut Wanita “Dipalak” PPN 11 Persen, Pemerintah Diminta Kaji Ulang
Binance Kena Hack Rp114 Triliun, Laptop Karyawan Jadi Celah Masuk Hacker
Kebijakan Tidak Jalan! Gerindra Sebut Tiga Menteri Layak Diberi “Rapor Merah”
Digeruduk Loyalis Usai Fitnah Anggota DPR RI, Kadispar Sultra Minta Maaf
Tawuran Pecah di Makassar, Konvoi Motor Diserang Pakai Busur dan Batu
Makam Tebing Toraja Utara Dilahap Karhutla, 270 Jenazah Berakhir Jadi Abu
Houthi Gempur Habis-habisan Arab Saudi, Kilang Minyak Ras Tanura Terbakar
Diduga Istimewakan Penipu, Polresta Gowa Diminta Cabut Penangguhan AHA